Modul 9.2.5 - Masa Demokrasi Liberal dan Terpimpin

MODUL 5
MASA DEMOKRASI PARLEMENTER DAN DEMOKRASI TERPIMPIN DI INDONESIA (1950-1965)

PEMBELAJARAN : 1
MASA DEMOKRASI PARLEMENTER

Setelah pengakuan kedaulatan oleh Pemerintah Belanda tanggal 27 Desember 1949, terbentuknlah Negara Republik Indonesia Serikat (RIS) di seluruh wilayah bekas jajahan Hindia Belanda. Republik Indonesia menjadi salah satu bagian dari RIS. Bentuk negara serikat ternyata tidak sesuai dengan cita-cita perjuangan kemerdekaan Indonesia. Munculah gerakan kelompok unitaris yang dengan kesadaran tinggi ingin bergabung dengan RI dan kembali menjadi negara kesatuan. Bagaimana proses Kembali ke negara kesatuan? Kalian akan mempelajari melalui kegiata belajar berikutnya.
Setelah Kembali menjadi negara kesatuan, bangsa Indonesia masih menghadapi banyak tantangan. Sebagai negara yang baru berdaulat penuh, stabilitas pemerintahan menjadi salah satu hambatan. Pada masa pasca pengakuan kedaulatan ini system pemerintahan Indonesia disebut cabinet parlementer. Hal ini menjadi salah satu hambatan, karena sering terjadinya pergantian kabinet. Mengapa demikian? Ananda akan menemukan jawabannya melalui kegiatan berikut ini. Selain pemerintahan yang belum stabil, permasalahan lain adalah ancaman Gerakan desintegrasi (pemisahan diri/pemberontakan). Dengan mempelajari wacana dalam modul dan mengerjakan latihan di bawah ini, di harapkan Ananda memahami kronologis secara utuh perkembangan kehidupan bangsa pada masa demokrasi parlementer.

AKTIVITAS : 1
Menjelaskan Proses Kembalinya Indonesia ke Negara Kesatuan

Sumber : https://p3ta-indonesia.blogspot.com/1987/04/peta-republik-indonesia-serikat.html
Peta wilayah Republik Indonesia Serikat

Perhatikan gambar peta di atas. Dimanakah letak provinsimu? Negara Republik Indonesia hanya ditunjukkan pada gambar nomor 1. Selain itu adalah Negara Indonesia Serikat. Kondisi di atas tentu bertentangan dengan UUD 1945. Karena itulah akhirnya negara-negara serikat meleburkan diri menjadi NKRI. Untuk memahami prosesnya ikutilah kegiatan berikut ini.

Kembali ke Negara Kesatuan Republik Indonesia

Sebagian besar masyarakat Indonesia tidak puas dengan hasil KMB yang melahirkan negara RIS
Pemerintahan RIS (bentuk federasi) tidak sesuai dengan jiwa dan cita-cita Proklamasi.
Anggota Parlemen RIS pendukung Republik Indonesia.
Mayoritas rakyat Indonesia menyadari bahwa negara federal merupakan bentukan Belanda.

Demontrasi masyarakat Jawa Barat, untuk pembubaran Negara Pasundan dan bergabung dengan NKRI
Sumber : 30 Tahun Indonesia Merdeka

Republik Indonesia (RI)
Negara Sumatra Timur (NST)
Negara Indonesia Timur (NIT)

Kedua pemerintah sepakat untuk membentuk negara kesatuan sebagai penjelmaan Republik Indonesia berdasarkan proklamasi 17 Agustus 1945.
Undang-Undang Dasar yang diperoleh dengan mengubah konstitusi RIS sedemikian rupa sehingga prinsip-prinsip pokok UUD 1945 dan bagian-bagian yang baik dari konstitusi RIS termasuk di dalamnya.
Dewan menteri harus bersifat parlementer.
Presiden adalah Presiden Soekarno, sedangkan jabatan wakil presiden akan dibicarakan lebih lanjut.
Membentuk sebuah panitia yang bertugas menyelenggarakan persetujuan tersebut

Pidato Ir Soekarno dalam Peringatan 5 tahun Indonesia Merdeka, 17 Agustus 1950 Kembali ke NKRI
Sumber : Arsip Kompas.com

Sistem Pemerintahan Masa Demokrasi Parlementer

Kedudukan kepala negara tidak dapat diganggu gugat
Kabinet dipimpin perdana menteri dan bertanggung jawab kepada parlemen
Susunan anggota dan kabinet didasarkan pada suara terbanyak dalam parlemen
Masa jabatan kabinet tidak ditentukan masa lamanya dan dapat dijatuhkan setiap waktu oleh parlemen sebaliknya pemerintah pun dapat membubarkan parlemen.

Demokrasi liberal yang ditandai dengan banyak partai ternyata tidak menguntungkan bangsa Indonesia. Sistem multi partai tersebut menimbulkan persaingan antargolongan. Persaingan itu menjurus ke arah pertentangan golongan. Akibatnya, kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara menjadi terganggu.

Ketidakstabilan politik juga diwarnai sering bergantinya kabinet karena antara masing-masing partai tidak ada sikap saling percaya Pada masa Demokrasi Liberal telah terjadi pergantian kabinet sebanyak tujuh kali, yaitu sebagai berikut:

Kabinet Natsir (6 September 1950 – 21 Maret 1951)
Sebelum mampu menjalankan Program kerjanya, Kabinet Natsir sudah dijatuhkan karena mosi tidak percaya dari parlemen yaitu dari Hadikusumo (PNI) tentang pembekuan dan pembubaran DPRD Sementara. Salah satu keberhasilan Kabinet Natsir adalah diterimanya Indonesia sebagai anggota PBB yang ke-60 pada tanggal 28 September 1950 Tanggal 21 Maret 1951 Natsir menyerahkan mandatnya kepada Presiden Sukarno.
Kabinet Sukiman (27 April 1951 – 23 Februari 1952)
Setelah jatuhnya Kabinet Natsir, terbentuklah Kabinet Sukiman dengan perdana menteri Dr. Sukiman dan wakil perdana menteri Dr. Suwiryo. Kabinet Sukiman jatuh tanggal 3 April 1952. Adapun sebab-sebabnya adalah sebagai berikut:
- Kesediaannya menandatangani persetujuan bantuan ekonomi, teknik, dan persenjataan dari AS atas dasar Mutual Security Act (MSA) dianggap menyalahi politik luar negeri bebas aktif (condong ke Blok Barat).
- Tidak tegas dalam menghadapi gangguan keamanan di Jawa Barat, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan dan Kalimantan Selatan.
- Perjuangan pembebasan Irian Barat yang dianggap tidak ada kemajuannya.
Kabinet Wilopo (3 April 1952 – 30 Juli 1953)
Sebelum melaksanakan Program Kerjanya dengan baik, Kabinet Wilopo jatuh pada tanggal 3 Juni 1953 Kabinet Wilopo jatuh. Adapun penyebabnya adalah sebagai berikut:
- Terjadi Peristiwa 17 Oktober 1952 yang merupakan bentuk pertentangan antara angkatan perang dengan parlemen.
- Terjadinya Peristiwa Tanjung Morawa (Sumatera Utara), yaitu masalah pembagian tanah yang menimbulkan rasa tidak puas terhadap pemerintah pusat. Rasa tidak puas itu menimbulkan bentrokan antara aparat keamanan dengan petani yang diusir dari tempat tinggalnya berupa bekas perkebunan pada zaman Belanda. Dalam bentrokan ini beberapa petani tewas sehingga muncul kecaman keras dari pers dan parlemen.
Kabinet Ali Satroamijoyo – Wongso- Arifin atau Kabinet Ali I (1 Agustus 1953 – 24 Juli 1955)
Keberhasilan Kabinet Ali adalah suksesnya penyelenggaraan Konferensi Asia Afrika (KAA 1955) di Bandung. Terjadinya peristiwa pergantian pimpinan Kepala Staf Angkatan Darat yang dikenal dengan “Peristiwa 27 Juni 1955”, beberapa anggota parlemen mengajukan mosi tidak percaya oleh DPR. pada tanggal 24 Juli 1955 Ali Sastroamijoyo menyerahkan mandatnya kembali kepada presiden sehingga berakhirlah kabinet Ali.
Kabinet Burhanuddin Harahap (12 Agustus 1955 – 24 Maret 1956)
Keberhasilan Kabinet Burhanuddin Harapan adalah dapat menyelenggarakan Pemilu I 1955 dengan sukses dan lancar. Namun, setelah pemilu selesai ternyata Kabinet Burhanuddin tidak banyak mendapat dukungan. Ketidaksediaan presiden menandatangani UU Pembubaran Uni Indonesia-Belanda membuat Kabinet Burhanuddin Harahap jatuh. Pada tanggal 3Maret 1956 Burhanuddin menyerahkan kembali mandatnya kepada Presiden.

Kabinet Ali II (24 Maret 1956 – 14 Maret 1957)
Keberhasilan Kabinet Ali II adalah membatalkan hasil KMB, membentuk Provinsi Irian Barat yang beribu kota di Soasio, Maluku Utara, dan pengiriman misi Garuda I ke Mesir, dibangunnya Pabrik Semen Gresik dan dikeluarkannya UU No. 1 Tahun 1957 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah. Terjadinya pergolakan-pergolakan di daerah dengan terbentuknya Dewan-dewan daerah oleh tokoh militer (Dewan Banteng Dewan Gajah dll) yang kemudian menyatakan mengambil alih kekuasaan atas pemerintah daerah. Dalam kondisi demikian, Masyumi juga menyatakan keluar dari Kabinet Ali dengan menarik menteri-menterinya. Peristiwa tersebut sangat melemahkan kabinet sehingga pada tanggal 14 Maret 1957, Ali Sastroamijoyo terpaksa menyerahkan mandatnya kepada Presiden Sukarno.

Kabinet Ali Sastro Amijoyo II
Sumber: 30 Tahun Indonesia Merdeka

Kabinet Juanda (9 April 1957 – 10 Juli 1959)
Kabinet Juanda atau Kabinet Karya dilantik pada tanggal 9 April 1957 dengan program kabinet “Panca Karya“
- Membentuk Dewan Nasional
- Normalisasi keadaan Republik Indonesia
- Melanjutkan pembatalan KMB
- Memperjuangkan Irian Barat
- Mempercepat pembangunan.
Tanggal 5 Juli 1959 Presiden Sukarno mengeluarkan Dekrit Presiden. Kabinet Juanda secara otomatis harus diganti, sehari kemudian Ir. Juanda menyerahkan mandatnya kepada Presiden Sukarno.

AKTIVITAS : 2
Menguraikan upaya bangsa Indonesia mengatasi Gangguan Keamanan Dalam Negeri

Angkatan Perang Ratu Adil
Gerakan APRA dipimpin oleh Kapten Raymond Westerlin. Pada tanggal 23 Januari 1950 telah menyerang kota Bandung dan apabila berhasil akan dilanjutkan menguasai Jakarta. Gerakan APRA memunyai tujuan tetap mempertahankan bentuk negara federal dengan masing-masing mempunyai angkatan bersenjata sendiri. Adapun hal-hal yang melatarbelakangi meletusnya pemberontakan APRA adalah sebagai berikut :
1. APRIS yang merupakan peleburan TNI dengan bekas pasukan Belanda menyebabkan TNI tidak mau bekerja sama.
2. KNIL menuntut agar bekas-bekas kesatuannya ditetapkan sebagai alat bagi Negara bagian.
3. Pertentangan antara golongan unitaris dan federalis. (4). Ultimatum APRA tidak dihiraukan oleh pemerintah.
Usaha-usaha penumpasan yang dilakukan pemerintah adalah mengirim kesatuan-kesatuan polisi dari Jawa Tengah dan Jawa Timur yang saat itu sedang berada di Jakarta, dan mengejar, membersihkan dan menahan tokoh-tokoh yang terlibat. Petualangan Westerling mendapat dukungan dari SultanHamid II. Namun Sultan Hamid II dapat ditangkap dan Westerling melarikan diri ke luar negeri.
Pemberontakan Andi Azis
Pemberontakan ini dimulai pada tanggal 5 April 1950 dengan menguasai wilayah Makasar (Ujung Pandang). Pemberontakan ini Menuntut agar pasukan APRIS bekas KNIL saja yang bertanggung jawab atas keamanan di daerah Negara Indonesia Timur (NIT) untuk mempertahankan berdirinya Negara Indonesia Timur (NIT), padahal sebagian besar rakyat Indonesia bagian Timur tidak menghendaki NIT dan menentang dan menghalangi masuknya pasukan APRIS dari TNI yang dikirim dari Jawa.
Pemberontakan Andi Azis ini ternyata didukung dan diotaki oleh Dr. Seumokil, bekas Jaksa Agung Negara Indonesia Bagian Timur. Pada bulan Agustus 1953 pasukan APRIS yang dikirim dengan pimpinan Kolonel Alex Kawilarang berhasil menumpas pemberontakan tersebut dan atas keputusan pengadilan militer Yogjakarta, Andi Azis dijatuhi hukuman penjara selama 15 tahun.
Pemberontakan Republik Maluku Selatan (RMS)
Pemberontakan ini merupakan kelanjutan dari pemberontakan Andi Aziz yang gagal dibawah pimpinan Dr. Soumokil pada tanggal 25 April 1950 dengan memproklamasikan berdirinya Republik Maluku Selatan. Tujuannya melepaskan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk menyelesaikan masalah tersebut pemerintah mengambil jalan damai dengan mengirimkan Dr Leimena untuk menyelesaikan permasalahan Maluku, akan tetapi ditolak. Oleh sebab itu pemerintah terpaksa menumpas pemberontakan tersebut secara militer dibawah pimpinan Kol.Alex Kawilarang berhasil menguasai Benteng New Victoria, di Ambon. Dalam operasi penumpasan RMS, telah gugur sebagai kusuma bangsa Letkol Slamet Riyadi. Sedangkan Dr. Soumokil tertangkap pada bulan Desember 1963 dan dijatuhi hukuman mati oleh Mahkamah Militer Luar Biasa (Mahmilub).
Pemberontakan PRRI dan Permesta
Diawali dengan terbentuknya dewan-dewan daerah, dengan tujuannya untuk menuntut pada pemerintah pusat agar memberikan otonomi yang seluas-luasnya. Adapun dewan-dewan yang terbentuk antara lain:
1. Dewan Banteng, di Sumatra Tengah, pimpinan Letkol Achmad Husein pada tanggal 20 Desember 1956.
2. Dewan Gajah, di Sumatra Utara pimpinan Kol. M. Simbolon, pada tanggal 22 Desember 1956
3. Dewan Garuda di Sumatra Selatan, pimpinan Letkol Barlian.
Selanjutnya pada tanggal 15 Pebruari 1958 Achmad Husein menyatakan berdirinya “Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia” dengan Mr. Syarifudin Prawiranegara sebagai perdana menteri. Usaha pemerintah untuk menghadapi dan menanggulangi pemberontakan tersebut adalah:
1. Digelar Operasi Tegas, yang dipimpin oleh Letkol Kaharudin Nasution dan bertujuan menguasai daerah Sumatra Tengah dan sekitarnya.
2. Digelar Operasi 17 Agustus yang dipimpin Kol. A. Yani dengan tujuan untuk menguasai Sumatra Barat.
3. Digelar Operasi Saptamarga yang dipimpin oleh Brigjen Jatikusumo bertujuan untuk mengamankan Sumatra Utara.
4. Digelar Operasi Sadar yang dipimpin Letkol. Ibnu Sutowo dengan tujuan mengamankan wilayah Sumatra Selatan.
Pada tanggal 17 Pebruari 1958 Perjuangan Rakyat Semesta (Permesta) yang diproklamasikan Vence Samuel tanggal 1 Maret 1957 menyatakan bergabung dengan PRRI. Dalam menghadapi pemberontakan, pemerintah juga bertindak tegas, dengan menggelar Operasi Merdeka yang dipimpin oleh R. Hendraningkrat.
Pemberontakan Darul Islam / Tentara Islam Indonesia (DI/TII)
- Pemberontakan DI/TII di Jawa Barat
  Sekarmaji Marijan Kartosuwiryo, tanggal 7 Agustus 1949, memproklamasikan berdirinya Negara Islam Indonesia (NII) atau Darul Islam (DI) di Jawa Barat, dengan pendukung utama Tentara Islam Indonesia (TII). DI/TII dan menyatakan diri lepas dari pemerintah Republik Indonesia. Aksi yang dilakukan oleh DI/TII Jawa Barat di antaranya menyerang pasukan Siliwangi yang baru kembali dari Jawa Tengah ke Jawa Barat dalam peristiwa “Long March Divisi Siliwangi” dan mencoba untuk menarik anggota-anggota TNI ke pihak pemberontak. Terjadilah pertempuran pertama terjadi pada tangga 25 Januari 1949 di desa Antralina, Malangbong. Untuk menumpas pemberontakan pemerintah menugaskan Kodam VI Siliwangi untuk menumpas gerombolan DI / TII bersama dengan rakyat. Kodam VI Siliwangi menjalankan operasi “Pagar Betis” dan “Bratayudha”. Akhirnya pada tanggal 4 Juni 1962, Kartosuwiryo dan pengikutnya dapat ditangkap di Gunung Geber, Majalaya. Oleh Mahkamah Angkatan Darat, Kartosuwiryo dijatuhi hukuman mati.
- Pemberontakan DI/TII di Aceh
  Pada tanggal 30 September 1953 Tengku Daud Beureueh mendirikan NII Aceh, sebagai dukungan terhadap NII Kartosuwiryo. Usaha pemerintah untuk menyelesaikan pemberontakan DI/TII Aceh adalah dengan diadakannya Musyawarah Kerukunan Rakyat Aceh atas prakarsa dari Pangdam Iskandar Muda yang bernama Kolonel M. Yasin. Akhirnya pada bulan Desember 1962, Daud Beureueh kembali bergabung dengan pemerintah Republik Indonesia.
- Pemberontakan DI/TII di Kalimantan Selatan
  Pemberontakan meletus pada Oktober 1959 di bawah pimpinan Ibnu Hajar. Ia membentuk pasukan yang disebut “Kesatuan Rakyat Yang Tertindas (KRYT)”. Usaha IbnuHajar mengalami kegagalan, dan pada tahun 1959 dapat ditumpas.
- Pemberontakan DI/TII di Sulawesi Selatan
  Pemberontakan DI/TII Sulawesi Selatan di bawah pimpinan Kahar Muzakar membelot dari tugas dinasnya. Pada tanggal 17 Agustus 1951 ia bersama pasukannya lengkap dengan senjata melarikan diri ke hutan. Pada bulan Januari 1952, Kahar Muzakar menyatakan Sulawesi Selatan merupakan bagian dari NII Kartosuwiryo. Pemerintah segera mengadakan operasi militer. Hasilnya pada bulan Februari 1965, Kahar Muzakar ditembak mati.
- Pemberontakan DI/TII di Jawa Tengah
  Di Tegal dan Brebes timbul gerakan “Majelis Islam” di bawah pimpinan Amir Fatah. Sedangkan di Kebumen timbul gerakan “Angkatan Umat Islam (AUI)” yang dipimpin oleh Mahfudh Abdul Rakhman (Kyai Sumolangu). Untuk menumpas pemberontakan tersebut pemerintah membentuk Pasukan Banteng Raiders. Pasukan itu melancarkan operasi yang disebut operasi “Merdeka Timur” di bawah Letkol Soeharto.

AKTIVITAS : 3
Menjelaskan Proses Pelaksanaan Pemilihan Umum Pertama di Indonesia

Salah satu ciri negara demokrasi adalah terlaksananya pemilihan umum. Sejak kemerdekaan Indonesia, pemilu pertama baru dapat dilaksanakan pada tahun 1955. Kabinet Burhanuddin Harahap berhasil dan sangat sukses menjalankan program pemilu pada waktu yang telah ditentukan tersebut. Sesuai rencana, pemilu pertama 1955 diselenggarakan dalam dua tahap:

Tahap pertama pada tanggal 29 September 1955 bertujuan untuk memilih anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). DPR hasil pemilihan umum beranggotakan 272
Tahap kedua pada tanggal 15 Desember 1955 bertujuan untuk memilih anggota-anggota Konstituante (Badan pembuat Undang-Undang Dasar). Anggota Konstituante berjumlah 542 orang.

Banyak Partai Politik yang mengikuti Pemilu tahun 1955
Sumber : wikimediacommons+sejarahIndonesia

Dari puluhan partai, organisasi massa, dan Perorangan peserta pemilu muncul empat partai besar peraih suara terbanyak, Yaitu Masyumi (22,3%), PNI (20,9%), NU (18,4%) dan PKI mendapat (16,4%). Dengan pembagian kursi di DPR sebagai berikut:

Fraksi Masyumi: 60 anggota
Fraksi PNI: 58 anggota
Fraksi NU: 47 anggota
Fraksi PKI: 32 anggota
Fraksi Partai-partai kecil/”Gurem”: 75 kursi

AKTIVITAS : 4
Mendeskripsikan pelaksanan Konfrensi Asia Afrika di Bandung

Setelah Perang Dunia II bangsa-bangsa di dunia masih menghadapi dua permasalahan besar. Ancaman perang yang lebih besar masih menghantui perdamaian dunia. Terbelahnya dunia dalam dua blok yaitu blok Barat (Amerika dn negara-negara kapitalis) dan blok timur (Uni Soviet dan negara-negara Komunis) menjadi ancaman keamanan dunia. Kedua blok saling berebut pengaruh kepada bangsa-bangsa lain. Ancaman kedua adalah masih adanya penjajahan di muka bumi.
Indonesia sebagai negara yang anti penjajahan dan berkomitmen sebagai negara netral memprakarsai kegiatan penting dalam sejarah dunia. Penyelenggaraan konferensi Asia Afrika dilatarbelakangi oleh suasana meningkatnya perjuangan bangsa-bangsa terjajah untuk memperoleh kemerdekaannya pada pasca perang dunia II. Negara-negara berkembang yang melihat suasana tersebut terdorong untuk mencari jalan keluar membantu meredakan ketegangan dan menciptakan perdamaian dunia. Sebagai salah satu Negara berkembang, Indonesia berinisiatif mengadakan konferensi perdamaian yang dikenal dengan konferensi asia afrika. Terselenggaranya Konferensi Asia Afrika (KAA) di Bandung didasari pertimbangan hal-hal berikut:

Adanya pertentangan diantara blok barat yang kapitalis dengan blok timur yang komunis telah mengancam perdamaian dan keamnan dunia
Banyak Negara asia afrika yang menjadi korban praktik imperialisme / kolonialisme Negara-negara barat
Adanya politik diskriminasi rasial di beberapa Negara di Afrika
Bangsa-bangsa Asia Afrika merasa perlu menjalin kerjasama menghadapi masalah pembangunan, ekonomi, sosial, pendidikan, , dan kebudayaan.
Semangat solidaritas yang tinggi dari Negara-negara Asia Afrika
Bagi bangsa Indonesia merupakan wujud dari pelaksanaan polotik luar negeri bebas aktif

Bagaimana proses terlaksanakanya KAA, uraian berikut ini membantu Ananda dalam menelusuri perjalanan KAA.

Konferensi Kolombo
Konferensi Kolombo dilaksanakan di Kolombo, Sri Lanka pada 28 April – 2 Mei 1954. tujuan utama dilaksanakannya Konferensi Kolombo adalah membahas konferensi Jenewa pada tahun itu juga. Akan tetapi, pembicaraan kemudian berkembang setelah Indonesia melontarkan gagasan perlunya diadakan KAA. Usul itu diterima semua peserta konferensi walaupun masih dalam suasana keraguan.Pada akhirnya Konferensi Kolombo tersebut menghasilkan beberapa hal sebagai berikut:
- Indocina harus dimerdekakan dari penjajahan Prancis
- Menuntut kemerdekaan bagi Tunisia dan Maroko
- Menyetujui diadakannya Konferensi Asia Afrika dan menugaskan Indonesia untuk menyelidiki kemungkinan mengadakan konferensi tersebut.
Dalam konferensi tersebut dihadiri oleh tokoh-tokoh penting berikut:
- Perdana Menteri Mr Ali Sastoamijoyo (Indonesia)
- Perdana Menteri Pandit Jawaharlal Nehru (India)
- Perdana Menteri Mohammad Ali (Pakistan)
- Perdana Menteri U Nu (Birma/Myanmar)
- Perdana Menteri Sir John Kotelawala (Sri Lanka)
Konferensi Pencanegara II ( di Bogor) Konferensi ini diselenggarakan pada tanggal 28-29 April 1954 yang dihadiri oleh 5 negara yang sama dengan menghasilkan keputusan:
- KAA akan dilaksanakan di di Bandung 16-24 April 1955
- Menetapkan kelima Negara sebagai “Sponsor” (pengundang)
- Menetapkan 25 negara di Asia dan Afrika yang diundang
- Menetapkan 4 tujuan pokok KAA
Pelaksanaan Konferensi Asia Afrika
Konferensi Asia Afrika dilaksanakan pada tanggal 18-25 April 1955, bertempat di Gedung Merdeka, Bandung. Ketua penyelenggara konferensi adalah P.M. Ali Sastroamijoyo. Dan dibuka oleh Presiden Soekarno. Dalam konferensi tersebut diundang 30 negara yang berada di kawasan Asia-Afrika. Tetapi satu Negara tidak hadir dalam konferensi tersebut. Yaitu Afrika Tengah (Rhodesia). Ketidakhadiran Rhodesia itu karena kondisi dan situasi di negaranya yang belum stabil. Walaupun demikian, Konferensi Asia Afrika tetap dilaksanakan dan dihadiri oleh 29 negara.
Hasil Keputusan yang dicapai dalam KAA 1955 :
- Memajukan kerjasama antara bangsa Asia Afrika di bidang social, ekonomi, dan budaya.
- Membantu perjuangan melawan imperialisme
- Menjunjung tinggi hak asasi manusia seperti tercantum dalam piagam PBB
- Ikut aktif menciptakan perdamaian dunia

Menghormati hak-hak dasar manusia dan asas-asas yang termuat dalam piagam PBB
Menghormati kedaulatan dan teritorial semua Negara
Mengakui persamaan semua ras dan bangsa
Tidak melakukan intervensi dalam soal dalam negeri orang lain
Menghormati hak setiap bangsa untuk mempertahankan diri secara sendiri/kolektif
Tidak melakukan tekanan terhadap orang lain
Tidak melakukan ancaman, agresi terhadap kedaulatan suatu Negara
Menyelesaikan segala perselisihan dengan jalan damai seperti perundingan, persetujuan, arbritase (penyelesaian hukum) sesuai dengan piagam PBB
Memajukan kepentingan dan kerjasama bersama
Menghormati hukum dan kewajiban internasional

Dampak KAA bangi Bangsa Indonesia dan Dunia

Dampak penyelenggaraan KAA bagi Indonesia

Perjuangan untuk mengembalikan irian barat mendapat dukungan dari Negara-negara Asia Afrika.

Berbagai Dokumentasi Pelaksanaan KAA di Bandung tahun 1955
Sumber: https://www.facebook.com/dialog/Fwww.kaskus.co.id

Politik luar negeri bebas aktif yang dijalankan Indonesia mulai diikuti Negara-negara yang tidak masuk bok barat atau blok timur

Dampak penyelenggaraan KAA bagi Negara-negara Asia Afrika

Perjuangan bangsa-bangsa Asia Afrika untuk memperoleh kemerdekaan semakin meningkat
Meningkatnya kedudukan bangsa-bangsa Asia Afrika dalam percaturan politik dunia
Munculnya kerjasama dan hubungan yang baik antar Negara Asia Afrika di bidang ekonomi, sosial, dan budaya

Dampak penyelenggaraan KAA bagi dunia Bagi dunia secara keseluruhan, KAA memiliki dampak sebagai berikut:
- Ketegangan dunia mulai agak berkurang
- Australia dan Amerika Serikat mulai menghapuskan politik diskriminasi rasial
- Negara-negara kolonialis-imperialis mulai melepaskan daerah-daerah jajahannya

LATIHAN

Setelah Ananda melaksanakan aktivitas-aktivitas di atas, kerjakan latihan di bawah ini:

Jelaskan alasan mengapa RIS kembali ke Negara Kesatuan?
Jelaskan Latar belakang sering jatuh nya kabinet pada masa demokrasi parlementer!
Bagaimana sikap pemerintah saat menghadapi gangguan keamanan dalam negeri masa demokrasi parlementer?
Sebutkan 4 partai Besar sebagai pemenang Pemilu 1955?
Jelaskan dampak KAA Bandung bagi perjuangan bangsa Indonesia dan bagi dunia!

RANGKUMAN

Terbentuknya Republik Indonesia Serikat (RIS), yang terdiri dari negara-negara bagian membawa Indonesia menjadi terpecah-pecah. Hal inilah yang sengaja di buat oleh pemerintah kolonial untuk memecah belah Indonesia. Munculnya RIS akhirnya menimbulkan gerakan di negara-negara bagian yang ingin bergabung dengan RI untuk mewujudkan negara kesatuan RI (Kelompok Unitaris). Hal ini disebabkan bentuk pemerintahan RIS (bentuk federasi) tidak sesuai dengan jiwa dan cita-cita Proklamasi.
Kembali Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan memberlakukan UUDS 1950 berlakulah demokrasi liberal dengan sistem pemerintahan parlementer, dimana pemerintahan/kabinet dipimpin oleh seorang perdana menteri dan kabinet bertanggungjawab kepada DPR/Parlemen. Kabinet dipimpin perdana menteri dan bertanggung jawab kepada parlemen. Susunan anggota dan kabinet didasarkan pada suara terbanyak dalam parlemen. Masa jabatan kabinet tidak ditentukan masa lamanya dan dapat dijatuhkan setiap waktu oleh parlemen sebaliknya pemerintah pun dapat membubarkan parlemen. Dengan berlakunya kabinet parlementer justru menimbulkan situasi ketidakstabilan politik / pemerintahan.
Pemilu tahun 1955 ternyata belum dapat memenuhi harapan rakyat yang menghendaki pemerintah yang stabil. Para wakil rakyat terpilih hanya memperjuangkan partainya masing- masing sehingga pergantian kabinet terus saja terjadi. Para anggota partai lebih mengedapankan kepentingan partai daripada kepentingan bangsa sehingga tugas mereka yang sebenarnya menjadi terbengkelai. Suasana politik Indonesia setelah pemilu tidak kunjung stabil.
Penyelenggaraan KAA di bandung pada tahun 1955 membawa dampak positif bagi Indonesia yakni perjuangan untuk mengembalikan irian barat mendapat dukungan dari Negara-negara Asia Afrika. Selain itu, pelaksanaan KAA merupakan perwujudan dari politik luar negeri bebas aktif yang dijalankan Indonesia dan mulai diikuti negara-negara lain di dunia.

REFLEKSI

Ananda telah berupaya mempelajari Pelajaran 1 dengan mandiri. Melalui berbagai Aktivitas yang ada dalam modul diharapkan Ananda telah mampu mendeskripsikan pelaksanaan demokrasi parlementer di Indonesia. Belajar dengan mandiri memang membutuhkan kesadaran, semangat dan keseriusan. Setelah mempelajari modul silah lembar refleksi dibawah ini, dengan memberikan tanda Checklist (  ) diantara skala 1 sd 4, dan berikan penjelasan. Adapun skala 1 sd 4 dengan kriteria sebagai berikut;
Angka 1 Bila : Sangat Tidak Setuju
Angka 2 Bila : Tidak Setuju
Angka 3 Bila : Setuju
Angka 4 Bila : Sangat Setuju

No	Uraian	1	2	3	4	Penjelasan
1	Saya telah mempelajari modul dengan sunguh- sungguh
2	Saya telah menguasai dan memahami materi dalam modul dengan baik
3	Saya menganggap belajar mandiri lebih membuat saya aktif dan menyenangkan
4	Saya merasa kesulitan untuk bisa menguasai materi pelajaran dalam modul
5	Saya menggunakan sumber belajar lain selain buku siswa
6	SayaSaya merasa tidak ada kesulitan untuk belajar dengan mandiri
7	Dengan belajar mandiri, materi pelajaran akan lebih mudah saya kuasai
8	Bila ada materi modul yang sulit, saya akan mencari dari sumber belajar yang lain

PEMBELAJARAN : 2
MASA DEMOKRASI TERPIMPIN

Pemerintahan zaman kabinet parlementer menjadikan jalannya roda pemerintahan tidak stabil, banyak pertentangan kepentingan antar partai dan golongan yang mengancam keutuhan NKRI. Dengan munculnya Dekrit Presiden 5 Juli 1959, bangsa Indonesia mulai memasuki demokrasi Terpimpin, dan kembali ke UUD 1945. Dalam demokrasi terpimpin, presiden menjadi central kekuasaan yang manjadikan semua roda pemerintahan terpusat pada satu orang pemimpin tunggal. Fungsi dan keberadaan Lembaga tinggi negara yang lain seperti DPR, MPR, DPA dan lainnya tidak berjalan sesuai yang diharapkan.
Pelaksanaan demokrasi terpimpin menjadikan bangsa Indonesia mengarah pada kepentingan ideologi negara yang condong ke sosialis/komunis. Hal ini karena di manfaatkan oleh tokoh-tokoh ideologi komunis untuk menanamkan pengaruh ideologinya sampai ke masyarakat luas. Praktik politik luar negeri bebas aktif di arahkan kepada politik konfrontasi untuk melawan bangsa asing yang mempunyai ideologi yang berbeda. Dengan semboyan nefo dan oldefo menjadikan bangsa Indonesia konfrontasi dengan Malaysia dan negara-negara liberal lain di dunia.

AKTIVITAS : 1
Menjelaskan Proses Lahirnya Masa Demokrasi Terpimpin

Ananda masih ingat bagaimana pelaksanaan Pemilu pertama di Indonesia. Salah satu tujuan pemilu tersebut adalah untuk memilih anggotan konstituante, Konstituante ini bertugas untuk menyusun UUD. Mengapa perlu Menyusun UUD? Karena UUD yang sedang berlaku adalah UUD 1950 atau UUD Sementara.
Usaha untuk menyusun UUD yang lebih sempurna mengalami hambatan besar. Para anggota konstituante sulit mencapai kata sepakat. Kesulitan kata sepakat terutama terkait dasar negara. Kondisi sulit cair dan mengarah ke jalan buntu. Pada tanggal 5 Juli 1959, Presiden Sukarno mengeluarkan dekrit. Adapun Isi Dekrit Presiden 5 Jul 1959, antara lain:

Menetapkan pembubaran konstituante.
Menetapkan UUD 1945 berlaku lagi bagi segenap bangsa Indonesia
Menetapkan tidak berlakunya lagi UUDS 1950 MPRS dan DPAS akan dibentuk dalam waktu singkat. MPRS dan DPAS akan dibentuk dalam waktu singkat.

Dekrit presiden 5 Juli 1959
Sumber: wikipediacommons+sejarahdemokrasiterpimpin

Dengan berlakunya kembali UUD 1945, maka sistem pemerintahan parlementer tidak diberlakukan lagi dan mulai memasuki masa Demokrasi Terpimpin. Pada masa demokrasi Terpimpin, presiden Sukarno langsung memegang peranan penting dalam pemerintahan.

AKTIVITAS : 2
Menganalisis Kehidupan Masyarakat pada masa Demokrasi Terpimpin

Tindak lanjut dari Dekrit Presiden, Pada 9 Juli 1959, Kabinet Djuanda dibubarkan dan diganti menjadi Kabinet Kerja yang dilantik pada 10 Juli 1959. Kabinet ini memiliki program kerja yang disebut Tri Program yang meliputi: (1) masalah-masalah sandang dan pangan, (2) keamanan dalam negeri, dan (3) pengembalian Irian Barat. Pada periode pemerintahan Demokrasi Terpimpin, kekuasaan didominasi oleh Presiden, terbatasnya peranan partai politik, berkembangnya pengaruh komunis dan makin meluasnya peranan TNI/Polri sebagai unsur sosial poltik. Dekrit Presiden 5 Juli 1959 dapat dipandang sebagai suatu usaha untuk mencari jalan keluar dari kemacetan politik dengan melalui pembentukan kepemimpinan yang kuat.

Kondisi Politik Pada masa Demokrasi Terpimpin
Demokrasi Terpimpin yang menggantikan sistem Demokrasi Liberal, berjalan dari tahun 1959-1965. Pada masa Demokrasi Terpimpin kekuasaan presiden sangat besar sehingga cenderung ke arah otoriter.
Pertentangan ideologi yang terjadi pada masa demokrasi liberal semakin memuncak pada masa demokrasi Terpimpin. PKI yang memiliki sifat revolusioner berhasil memengaruhi Presiden Sukarno, sehingga orang-orang PKI banyak yang menempati berbagai posisi penting dalam pemerintahan. Konsep Nasakom (Nasionalis-Agama-Komunis) disampaikan Presiden Soekarno sebagai upaya menyatukan kekuatan nasionalis, agama, dan komunis. Kedekatan PKI dalam pemerintahan ini mempengaruhi sikap Indonesia dalam kebijakan di dalam dan luar negeri. Selain ajaran Nasakom, pemerintah juga membuat manifesto politik, yang terkenal dengan sebutan Manipol USDEK.
Dengan demikian kedudukan PKI semakin kuat PKI semakin meningkatkan kegiatannya dengan berbagai isu yang memberi citra sebagai partai yang paling manipolis dan pendukung Bung Karno yang paling setia. Selama masa Demokrasi Terpimpin, PKI terus melaksanakan program-programnya secara revolusioner. Bahkan mampu menguasai konstelasi politik. Puncak kegiatan PKI adalah melakukan kudeta terhadap pemerintahan yang sah pada tanggal 30 September 1965.

Ilustrasi Manipol USDEK pada masa Demokrasi Terpimpin

Politik luar negeri masa Demokrasi Terpimpin lebih condong ke blok Timur. Indonesia banyak melakukan kerja sama dengan negara-negara blok komunis, seperti Uni Soviet, RRC, Kamboja, maupun Vietnam. Berikut ini beberapa contoh pelaksanaan politik luar negeri masa Demokrasi Terpimpin.

Oldefo dan Nefo
Oldefo (The Old Established Forces), yaitu dunia lama yang sudah mapan ekonominya, khususnya negara-negara Barat yang kapitalis. Nefo (The New Emerging Forces), yaitu negara-negara baru. Indonesia menjauhkan diri dari negara-negara kapitalis (blok oldefo) dan menjalin kerja sama dengan negara-negara komunis (blok nefo). Hal ini terlihat dengan terbentuknya Poros Jakarta – Peking (Indonesia – Cina) dan Poros Jakarta – Pnom Penh – Hanoi – Peking – Pyongyang ( Indonesia – Kamboja – Vietnam Utara – Cina – Korea Utara).

Konfrontasi dengan Malaysia
Pada tahun 1961 muncul rencana pembentukan negara Federasi Malaysia yang terdiri dari Persekutuan Tanah Melayu, Singapura, Serawak, Brunei, dan Sabah. Rencana tersebut ditentang oleh Presiden Soekarno karena pembentukan Negara Federasi Malaysia dianggap sebagai proyek neokolonialisme Inggris. Presiden Soekarno khawatir kawasan Malaya akan jadi pangkalan militer Barat di Asia Tenggara dan hal itu bisa mengganggu stabilitas di kawasan Asia Tenggara. Keberatan atas pembentukan Federasi Malaysia juga muncul dari Filipina yang mengklaim daerah Sabah sebagai wilayah negaranya. Pada tanggal 9 Juli 1963 Perdana Menteri Tengku Abdul Rahman menandatangani dokumen tentang pembentukan Federasi Malaysia. Kemudian, tanggal 16 September 1963 pemerintah Malaya memproklamasikan berdirinya Federasi Malaysia. Menghadapi tindakan Malaysia tersebut, Indonesia mengambil kebijakan konfrontasi. Pada tanggal 17 September 1963 hubungan diplomatik antara dua negara putus. Selanjutnya pada tanggal 3 Mei 1964 Presiden Soekarno mengeluarkan Dwi Komando Rakyat (Dwikora), isinya:

Perhebat ketahanan revolusi Indonesia, dan
Bantu perjuangan revolusioner rakyat Malaya, Singapura, Serawak, Sabah, dan Brunei untuk memerdekakan diri dan menggagalkan negara boneka Malaysia.

Di tengah situasi konflik Indonesia-Malaysia, Malaysia dicalonkan sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB. Masalah ini mendapat reaksi keras dari Presiden Soekarno. Terpilihnya Malaysia tersebut mendorong Indonesia keluar dari PBB. Secara resmi Indonesia keluar dari PBB pada tanggal 7 Januari 1965.

Masa Demokrasi Terpimin menjadikan Bangsa Indonesia keluar dari anggota PBB
Sumber: wikipediacommons+sejarahdemokrasiterpimpin

Sistem demokrasi terpimpin diambil oleh Presiden Soekarno karena alasan bahwa pada saat demokrasi liberal rakyat Indonesia belum siap. Kebebasan berpolitik dalam masyarakat yang belum siap akan mengancam integrasi NKRI. Terdapat beberapa penyimpangan yang dilakukan oleh pada masa demokrasi terpimpin ini.

Presiden membubarkan DPR pada tahun 1960 yang digantikan oleh DPRGR yang merupakan DPR bentukan Presiden yang hak budgetnya tidak berfungsi.
Pengangkatan presiden seumur hidup dengan tap MPRS no 3/MPRS/1963 yang bertentangan dengan UUD 1945 yang menerangkan bahwa jabatan presiden selama 5 tahun dan dapat dipilih kembali.
Pembentukan politik poros-porosan yang menyalahi politik luar negeri Indonesia yaitu politik bebas aktif. Ini antaranya dengan pembentukan poros Jakarta-Beijing, Jakarta-Pyong yang, Jakarta-Hanoi.

Suasana politik pada masa demokrasi semakin memanas. Pertentangan ideologi antara komunis dengan Islam, nasionalis, TNI AD semakin kuat. Keinginan PKI untuk mengambil alih pemerintahan semakin jelas. Berbagai gerakan yang dilakukan PKI menunjukkan upaya untuk kudeta. Situasi ini memuncak dengan terjadinya Gerakan 30 September 1965/PKI. Kudeta itu melancarkan penculikan terhadap jendral-jendral TNI yang dianggap dapat merintangi jalannya untuk merebut kekuasaan. Usaha ini berhasil diatasi oleh bangsa Indonesia.

Kondisi Ekonomi
Kondisi ekonomi pada masa awal Demokrasi Terpimpin sangat terpuruk akibat pemberontakan-pemberontakan yang terjadi. Untuk mengatasi keadaan ekonomi pada masa ini, sistem ekonomi berjalan dengan sistem komando, di mana alat-alat produksi dan distribusi yang vital harus dimiliki dan dikuasai negara atau minimal di bawah pengawasan negara.

Pembentukan Dewan Perancang Nasional (Depernas) dan Badan Perancangan Pembangunan Nasional (Bappenas)
Upaya perbaikan perekonomian Indonesia dilakukan dengan pembentukan Dewan Perancang Nasional (Depernas) pada 15 Agustus 1959 yang dipimpin Moh. Yamin. Dapernas kemudian menyusun program kerjanya berupa pola pembangunan nasional yang disebut sebagai Pola Pembangunan Semesta Berencana dengan mempertimbangkan faktor pembiayaan dan waktu pelaksanaan pembangunan. Pola Pembangunan Semesta dan Berencana terdiri tripola yaitu proyek pembangunan, pola penjelasan pembangunan dan pola pembiayaan pembangunan. Pada tahun 1963, juga dibentuk Badan Perancangan Pembangunan Nasional (Bappenas) yang dipimpin Presiden Soekarno sebagai pengganti Depernas. Tugas Bappenas adalah menyusun rencana pembangunan jangka panjang maupun pendek.
Penurunan nilai uang
Untuk membendung inflasi dan mengurangi jumlah uang yang beredar di masyarakat, pada tanggal 25 Agustus 1950 pemerintah mengumumkan penurunan nilai uang atau devaluasi.dengan tujuan, (1). Membendung inflasi yang tetap tinggi. (2). Mengurangi jumlah uang yang beredar di masyarakat. (3). Meningkatkan nilai rupiah sehingga rakyat kecil tidak dirugikan. Maka pemerintah mengumumkan keputusannya mengenai penuruan nilai uang (devaluasi), yaitu sebagai berikut.
- Uang kertas pecahan bernilai Rp. 500 menjadi Rp. 50
- Uang kertas pecahan bernilai Rp. 1.000 menjadi Rp. 100
- Pembekuan semua simpanan di bank yang melebihi Rp. 25.000
Usaha pemerintah tersebut belum berhasil mengatasi kemerosotan ekonomi yang semakin jauh, terutama perbaikan dalam bidang moneter. Para pengusaha daerah di seluruh Indonesia tidak mematuhi sepenuhnya ketentuan keuangan tersebut. Pada masa pemotongan nilai uang memang berdampak pada harga barang menjadi murah tetapi tetap saja tidak dapat dibeli oleh rakyat karena mereka tidak memiliki uang. Hal ini disebabkan karena Penghasilan negara berkurang karena adanya gangguan keamanan akibat pergolakan daerah yang menyebabkan ekspor menurun. Pengambilalihan perusahaan Belanda pada tahun 1958 yang tidak diimbangi oleh tenaga kerja manajemen yang cakap dan berpengalaman. Pengeluaran biaya untuk penyelenggaraan Asian Games IV tahun 1962, RI sedang mengeluarkan kekuatan untuk membebaskan Irian Barat.

Melaksanakan Deklarasi Ekonomi (Dekon)
Pada tanggal 28 Maret 1963 dikeluarkan landasan baru bagi perbaikan ekonomi secara menyeluruh yaitu Deklarasi Ekonomi (Dekon). Tujuan dibentuknya Dekon adalah untuk menciptakan ekonomi yang bersifat nasional, demokratis, dan bebas dari imperialisme. Meski begitu, dalam pelaksanaannya Dekon tidak mampu mengatasi kesulitan ekonomi dan masalah inflasi. Dekon justru mengakibatkan perekonomian Indonesia mandeg. Masalah perekonomian diatur atau dipegang oleh pemerintah sedangkan prinsip-prinsip dasar ekonomi banyak diabaikan.

Uang Kertas yang dikeluarkan pada tahun 1961 dan 1964
Sumber: wikipediacommons+sejarahdemokrasiterpimpin

Kondisi Sosial dan Budaya
Kondisi social pada masa demokrasi terpimpin sangat memprihatinkan. Konflik ideologi yang tajam berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat. Pertentangan ideologi tersebut menyebabkan berbagai masalah sosial seperti konflik yang menjurus pada konflik fisik. Di beberapa tempat pertentangan ideologi komunis dan agama menyebabkan bentrok fisik.
Kesenjangan sosial semakin tinggi, jumlah kemiskinan sulit ditekan. Kesenjangan social menjadi salah satu pemicu terjadinya konflik. Pada masa ini benar-benar bangsa Indonesia terkuras untuk mengatasi masalah-masalah politik. Kenyamanan dan kedamaian sulit terwujud karena konflik yang sering terjadi.
Dalam bidang kebudayaan, juga terdapat konflik ideologi. PKI yang memiliki organisasi kebudayaan Lekra (Lembaga Kebudayaan Rakyat) sering terlibat konflik dengan Lembaga kebudayaan Masyumi yaitu Manikebu (Manifesto Kebudayaan).

AKTIVITAS : 3
Menjelaskan Peranan Gerakan Non Blok

Pasca perang dunia II muncul dua blok dunia yaitu Blok Barat (Amerika Serikat) dan Blok Timur (Uni Soviet). Ketegangan dunia karena pertentangan kedua blok tersebut dikenal dengan masa perang dingin. Dikatakan perang dingin karena perang antar blok lebih menekankan perang pengaruh bukan perang fisik. Namun demikian kedua blok memiliki senjata pemusnah masal yaitu senjata nuklir yang apabila terjadi perang fisik maka korbannya akan jauh lebih besar dari PD II.
Untuk meredakan ketegangan diantara dua blok tersebut diupayakan berbagai pertemuan untuk mencari solusi terbaik guna mewujudkan perdamaian dan keamanan dunia. Pada tahun 1955 beberapa Negara Asia Afrika mengikuti Konferensi Asia Afrika di Bandung. Demikian juga pada tahun 1956, negarawan, Yugoslavia, Indonesia dan India melakukan pertemuan di Pulau Brioni (Yugoslavia) untuk mencetuskan ide pembentukan Negara-negara Non Blok.
Gerakan Non Blok ( GNB ) merupakan wadah Negara-negara yang tidak memasuki blok barat dan blok timur. Gerakan Non Blok ( GNB ) tidak diartikan sebagai netralisme, tetapi aktif sebagai subyek yang ikut berperan dalam peristiwa-peristiwa internasional.

Latar belakang terbentuknya Gerakan Non Blok (GNB) antara lain:
1. Adanya perang dingin antara Blok Barat dan Timur , yaitu persaingan antara Blok Barat dan Blok Timur dimana saling mencurigai dan memperkuat diri dengan senjata-senjata mutakhir termasuk senjata nuklir
2. Setelah perang dunia II, manusia di dunia mendambakan keadaan damai dan sejahtera
3. Terjadinya krisis Kuba pada tahun 1961. krisis ini terjadi karena Uni Sovyet membangun pangkalan rudal di Kuba. Amerika merasa terancam dan memprotes keras tindakan Uni Sovyet
4. Dokumen Brioni tentang prinsip-prinsip dasar untuk mempersatukan Negara-negara Non Blok
5. Masih adanya penindasan di Negara-negara berkembang, terutama di Asia dan Afrika
Tokoh-tokoh pemrakarsa berdirinya Gerakan Non Blok (GNB), yaitu:
1. Presiden Soekarno (Indonesia)
2. Presiden Yosep Bros Tito (Yugoslavia)
3. Presiden Gamal Abdul Nasser (Mesir)
4. Perdana Menteri Jawaharlal Nehru (India)
5. Perdana Menteri Kwame Nkrumah (Ghana)
Tokoh Pendiri Gerakan Non Blok
Sumber : https://www.kompas.com/gerakan-non-blok

Kelima pemimpin tersebut bersepakat menyelenggarakan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) di Beograd, Yugoslavia. Konferensi itu berlangsung tanggal 1–6 September 1961. konferensi itu dihadiri oleh 25 kepala pemerintahan yang ingin bebas dari pengaruh Blok Barat dan Blok Timur. Dalam konferensi itulah para kepala Negara itu bersama-sama menandatangani Deklarasi Gerakan Non Blok (GNB). Peristiwa itu menandai lahirnya Gerakan Non Blok (GNB). Untuk selanjutnya konferensi di Beograd itu dinamakan KTT GNB I.
Tujuan Gerakan Non Blok ( GNB )
1. Menggalang kerjasama Negara-negara selatan (sesama Negara berkembang selatan khatulistiwa) dalam bidang pangan, kependudukan, kesehatan, dan pendidikan
2. Menggalang kerjasama Negara utara selatan (antara Negara maju dan Negara berkembang)
Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Non Blok
Untuk mewujudkan tujuannya, Negara-negara Non Blok menyelenggarakan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT). Pokok pembicaraan utama adalah membahas persoalan-persoalan yang berhubungan dengan tujuan GNB dan ikut mencari solusi terbaik terhadap peristiwa-peristiwa internasional yang membahayakan perdamaian dan keamanan dunia. Meskipun perang dingin telah berakhir, penjajahan, ketidakadilan, kesenjangan sosial dan ekonomi, serta penindasan hak asasi manusia masih melanda dunia ini. Masalah itu diakibatkan oleh belum meratanya kemakmuran di seluruh dunia. Negara yang miskin atau terbelit hutang cenderung mengalami ketidakstabilan politik dan kerusuhan sosial.
Peranan Indonesia dalam Gerakan Nob Blok
1. Indonesia memprakarsai pelaksanaan KTT No Blok I
2. Presiden Soekarno menyampaikan keputusan KTT Non Nlok I kepada Presiden Amerika Serikat John F. Kennedy
3. Indonesia menjadi tuan rumah KTT Non Blok X

AKTIVITAS : 4
Menguraikan Perjuangan Pembebasan Irian Barat

Ananda tentu masih ingat salah satu isi atau butir kesepakatan/perjanjian Konferensi Meja Bundar (KMB) tahun 1949 tentang nasib Irian Barat. Masalah Irian Barat akan dikembalikan dalam waktu paling lambat satu tahun. Janji pemerintah Belanda belum ditepati hingga tahun 1959. Oleh karena itu, setiap kabinet yang memerintah selama periode 1949-1959 selalu mencanangkan pembebasan Irian Barat ke wilayah RI.
Indonesia menyadari bahwa pengembalian Irian Barat merupakan tuntutan nasional. Antara tahun 1950-1953, Indonesia berusaha menyelesaikan masalah Irian Barat melalui perundingan bilateral, yakni dalam lingkungan Uni Indonesia-Belanda. Upaya itu mengalami kegagalan. Belanda cenderung menafsirkan hasil KMB sesuai dengan keinginannya. Atas dasar tafsiran tersebut, Belanda bersikeras melanjutkan kekuasannya atas Irian Barat.

Perjuangan Melalui Jalur Diplomasi
Beberapa upaya Diplomasi yang dilakukan Pemerintah Indonesia diantaranya :
1. Konferensi Asia Afrika. Negara-negara yang hadir dalam Konferensi Asia Afrika mendukung perjuangan Indonesia untuk mengembalikan Irian Barat.
2. Pada Sidang ke Dua Belas Majlis Umum PBB pada tahun 1957, masalah Irian Barat diajukan lagi untuk dibicarakan, tetapi tidak berhasil.
3. Memutuskan hubungan diplomatik dengan Belanda pada tanggal 17 Agustus 1960, yang diumumkan melalui Pidato Presiden Soekarno di halaman Istana Negara yang berjudul “Jalan Revolusi Kita Bagaikan Malaikat Turun Dari Langit”.
4. Menyampaikan masalah Irian Barat melalui siding Umum PBB melalui Pidato Presiden Soekarno, berjudul “Membangun Dunia Baru” (To Build the World A New).

Perjuangan Melalui Jalur Konfrontasi ( Radikal )
Karena upaya-upaya diplomasi pemerintah Indonesia untuk membebaskan Irian Barat tidak mendapat tanggapan Belanda, akhirnya pemerintah Indonesia menempuh beberapa langkah. Langkah ini diawali dengan pembatalan sepihak Uni Indonesia-Belanda pada tahun 1954 dan pembatalan hasil-hasil KMB pada tanggal 3 Mei 1956. pembatalan itu dikukuhkan menjadi UU. No. 13 Tahun 1956. Setelah itu dilanjutkan dengan langkah-langkah yang lain, yakni:
1. Pada tahun 1954 Indonesia Membatalkan Ikatan Uni Indonesia-Belanda
2. Pembatalan Hasil KMB: tanggal 3 Mei 1956 membatalkan hubungan Indonesia-Belanda berdasarkan perjanjian KMB. Pembatalan tersebut dilakukan secara sepihak oleh Indonesia dengan Undang-Undang No. 13 tahun 1956
3. Pembentukan Propinsi Irian Barat Dengan Ibukotanya Soa-Siu; Peresmian dilakukan pada tanggal 17 Agustus 1956 dengan gubernur pertama Zainal Abidin Syah, Sultan tidore, yang dilantik pada tanggal 23 September 1956. Propinsi ini wilayahnya meliputi : Irian, Tidore, Oba, Weda Patani dan Wasile.
4. Pada tanggal 18 November 1957 dilangsungkan rapat umum pembebasan Irian Barat di Jakarta. Rapat tersebut ditindak lanjuti dengan: Rapat Umum dan Pemogokan Buruh pada perusahaan-perusahaan Belanda pada tanggal 2 Desember 1957. pada hari itu pemerintah melarang beredarnya semua penerbitan dan film yang menggunakan bahasa Belanda serta melarang penerbangan KLM, mendarat atau terbang di wilayah Indonesia.
5. Pemutusan Hubungan Konsulat mulai tanggal 5 Desember 1957. Pembentukan Front Nasional Pembebasan Irian Barat pada tanggal 10 Februari 1958
6. Pengambilalihan Perusahaan Belanda dengan dikeluarkannya peraturan pemerintah (PP) Nomor 23 tahun 1958. dengan keluarnya PP tersebut, maka semua perusahaan Belanda di Indonesia diambil alih oleh pemerintah.
7. Pemutusan Hubungan Diplomatik dengan Belanda. Dalam pidatonya yang berjudul “Jalannya Revolusi Kita Bagaikan Malaikat Turun Dari Langit (Jarek)” pada Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1960, Presiden Soekarno mengumumkan “Pemutusan Hubungan Diplomatik dengan Belanda”. Pemutusan tersebut merupakan tanggapan atas sikap pemerintah Belanda yang dianggap tidak menghendaki penyelesaian secara damai.

Pembentukan Tri Komando Rakyat (Trikora)
Tanggal 19 Desember 1961, Presiden Soekarno mengeluarkan komando yang dikenal dengan Trikora (Tri Komando Rakyat) ,di Yogyakarta. Adapun isi Tri Komando Rakyat adalah sebagai berikut :
1. Gagalkan pembentukan negara boneka Papua buatan Belanda kolonial.
2. Kibarkan sang Merah Putih di Irian Barat, tanah air Indonesia.
3. Bersiaplah untuk mobilisasi umum mempertahankan kemerdekaan dan kesatuan tanah air dan bangsa.
Tanggal 2 Januari 1962 Pemerintah membentuk Komando Mandala Pembebasan Irian Barat. Sebagai Panglima Mandala dilimpahkan Mayor Jenderal Soeharto, dengan markas di Ujung Pandang (Makassar ). Tugas Komando Mandala Pembebasan Irian Barat: (1). Merencanakan, mempersiapkan dan menyelenggarakan operasi militer untuk mengembalikan Irian Barat ke dalam kekuasan Negara RI. (2). Mengembangkan situasi militer di Irian Barat/
Sesuai dengan taraf-taraf perjuagan di Irian Barat, Supaya dalam waktu yang sangat singkat di wilayah Irian Barat secara de facto diciptakan daerah-daerah bebas, akan didudukkan unsur kekuatan atau pemerintah daerah RI.

Tahapan operasi pembebasan Irian Barat dalam 3 tahap antara lain:

Tahap Infiltrasi (akan dilaksanakan sampai akhir tahun 1962).
Dalam tahap ini operasi ditujukan ke sasaran tertentu untuk membentuk daerah de facto di Irian Barat. Dan mengikutsertakan rakyat Irian Barat dalam perjuangan. Operasi militer yang dilakukan antara lain :

Operasi Banteng di Fak-Fak dan Kalimana
Operasi Serigala di Sorong dan Tuminabuan
Operasi Naga di Merauke
Operasi Jatayu di Sorong, Kalimana, dan Merauke

Dalam tahap infiltrasi terjadi pertempuran di laut Aru, dalam pertempuran ini kapal RI “Motor Torpedo Boat (MTB)”Macan Tutul tenggelam. Komodor Yos Sudarso, Kapten Lau Wiranto, dan beberapa awak kapal ikut tenggelam. Mereka gugur sebagai kusuma bangsa.

Presiden Soekarno mengumandangkan Trikora di alun-alun Yogjakarta 19 Desember 1961
Sumber: 30 Tahun Indonesia Merdeka 2

Tahap Eksploitasi (direncnakan mulai awal tahun 1963)
Dalam tahap ini akan dilancarkan Operasi Jaya Wijaya. Tujuannya untuk merebut markas-markas militer Belanda dan menduduki pos-pos penting. Operasi Jaya Wijaya akan dilakukan melalui serangan secara besar-besaran. Dengan mengerahkan angkatan darat, laut, udara, dan kepolisian (Brimob), dan sukarelawan. Untuk mempersiapkan persenjataan lengkap, termasuk 120 buah kapal perang dan 32 pesawat pembom.
Tahap Konsolidasi (direncanakan mulai awal tahun 1964)
Pelaksanaan operasi dalam tahap konsolidasi bertujuan menggerakkan kekuasaan RI di Irian Barat.

Perjanjian New York
Operasi pembebasan Irian Barat akhirnya diketahui oleh dunia internasional, dan dikhawatirkan dapat menimbulkan ketegangan dunia. Untuk menghindari hak yang tidak diinginkan, pihak Amerika Serikat melalui Ellsworth Bunker, mengusulkan suatu rencana penyelesaian masalah Irian Barat, yang kemudian terkenal dengan Rencana Bunker. Pokok-pokok isi rencana Bunker:
1. Belanda menyerahkan Irian Barat melalui PBB lewat badan yang bernama UNTEA (United Nations Temporari Executive Authority).
2. Akan dilakukan Pepera (Penentuan Pendapat Rakyat) atau act of free choice.
Rencana Bunker ini diterima baik oleh kedua belah pihak. Sebelumnya, Belanda tidak mau menerima rencana ini. Pada 15 Agustus 1962 Indonesia dan Belanda akhirnya berunding di markas besar PBB. Kedua belah pihak menyepakati New York Agreement (Persetujuan New York) yang antara lain berbunyi sebagai berikut:
1. Sesudah disahkannya persetujuan Belanda-Indonesia, paling lambat pada tanggal 1 Oktober 1962 UNTEA akan berada di Irian Barat.
2. Pasukan Indonesia yang sudah berada di Irian Barat tetap tinggal di Irian Barat, tetapi di bawah kekuasaan UNTEA.
3. Angkatan perang Belanda secara berangsur-angsur dipulangkan.
4. Antara Irian Barat dan daerah Indonesia lainnya berlaku lalu lintas bebas.
5. Mulai tanggal 31 Desember 1962 bendera Indonesia berkibar di samping bendera PBB.
6. Paling lambat tanggal 1 Mei 1963 UNTEA harus menyerahkan Irian Barat kepada Republik Indonesia.

Penentuan Pendapat Rakyat ( Pepera )
Sebagai tindak lanjut Persetujuan New York, Irian Barat secara resmi masuk ke wilayah RI pada tanggal 1 Mei 1963. Serah terima dari UNTEA kepada Republik Indonesia dilakukan di Kota Baru (Holandia). Pada masa transisi tersebut di Irian Barat dibentuk pasukan keamanan PBB dengan nama United Nations Security Force (UNSF) yang dipimpin oleh Brigjen Said Uddin Khan dari Pakistan. Pada tahun 1969 segera diselenggarakan “act of choice” atau Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera).
Tahap – Tahap Pelaksanaan Pepera ( Penentuan Pendapat Rakyat ) :
1. Tahap pertama dimulai tanggal 24 Maret 1969 berupa konsultasi dengan dewan-dewan kabupaten di Jayapura dan mengenai tata cara penyelenggaraan Pepera.
2. Tahap kedua segera dilaksanakan pemilihan anggota Dewan Musyawarah Pepera yang berakhir pada bulan Juni 1969. Dalam tahapan ini berhasil dipilih 1.026 anggota dari delapan kabupaten yang terdiri dari 983 pria dan 43 wanita.
3. Tahap ketiga adalah Pepera itu sendiri dilakukan di tiap-tiap kabupaten, dimulai tanggal 14 Juli 1969 di Merauke dan berakhir pada tanggal 4 Agustus 1969 di Jayapura.

Setelah memahami isi modul di atas, kegiatan Ananda adalah melenngkapi data tabel dibawah berkaitan dengan Tahapan Operasi Komando Mandala Pembebasan Irian Barat!
Menyajikan hasil telaah tentang peranan tokoh-tokoh dalam Gerakan Non Blok dalam bentuk poster atau reportase. Ananda telah mempelajari tentang pemilihan pertama, pelaksanaan demokrasi terpimpin, pembebasan Irian Barat, dan pelaksanaan Gerakan Nonblok. Kegiatan berikut ini Ananda diminta melakukan telaah tokoh-tokoh dalam GNB dan menyajikannya dalam bentuk reportase. Untuk mengerjakannya lakukan instruksi di bawah ini.

Carilah salah satu tokoh yang berperan dalam Gerakan Non Blok yang berasal dari luar negeri
Carilah sumber dari internet atau buku tentang :

Asal negara
Peran tokoh tersebut dalam perjuangan di negaranya
Peran tokoh tersebut dalam Gerakan Non Blok
Carilah foto-foto atau video tentang tokoh tersebut

Berdasarkan data tersebut, buatlah reportase dalam video film dengan durasi minimal 5 menit. Apabila Ananda tidak dapat melakukan karya reportase, Ananada dapat memilih karya dalam bentuk poster.
Unggah video Ananda dalam media sosial yang dapat dilihat teman-temanmu. Apabila Ananda membuat poster, fotolah poster Ananda dan unggah pada media sosial. Seandainya tidak dapat mengunggah di media sosial, serahkan karya postermu kepada Guru.
Lihatlah hasil karya temanmu minimal 4 orang karya teman, dan berikan komentar pada unggahan tersebut.