Modul 9.2.6 - Masa Orde Baru dan Reformasi

MODUL 6
PERKEMBANGAN KEHIDUPAN MASYARAKAT INDONESIA PADA MASA ORDE BARU DAN REFORMASI

Pelaksanaan Demokrasi terpimpin telah banyak di manfaatkan oleh PKI untuk semakin menanamkan pengaruhnya dalam kehidupan masyarakat dan bernegara. Sebagai puncak pengaruh tersebut dengan PKI melakukan kudeta untuk mengganti ideologi negara dengan faham komunis. Kondisi tersebut semakin menjadikan bangsa Indonesia dalam posisi sulit dan diambang perpecahan dan pertikaian antar kelompok/golongan dalam masyarakat. Mahasiswa dalam wadah pergerakan KAMI, KAPPI melancarkan aksi yang di kenal dengan tritura untuk memperbaiki keadaan dan menuntut membubarkan PKI.
Perjalanan pemerintahan semakin sulit, keadaan semakin tidak stabil, maka presiden mengeluarka Surat Perintah 11 Maret yang di kenal dengan Supersemar. Dalam surat perintah tersebut memberikan kewenangan kepada Letjend Suharto untuk mengambil segala tindakan untuk mengamankan revolusi dan menjaga kewibawaan pemimpin pemerintahan dan negara, menjaga keutuhan, ketertiban dan keamanan bangsa. Dengan diterbitkannya supersemar tersebut, bangsa Indonesia mulai memasuki zaman Orde Baru, dengan tatanan baru dalam kehidupan berbangsa dan bermasyarakat.

PEMBELAJARAN : 1
MASA ORDE BARU

AKTIVITAS : 1
Menguraikan Peristiwa G.30S/PKI 1965

Kalian telah mempelajari kondisi bangsa Indonesia pada masa Demokrasi Terpimpin. Kondisi politik pada tahun 1965 dalam situasi krisis. Pertentangan ideologi menyebabkan terjadinya berbagai konflik sosial di masyarakat. Puncak konflik ini adalah terjadinya peristiwa Gerakan 30 September tahun 1965, atau G 30 S PKI. Peristiwa ini dicatat sebagai pemberontakan PKI yang gagal. PKI bertujuan menggeser Pancasila dan menggantikan dengan dasar komunisme. PKI kemudian menyusun kekuatan untuk mempersiapkan pemberontakan dan pengkhianatan.
Upaya-upaya PKI untuk mempersiapkan pemberontakan adalah sebagai berikut :

TNI dipandang PKI sebagai penghalang utama dalam mencapai tujuannya, maka PKI mengadakan pengacauan-pengacauan terhadap rakyat yang dikenal dengan aksi sepihak. Hal ini dilakukan untuk menguji kekuatan TNI.
PKI mengusulkan kepada pemerintah untuk membentuk angkatan kelima, di samping keempat angkatan dalam ABRI yang telah ada (AD, AL, AU dan kepolisian). Angkatan kelima terdiri atas anggota-anggota organisasi massa yang dipersenjatai. Tujuannya jelas, agar PKI mempunyai kekuatan bersenjata untuk menandingi ABRI. Usul PKI ini ditolak oleh ABRI, maka usaha PKI gagal untuk mempersenjatai diri.
Berusaha menghancurkan lawan-lawan politiknya. Di antara partai-partai politik yang masih berani menghadapi teror PKI adalah Partai Murba. PKI berhasil mempengaruhi presiden, sehingga Partai Murba dibubarkan (1964).
Memecah belah partai penguasa yaitu PNI
PKI menyebarkan isu dan fitnah tentang “Dewan Jenderal” yang akan memberontak terhadap pemerintah.
PKI mengadakan latihan militer yang diikuti oleh Pemuda Rakyat dan Gerwani
PKI melakukan propaganda menggunakan organisasi massa seperti; Lembaga Kebudayaan Rakyat (Lekra), Pemuda Rakyat (PR), Gerakan Wanita Indonesia (Gerwani), Barisan Tani Indonesia (BTI).

Guntingan Koran tentang propaganda PKI dalam menyusun strategi politiknya
Sumber : HWB dalam 30 tahun Indonesia Merdeka 1965-1973

Setelah merasa kuat akhirnya hari Kamis malam, tanggal 30 September 1965 PKI mulai melancarkan gerakan perebutan kekuasaan dengan nama Gerakan 30 September atau kemudian dikenal dengan G 30 S/PKI yang dipimpin oleh Letnan Kolonel Untung Sutopo, komandan Batalyon I Resimen Cakrabirawa. Pemberontakaan diawali dengan upaya pembunuhan enam orang perwira tinggi dan seorang perwira pertama Angkatan Darat dibunuh dan atau diculik dari tempat kediaman masing-masing dan dibunuh dengan sadis di Lubang Buaya. Keenam perwira tinggi tersebut (Pahlawan Revolusi) adalah :

Letnan Jenderal Ahmad Yani.
Jenderal R. Soeprapto.
Mayor Jenderal Mas Tirtodarmo Haryono.
Mayor Jenderal Suwondo Parman.
Brigade Jenderal D.I Panjaitan.
Disamping Keenam Perwira, terbunuh juga Ade Irma Suryani Nasution, Letnan Satu Piere Tendean, Brigadir Jenderal Sutoyo Siswomiharjo. Brigadir Polisi Karel Satsuit Tubun. Selain di Jakarta secara serempak PKI Juga memberontak di daerah-daerah seperti di Jawa Tengah. Komando Korem 072 dan Kepala Staf Korem 072, Kolonel Katamso Dharmokusumo dan Letnan Kolonel Sugiyono Mangunwiyoto, diculik dan akhirnya dibunuh.

Pahlawan Revolusi Korban keganasan penculikan G30S/PKI
Sumber : akn. DEPPEN dalam 30 tahun Indonesia Merdeka 1965-1973

Upaya penumpasan pemberontakan oleh pemerintah RI dengan melakukan:
Dalam kondisi darurat, upaya penumpasan dilakukan oleh Panglima Kostrad dengan melakukan Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban. Kronologis Operasi penumpasan G/30.S/PKI adalah sebagai berikut :

Pasukan RPKAD di bawah pimpinan Kolonel Sarwo Edhie Wibowo pada sore hari tanggal 1 Oktober 1965 pukul 19.00 merebut kembali studio RRI Pusat dan kantor pusat Telekomunikasi.
Selaku pimpinan sementara Angkatan Darat, Mayjen Suharto mengumumkan lewat RRI tentang upaya pemulihan keamanan,diantaranya :
1. Adanya perebutan kekuasaan terhadap pemerintah oleh Gerakan 30 September.
2. Gerakan 30 September telah menculik enam perwira tinggi Angkatan Darat.
3. Bahwa Presiden Sukarno dan Menko Hankam/Kasad A.H. Nasution dalam keadaan selamat dan sehat.
4. Rakyat dianjurkan untuk tetap tenang dan waspada.
Sore hari tanggal 2 Oktober 1965 setelah berhasil menumpas pemberontakan dan menguasai kembali keadaan kota Jakarta, Mayor Jenderal Soeharto menemui Presiden di Istana Bogor. Dalam pertemuan tersebut Presiden memutuskan untuk secara langsung memegang tampuk pimpinan Angkatan Darat, yang semenjak tanggal 1 Oktober 1965 untuk sementara dipegang Mayor Jenderal Soeharto. Pengangkatan Mayor Jenderal Soeharto sebagai Panglima Operasi Keamanan dan Ketertiban serta pembentukan Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban (Kopkamtib) kemudian diatur dengan keputusan Presiden /Pangti ABRI/KOTI Nomor 142/ KOTI/1965 tanggal 1 November 1965, Nomor 165/KOTI/1965, tanggal 12 November 1965 dan Nomor 179/KOTI/1965 tanggal 6 Desember 1965. Operasi-operasi penumpasan segera dilancarkan baik di Jakarta maupun di daerah-daerah, terutama di Jawa Tengah. Di samping RPKAD, penumpasan G 30 S/PKI di Jakarta dibantu oleh Batalyon Para Kujang/Siliwangi. Sedangkan penumpasan G 30 S/PKI di Jawa Tengah dipimpin oleh Panglima Kodam VII/Diponegoro Suryo Sumpeno.

AKTIVITAS : 2
Menjelaskan lahirnya Orde Baru

Ananda telah mempelajari kegagalan G 30 S PKI tahun 1965. Bagaimana kondisi bangsa Indonesia setelah kegagalan pemberontakan tersebut? Rakyat menginginkan terjadinya perubahan untuk kehidupan yang lebih jelas. Berbagai tuntutan untuk melakukan perubahan disuarakan berbagai lapisan masyarakat. Gerakan Tritura dan Surat Perintah Sebelas Maret merupakan peristiwa penting yang menjadi dasar lahirnya Orde Baru.

Gerakan Tritura Pasca Penumpasan Peristiwa G.30.S/PKI, muncul aksi kekerasan terutama di Jawa, Bali, dan Sumatra Utara. Dalam upaya menggalang masa menuntut pertanggungjawaban PKI, para mahasiswa di Jakarta membentuk organisasi Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia (KAMI) pada 25 Oktober 1965. Langkah ini diikuti oleh berbagai organisasi lain, seperti Kesatuan Aksi Pemuda Pelajar Indonesia (KAPPI), Kesatuan Aksi Wanita Indonesia (KAWI), Kesatuan Aksi Sarjana Indonesia (KASI), dalam menangani PKI. Dengan dipelopori organisasi KAMI dan KAPPI, pada 10 Januari 1966 kesatuan aksi tersebut mengajukan tuntutan yang terkenal dengan nama Tri Tuntutan Rakyat (Tritura). Isi dari Tritura yakni sebagai berikut:
1. Bubarkan PKI,
2. Bersihkan kabinet dari unsur-unsur G 30 S/PKI, dan
3. Turunkan harga.Kesatuan Aksi Guru Indonesia (KAGI), dan Kesatuan Pengemudi Becak Indonesia (KAPBI). Kelompok-kelompok kesatuan aksi tersebut menuntut pemerintah tegas

Rapat Akbar menuntut pembubaran PKI di Lapangan Banteng Jakarta tanggal 26 Oktober 1965
Sumber: kr. IPPHOS dalam 30 Tahun Indonesia Merdeka 1965-1973

Demontrasi mahasiswa KAMI/KAPPI menuntut Tritura
Sumber: t. IPPHOS dalam 30 Tahun Indonesia Merdeka 1965-1973

Surat Perintah Sebelas Maret
Pada tanggal 11 Maret 1966 diadakan Sidang Pleno Kabinet Dwikora yang di Istana Negara Jakarta. Presiden Sukarno membuat surat perintah pada tanggal 11 Maret 1966 yang berisi pemberian mandat kepada Letjen Soeharto selaku Panglima Angkatan Darat dan Pangkobkamtib untuk memulihkan keadaan dan kewibawaan pemerintah. Dalam menjalankan tugas, penerima mandat diharuskan melaporkan segala sesuatu kepada presiden. Mandat itu kemudian dikenal sebagai Surat Perintah 11 Maret (Supersemar).
Selanjutnya Suharto melakukan berbagai tindakan untuk memulihkan kondisi bangsa Indonesia sesuai amanat Supersemar. Selanjutnya Suharto melakukan berbagai Tindakan seperti; membubarkan PKI, mengamankan menteri2 yang terlibat G30SPKI, membuka kembali universitas2 Jakarta yg telah dibekukan oleh Soekarno, membentuk kabinet ampera, dan melakukan sidang2 DPRGR dan MPRS
Sejak tanggal 11 Maret 1966 bangsa Indonesia memasuki babak sejarah baru yaitu Orde Baru. Upaya yang dilakukan pemerintah Orde Baru dalam membina stabilitas nasional yang mantap meliputi: upaya menjamin stabilitas politik dan menjamin stabilitas ekonomi. Bagi bangsa Indonesia. Supersemar memiliki arti penting dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia karena :
- Menjadi tonggak lahirnya Orde Baru.
- Dengan Supersemar, Letjen Soeharto mengambil beberapa tindakan untuk menjamin kestabilan jalannya pemerintahan dan revolusi Indonesia.
- Lahirnya Supersemar menjadi awal penataan kehidupan sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945.

Pelantikan dan pengambilan sumpah Jend. Soeharto sebagai Presiden 12 Maret 1967
Sumber: Dephankam. dalam dalam 30 Tahun Indonesia Merdeka 1965-1973

AKTIVITAS : 3
Menganalisis Kehidupan masyarakat Pada Masa Orde Baru

Bagaimana perjalanan bangsa Indonesia pada masa Orde Baru? Selama 32 tahun pemerintahan Orde Baru terdapat berbagai catatan kemajuan dalam pembangunan di Indonesia. Berbagai perubahan politik, ekonomi, sosial dan budaya terjadi pada masa Orde Baru. Selain catatan positif, Orde Baru juga memiliki catatan negatif dalam perjalanannya.

Kehidupan politik pada masa Orde Baru
Perubahan apa saja yang terjadi dalam bidang politik pada masa Orde Baru? Pada masa Orde Baru, sistem demokrasi yang dilaksanakan oleh pemerintah Indonesia adalah Demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila yang berorientasi pada pengamalan Pancasila dan UUD 1945. Salah satu pelaksanaan nyata dari sistem demokrasi Pancasila adalah dengan adanya pemilihan umum (Pemilu).
Pemilu pada masa Orde Baru adalah untuk memilih wakil-wakil rakyat yang duduk dalam keanggotaan DPR dan MPR. Penyelenggaraan pemilu di Indonesia didasarkan kepada asas luber, yakni langsung, umum, bebas, dan rahasia. Selama pemerintah Orde Baru telah berhasil melaksanakan pemilu sebanyak 6 kali, yakni: Pemilu I (3 Juli 1971), Pemilu II (2 Mei 1977), Pemilu III (4 Mei 1982), Pemilu IV (23 April 1987), Pemilu V (9 Juni 1992), Pemilu VI (29 Mei 1997).
Kebebasan berpolitik pada masa Orde Baru mengalami penurunan dari waktu ke waktu. Salah satu buktinya adalah penyederhanaan partai politik yang dilakukan. Pada masa akhir pemerintahan Orde Baru, hanya ada 3 partai politik yang diperbolehkan ikut dalam pemilu, yaitu PPP, Golkar, dan PDI.

Kehidupan Ekonomi Pada Masa Orde Baru
Setelah berhasil memulihkan kondisi politik bangsa Indonesia, langkah selanjutnya yang ditempuh pemerintah RI adalah melaksanakan Pembangunan Nasional. Kondisi perekonomian yang semakin terpuruk pada saat masa demokrasi terpimpin, terjadi inflasi yang sangat tinggi.

Kesulitan ekonomi yang mencekam, menjadikan rakyat antri bantuan beras dan minyak tanah
Sumber: bkn. Deperin. dalam 30 Tahun Indonesia Merdeka 1965-1973

Barang-barang kebutuhan pokok semakin sulit di dapatkan dan tidak terjangkau oleh masyarakat. Hal ini merupakan dampak dari politik mercusuar yang mementingkan nama besar Indonesia di mata dunia Internasional, dan mengesampingkan kehidupan ekonomi masyarakat yang semakin sulit dan tidak menentu.
Orde baru melakukan penataan dalam bidang ekonomi. Pembangunan Nasional diupayakan pada jaman orde baru direalisasikan melalui Pembangunan Jangka Panjang Dan Jangka Pendek. Pembangunan Jangka Panjang mencakup periode 25-30 tahun, sedangkan Pembangunan Jangka Pendek mencakup periode 5 (lima) tahun. Program pembangunan jangka pendek terkenal dengan sebutan Pelita (Pembangunan Lima Tahun). Prioritas Pembangunan Nasional adalah bidang ekonomi terutama sektor pertanian. Pelaksanaan Pelita selama orde baru : Pelita I (1 April 1969 – 31 Maret 1974), Pelita II ( 1 April 1974 – 31 Maret 1979), Pelita III (1 April 1979 – 31 Maret 1984), Pelita IV ( 1 April 1984 – 31 Maret 1989 ), Pelita V (1 April 1989 – 31 Maret 1994), Pelita VI ( 1 April 1994 – 31 Maret 1999 ).

Tujuan pelaksanaan setiap Pelita :
1. Meningkatkan taraf hidup, kecerdasan, dan kesejahteraan seluruh rakyat
2. Meletakkan landasan yang kuat untuk tahap pembangunan berikutnya
Landasan pelaksanaan Pelita adalah “Trilogi Pembangunan” yang berisi :
Pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, agar tercipta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi.
Stabilitas nasional yang sehat dan dinamis
Sasaran Pembangunan adalah Delapan Jalur Pemerataan Pembangunan” yang berisi :
1. Pemerataan pemenuhan kebutuhan pokok rakyat banyak, terutama pangan, sandang, dan perumahan, kesempatan memperoleh pendidikan dan pelayanan kesehatan,kesempatan kerja
2. Pemerataan berpartisipasi dalam pembangunan khususnya bagi generasi muda dan kaum wanita
3. Pemerataan penyebaran pembangunan di seluruh wilayah tanah air
4. Pemerataan kesempatan memperoleh keadilan
Indikator Keberhasilan Pembangunan masa Orde Baru yakni tahun 1969-1997 :
1. Naiknya produksi dan jasa di segala bidang, termasuk pendapatan dan kemakmuran sebagian rakyat Indonesia
2. Meningkatnya kemampuan negara dalam menghimpun dana, baik dari dalam maupun dari luar negeri, seperti pajak, cukai, ekspor migas dan non migas.
3. Semakin bertambahnya sarana-sarana pendidikan, kesehatan, olah raga, ibadah, ekonomi, perumahan, dan lain-lain.

LATIHAN

Setelah Ananda melaksanakan aktivitas-aktivitas di atas, kerjakan latihan di bawah ini.

Mengapa PKI melakukan pemberontakan pada tahun 1965?
Jelaskan yang di maksud dengan Tritura?
Bagaimana hubungan Supersemar dengan proses lahirnya Orde Baru?
Jelaskan keberhasilan dan kegagalan pembangunan Orde Baru dalam bidang politik, ekonomi, dan sosial!

RANGKUMAN

Pelaksanaan Demokrasi terpimpin yang ditandai dengan penerapan Nasakom (Nasionalis, Agama, dan Komunis) dan Manipol USDEK sangat menguntungkan PKI. Penerapan Nasakom di berbagai bidang pemerintahan telah menjadikan penyelewengan terhadap Pancasila dan UUD 1945. Kondisi yang demikian ini akhirnya dimanfaatkan oleh PKI untuk melakukan kudeta. PKI berkeinginan untuk mengganti Pancasila dengan dasar komunisme.
Pemberontakan G30S/PKI adalah sebagai bentuk pengkianatan bangsa yang dilakukan oleh PKI. Sikap pemerintah yang kurang tegas terhadap PKI menimbulkan ketidaksabaran di kalangan mahasiswa dan masyarakat. Muncullah demonstrasi di dengan tuntutan pembubaran PKI. Dengan dipelopori organisasi KAMI dan KAPPI, pada 10 Januari 1966 kesatuan aksi Mahasiswa dan pelajar mengajukan tuntutan yang terkenal dengan nama Tri Tuntutan Rakyat (Tritura).
Dalam situasi dan kondisi negara yang tidak menentu, Presiden Soekarno mengeluarkan surat perintah pada tanggal 11 Maret 1966 (Supersemar). Surat ini berisi pemberian mandat kepada Letjen Soeharto selaku Panglima Angkatan Darat dan Pangkobkamtib untuk memulihkan keadaan dan kewibawaan pemerintah. Dalam menjalankan tugas, penerima mandat diharuskan melaporkan segala sesuatu kepada presiden. Mandat itu kemudian dikenal sebagai Surat Perintah 11 Maret (Supersemar). Sejak tanggal 11 Maret 1966 bangsa Indonesia memasuki babak sejarah baru yaitu Orde Baru.
Setelah berhasil memulihkan kondisi politik bangsa Indonesia, langkah selanjutnya yang ditempuh pemerintah RI adalah melaksanakan Pembangunan Nasional. Pembangunan Nasional diupayakan pada jaman orde baru direalisasikan melalui Pembangunan Jangka Panjang Dan Jangka Pendek. Pembangunan Jangka Panjang mencakup periode 25-30 tahun, sedangkan Pembangunan Jangka Pendek mencakup periode 5 (lima) tahun. Program pembangunan jangka pendek terkenal dengan sebutan Pelita (Pembangunan Lima Tahun).

REFLEKSI

Ananda telah berupaya mempelajari Pelajaran 1 dengan mandiri. Melalui berbagai aktifitas yang ada dalam modul diharapkan Ananda telah mampu mendeskripsikan pelaksanaan demokrasi parlementer di Indonesia. Belajar dengan mandiri memang membutuhkan kesadaran, semangat dan keseriusan. Setelah mempelajari modul silah lembar refleksi dibawah ini, dengan memberikan tanda Checklist (  ) diantara skala 1 sd 4, dan berikan penjelasan. Adapun skala 1 sd 4 dengan kriteria sebagai berikut;
Angka 1 Bila : Sangat Tidak Setuju
Angka 2 Bila : Tidak Setuju
Angka 3 Bila : Setuju
Angka 4 Bila : Sangat Setuju

No	Uraian	1	2	3	4	Penjelasan
1	Saya telah mempelajari modul dengan sunguh- sungguh
2	Saya telah menguasai dan memahami materi dalam modul dengan baik
3	Saya menganggap belajar mandiri lebih membuat saya aktif dan menyenangkan
4	Saya merasa kesulitan untuk bisa menguasai materi pelajaran dalam modul
5	Saya menggunakan sumber belajar lain selain buku siswa
6	SayaSaya merasa tidak ada kesulitan untuk belajar dengan mandiri
7	Dengan belajar mandiri, materi pelajaran akan lebih mudah saya kuasai
8	Bila ada materi modul yang sulit, saya akan mencari dari sumber belajar yang lain

PEMBELAJARAN : 2
MASA REFORMASI

Orde Baru bertekad melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekwen. Selama kurang lebih 30 tahun Orde Baru melaksanakan tugas pemerintahan untuk memulihkan situasi kondisi keamanan, ketertiban, politik, ekonomi dan sosial budaya. Salah satu program tersebuat dikenal dengan sebutan Trilogi Pembangunan. Perjalanan pemerintahan zaman Orde Baru berjalan dengan baik kondisi negara lebih aman dan kondusif, namun tetap ada beberapa kekurangan dan kelemahan, yang pada akhirnya menjadikan Orde Baru harus berakhir.
Pelaksanaan pemerintahan Orde Baru, meskipun kondisi masyarakat terkesan aman dan kondusif, namun demokrasi tidak bisa berjalan dengan baik. Selain itu banyak terjadi Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), di semua bidang pemerintahan. Ketimpangan dan kesenjangan ekonomi dan sosial berdampak pada kehidupan masyarakat dan negara. Banyak konglomerat kaya yang mendapatkan fasilitas istimewa dari pemerintah bahkan menjadikan timbulnya krisis moneter yang berkepanjangan. Krisis moneter, krisis kepemimpinan dan keteladanan inilah yang menggerakkan mahasiswa untuk melakukan demontrasi menuntut perubahan dan adanya reformasi.

AKTIVITAS : 1
Menguraikan Proses terjadinya Reformasi di Indonesia

Terjadinya krisis moneter
Pada pertengahan tahun 1997, pasca pemilu VI Orde Baru, bangsa Indonesia dilanda Krisis Moneter. Terjadinya krisis moneter sebenarnya juga merupakan dampak dari krisis perekonomian global. Kondisi ekonomi Indonesia terus memburuk seiring dengan krisis keuangan yang melanda Asia. Salah satu indicator krisis moneter ini adalah melemahnya nilai rupiah disbanding mata uang asing. Mata uang Rupiah yang selalu stabil pada kisaran Rp 2.5000 dalam satu dollar mengalami penurunan nilaitukar hingga di atas 15.000 per US Dollar. Hal ini tentu berdampak pada naiknya berbagai barang dan jasa di masyarakat.
Krisis moneter menjadi salah satu factor pemicu kekecewaan rakyat akibat berbagai krisis politik di Indonesia. KKN semakin merajalela, sementara kemiskinan rakyat terus meningkat. Terjadinya ketimpangan sosial yang sangat mencolok menyebabkan munculnya kerusuhan sosial.

Munculnya Gerakan Reformasi
Gerakan reformasi muncul setelah bangsa Indonesia dilanda krisis moneter yang berdampak pada krisis ekonomi, krisis politik, dan krisis sosial. Dari krisis tersebut, muncul pula krisis hukum, identitas, budaya, dan moral. Puncaknya, munculah kerusuhan sosial yang melahirkan krisis kepercayaan terhadap pemerintah yang dipelopori oleh para mahasiswa. Muncul demonstrasi yang digerakkan oleh mahasiswa yang dengan berani memaparkan berbagai kelemahan dan penyelewengan elite birokrasi orde baru dan segelintir manusia yang memonopoli sumber daya alam dan sektor ekonomi di Indonesia. Ia juga berhasil menyadarkan masyarakat akan pentingnya suksesi (penggantia kekuasaan) terhadap pemerintahan Presiden Soeharto yang telah memerintah selama 32 tahun.

Demontrasi Mahasiswa menuntut reformasi dengan menduduki Gedung DPR/MPR RI
Sumber: wikipedia.commons.demontrasi.mahasiswa=CgNpbWcQA1DqzAFYyZQ

Tuntutan utama kaum demonstran adalah perbaikan ekonomi dan reformasi total. Demonstrasi besar-besaran dilakukan di Jakarta pada tanggal 12 Mei 1998. Pada saat itu terjadi peristiwa Trisakti, yaitu meninggalnya empat mahasiswa Universitas Trisakti akibat bentrok dengan aparat keamanan. Empat mahasiswa tersebut adalah Elang Mulya Lesmana, Hery Hariyanto, Hendriawan, dan Hafidhin Royan. Keempat mahasiswa yang gugur tersebut kemudian diberi gelar sebagai Pahlawan Reformasi. Barbagai kelemahan dan penyelewengan pemerintahan Orde Baru yang disampaikan oleh para tokoh reformasi, antara lain :

Korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN)
Pola kekuasaan dilaksanakan secara terpusat dan tertutup sehingga telah mendorong mengalirnya sumber daya manusia dan sumber daya alam ke pusat.
Pemberian monopoli sumber daya alam dan sektor ekonomi kepada para pengusaha (konglomerat) yang dekat dengan elit kekuasaan berdampak pada timbunya kesenjangan ekonomi

Pengunduran Diri Presiden Soeharto
Pada awal tahun 1998, keadaan Negara semakin tidak menentu dan krisis ekonomi tidak ditemukan titik terang penyelesaiannya. Akibatnya, aksi mahasiswa pun menjadi semakin marak menuntut pengunduran diri presiden Soeharto. Bentrokan dengan aparat tidak terhindarkan lagi sehingga muncul “Tragedi Trisakti” yang menewaskan empat mahasiswa Universitas Trisakti pada tanggal 12 Mei 1998. Sejak tanggal 19 Mei 1998, ribuan mahasiswa dari puluhan perguruan tinggi menduduki gedung DPR/MPR. Mereka menuntut agar Soeharto mundur dari kursi kepresidenan. Menghadapi tuntutan itu, presiden Soeharto mengadakan pertemuan dengan 9 tokoh masyarakat dan menyatakan akan mereshuffle Kabinet Pembangunan VII menjadi Kabinet Reformasi. Akhirnya pada tanggal 21 Mei 1998 di Gedung Istana Merdeka, Soeharto menyatakan berhenti sebagai presiden dan menyerahkan kepada wakil Presiden B.J. Habibie. Peristiwa pengunduran diri Soeharto itu menandai berakhirnnya masa pemerintahan Orde Baru yang berlangsung selama 32 tahun.

Presiden Soeharto Mengundurkan diri pada tanggal 21 Mei 1998
Sumber: wikipedia.commons.sejarah.reformasi&tbm=isch&ved=2ahUKEwiszO6NyJjtAhVdG

AKTIVITAS : 2
Menganalisis Perkembangan Kehidupan Masyarakat pada Masa Reformasi

Kehidupan pada masa sekarang disebut kehidupan masa reformasi. Reformasi merupakan gerakan yang menghendaki adanya perubahan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara ke arah yang lebih baik secara konstitusional. Reformasi di Indonesia adalah masa setelah berakhirnya pemerintahan Orde Baru. Masa reformasi dimulai pada tanggal 21 Mei 1988 saat Presiden Soeharto mengundurkan diri dan digantikan oleh Wakil Presiden B.J. Habibie. Masa reformasi terus berlanjut hingga saat ini.

Perkembangan Politik Masa Reformasi
Perkembangan apa saja yang terjadi dalam bidang politik pada msa reformasi? Pada tahun 1998 diselenggarakan Sidang Istimewa MPR 1998 yang menentapkan langkah pemerintah dalam melaksanakan reformasi di segala bidang. Salah satu masalah ketidakmerataan pembangunan pada masa orde baru adalah sentralisasi atau pemusatan kekuasaan. Pada masa reformasi, daerah (provinsi dan kabupaten) diberikan keleluasaan yang lebih longgar dalam menetapkan kebijakan dalam pembangunan. Wewenang khusus berupa hak, wewenang, dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan disebut otonomi daerah.
Terkait partai politik, pada masa reformasi dilakukan pencabutan pembatasan partai politik. Karena itu pada masa reformasi tumbuh banyak partai politik. Pada masa reformasi terjadi pemilu yang lebih demokratis dibandingkan pada masa orde baru. Hingga tahun 2020, bangsa Indonesia telah melaksanakan lima kali pemilihan umam, yaitu pemilu tahun 1999, 2004, 2009, dan 2014, dan 2019.
Pada masa reformasi juga terjadi penghapusan Dwi Fungsi ABRI. Pada masa reformasi Dwi Fungsi ABRI dihapuskan secara bertahap sehingga ABRI berkonsentrasi pada fungsi pertahanan dan keamanan.
Pemilu pada masa Orde Reformasi pertama terselenggara pada tanggal 7 Juni 1999. Masa-masa penerapan sistem multi partai seperti pada era Demokrasi Liberal ternyata terulang kembali pada era “Orde Reformasi”. Bahkan jumlah partai pada era reformasi ini paling besar, yaitu sebanyak 48 partai. Lima besar pemenang pemilu tahun 1999 adalah :

Pemilu berikutnya diselenggarakan pada 5 April 2004 diikuti 24 kontestan untuk memilih DPR, DPD, DPRD, Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. Partai Golkar, PDIP, PPP, Partai Demokrat, dan PAN menjadi lima besar pengumpul suara terbanyak. Pemilu tahun 2004, adalah pemilu pertama yang memungkinkan rakyat untuk memilih presiden secara langsung. Tujuh partai politik memenuhi kriteria untuk menyalonkan kandidatnya dalam pemilu presiden 2004 adalah; Golkar, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Demokrat (PD), Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Amanat Nasional (PAN). PKS tidak mencalonkan kandidatnya, tetapi mendukung capres dari PAN. Anggota DPR dan DPD yang baru terpilih diambil sumpahnya dalam sesi yang berbeda pada tanggal 1 Oktober 2004. Anggota dewan lalu berkumpul pada tanggal 2 Oktober 2004 dan diambil sumpahnya sebagai anggota MPR. Ginandjar Kartasasmita terpilih sebagai ketua DPD, Agung Laksono dari Golkar sebagai ketua DPR dan Hidayat Nur Wahid dari PKS sebagai ketua MPR. Hasil Pemilu tahun 2004 dapat digambarkan dalam grafik dibawah ini.

Sumber: wikipedia.org/wiki/Pemilihan_umum_legislatif_Indonesia

Pemilihan Umum berikutnya tahun 2009, untuk memilih anggota DPR diikuti oleh 38 partai politik yang dilaksanakan pada tanggal 7 Juli 2009. KPU mengumumkan daftar 34 partai politik yang dinyatakan lolos verifikasi faktual untuk mengikuti Pemilu 2009, dimana 18 partai diantaranya merupakan partai politik yang baru pertama kali mengikuti pemilu ataupun baru mengganti namanya. 16 partai lainnya merupakan peserta Pemilu 2004 yang berhasil mendapatkan kursi di DPR periode 2004-2009, sehingga langsung berhak menjadi peserta Pemilu 2009. Dalam perkembangannya, Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa seluruh partai politik peserta Pemilu 2004 berhak menjadi peserta Pemilu 2009, sehingga ada 38 partai politik nasional peserta Pemilihan Umum Anggota DPR 2009.
Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR 2009 setelah 14 hari melaksanakan rekapitulasi penghitungan suara secara nasional yang diumumkan meliputi perolehan suara berikut jumlah kursi masing-masing partai politik di DPR. Penetapan jumlah kursi kemudian direvisi oleh KPU pada 13 Mei 2009 setelah terjadi perbedaan pendapat mengenai metode penghitungannya. Berikut adalah hasil Pemilu Anggota DPR 2009, masing-masing untuk perolehan suara dan jumlah kursi di DPR (Sembilan partai teratas perolehan Pemilu 2009).

Urutan	Partai	Jumlah Suara	Persentase Suara	Jumlah Kursi	Persentase Kursi
1	Partai Demokrat	21.703.137	20,85%	150	26,79%
2	Partai Golongan Karya	15.037.757	14,45%	107	19,11%
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	14.600.091	14,03%	95	16,96%
4	Partai Keadilan Sejahtera	8.206.955	7,88%	57	10,18%
5	Partai Amanat Nasional	6.254.580	6,01%	43	7,68%
6	Partai Persatuan Pembangunan	5.533.214	5,32%	37	6,61%
7	Partai Kebangkitan Bangsa	5.146.122	4,94%	27	4,82%
8	Partai Gerakan Indonesia Raya	4.646.406	4,46%	26	4,64%
9	Partai Hati Nurani Rakyat	3.922.870	3,77%	18	3,21%

grafik

Sumber: wikipedia.org/wiki/Pemilihan_umum_legislatif_Indonesia

Pemilu berikutnya tahun 2014 diikuti oleh 46 partai politik yang telah mendaftarkan diri, di mana beberapa partai diantaranya merupakan partai politik yang baru pertama kali mengikuti pemilu ataupun baru mengganti namanya. 9 partai lainnya merupakan peserta pemilu 2009 yang berhasil mendapatkan kursi di DPR periode 2009-2014.
Hasil penghitungan suara Pemilu 2014

Urutan	Partai	Jumlah Suara	Persentase Suara	Jumlah Kursi	Persentase Kursi
1	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	23.681.471	18,95	109	19,5
2	Partai Golongan Karya	18.432.312	14,75	91	16,2
3	Partai Gerakan Indonesia Raya	14.760.371	11,81	73	13,0
4	Partai Demokrat	12.728.913	10,19	61	10,9
5	Partai Kebangkitan Bangsa	11.298.957	9,04	47	8,4
6	Partai Amanat Nasional	9.481.621	7,59	49	8,7
7	Partai Keadilan Sejahtera	8.480.204	6,79	40	7,1
8	Partai NasDem	8.402.812	6,72	35	6,3
9	Partai Persatuan Pembangunan	8.157.488	6,53	39	7,0
10	Partai Hati Nurani Rakyat	6.579.498	5,26	16	2,9
11	Partai Bulan Bintang	1.825.750	1,46	0	0
12	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	1.143.094	0,91	0	0
Jumlah		124.972.491	100,00%	560	100,00%

grafik

Sumber: wikipedia.org/wiki/Pemilihan_umum_legislatif_Indonesia

Pemilihan Umum berikutnya di laksanakan tahun 2019, yakni untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 2019 (biasa disingkat Pemilu Legislatif 2019) diselenggarakan pada 17 April 2019 untuk memilih 575 anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), 136 anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), serta anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD Provinsi maupun DPRD Kabupaten/Kota) se-Indonesia periode 2019–2024. Pemilu Legislatif tahun tersebut dilaksanakan bersamaan dengan Pemilihan umum Presiden Indonesia 2019.
Hasil Pemilihan umum Anggota DPR-RI 2019

Urutan	Partai		Jumlah Suara	Persentase Suara	Jumlah Kursi	Persentase Kursi
1	3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	27,053,961	19.33	128	22.26
2	2	Partai Gerakan Indonesia Raya	17,594,839	12.57	78	13.57
3	4	Partai Golongan Karya	17,229,789	12.31	85	14.78
4	1	Partai Kebangkitan Bangsa	13,570,097	9.69	58	10.09
5	5	Partai NasDem	12,661,792	9.05	59	10.26
6	8	Partai Keadilan Sejahtera	11,493,663	8.21	50	8.70
7	14	Partai Demokrat	10,876,507	7,77	54	9.39
8	12	Partai Amanat Nasional	9,572,623	6.84	44	7.65
9	10	Partai Persatuan Pembangunan	6,323,147	4.52	19	3.30
Jumlah			139.971.260	100,00%	575	100,00%

Sumber: wikipedia.org/wiki/Pemilihan_umum_legislatif_Indonesia

Perkembangan Ekonomi
Salah satu pemicu Gerakan reformasi tahun 1998 adalah keterpurukan Indonesia dalam krisis ekonomi. Karena itu salah satu perjuangan pemerintah reformasi adalah melakukan pemulihan ekonomi Indonesia. Usaha untuk menguatkan nilai tukar rupiah dilakukan guna meningkatkan daya beli nasional. Pada masa Pemerintahan Presiden B.J. Habibie (1999) pemerintah menjalin kerja sama dengan International Moneter Fund-IMF (Dana Moneter Internasional) untuk membantu dalam proses pemulihan ekonomi. Pemerintah berkomitmen memperjuangkan nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika di bawah 10.000. Pemerintah juga menerapkan independensi Bank Indonesia agar lebih fokus mengurusi perekonomian. Beberapa bank yang bermasalah dilikuidasi untuk menjaga kesehatan perbankan.
Presiden berikutnya Abdurrahman Wahid (1999 s.d. 2001), Megawati Soekarnoputri (2001 s.d. 2004), Soesilo Bambang Yudhoyono (2004 s.d. 2014), dan Joko Widodo (2014-2024) menekankan pemerataan pembangunan ekonomi dan pembayaran hutang luar negeri. Dalam pemerataan pembangunan ekonomi masa reformasi, daerah memiliki banyak kewenangan dalam mengatur perekonomian daerah. Secara nasional pemerintah memberikan perhatian kepada rakyat miskin misalnya dengan Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang diberikan mulai pada masa Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono.
Dalam satu sisi masalah yang belum terselesaikan hingga saat ini adalah hutang luar negeri Indonesia. Jumlah Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia pada tahun 2020 mencapai 408,5 miliar dolar AS. Jumlah ini cukup besar dan tentunya digunakan untuk investasi pembangunan bangsa Indonesia. Kita berharap hutang tersebut dapat terus berkurang.
Kehidupan Sosial masyarakat Indonesia pada Masa Reformasi
Permasalahan-permasalahan sosial seperti kemiskinan, kriminalitas, ketenagakerjaan, masih menjadi pekerjaan besar pada masa pemerintahan reformasi. Kemiskinan masih di atas angka 10% sehingga menjadi tanggungjawab pemerintah untuk menekannya. Kemiskinan erat kaitanya dengan kualitas sumber daya manusia bangsa Indonesia. Sumber daya manusia berkaitan dengan tingkat Pendidikan. Karena itu pemerintah terus berupaya memajukan sector Pendidikan.
Pemerintah pada masa Reformasi menjalankan amanat UUD 1945 dengan memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari anggaran pendapatan belanja negara (APBN). Pada tahhun 2003 keluar UU No 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. UU ini memberikan arah yang semakin jelas tentang pembangunan Pendidikan di Indonesia. Tingkat Pendidikan telah didorong dari 9 tahun menjadi 12 tahun. Untuk kesejahteraan guru dan dosen pemerintah mengeluarkan tunjangan profesi.
Masyarakat yang kurang mampu dan berprestasi diberikan beasiswa sampai perguruan tinggi. Kalian mungkin ada yang menerika bantuan beasiswa dari pemerintan untuk Pendidikan. Bahkan di beberapa daerah ada yang memperoleh layanan gratis Pendidikan sampai dengan tingkat menengah atas sekaligus memperoleh uang saku untuk buku dan kebutuhan seragam.
Untuk perguruan tinggi pemerintah memberikan beasiswa Bidikmisi. Ananda apabila berasal dari keluarga kurang mampu, jangan berkecil hati. Kalian tetap dapat melanjutkan Pendidikan setinggi-tingginya dengan beasiswa pemerintah. Beasiswa ini telah diterima ratusan ribu mahasiswa di seluruh Indonesia.

AKTIVITAS : 3
Menyajikan hasil analisis perkembangan Kehidupan Masyarakat pada masa Reformasi

Ananda telah mempelajari kehidupan masyaraat Indonesia pada masa orde baru dan reformasi. Supaya kalian dapat membandingkan kehidupan masyarakat pada masa orde baru dan reformasi, kerjakan proyek di bawah ini.

Analisislah perubahan kehidupan politik, ekonomi, dan sosial pada masa orde baru dan reformasi. Bagaimana perubahan yang terjadi pada masa orde baru dan reformasi?
Tuangkan hasil analisis ananda dalam tabel di bawah ini.
Berdasarkan tabel yang Ananda isi, buatlah infografis dalam bentuk digital atau cetak tentang perubahan kehidupan masyarakat Indonesia pada masa Orde Baru dan Reformasi. Ketentuan infografis adalah sebagai berikut.

Digambar dalam bentuk desain softfile ukuran A4
Ukuran file maksimal 10 MB
Unggah desain grafis pada blog yang telah ditentukan Guru. Apabila tidak memungkinkan diunggah pada blog, kumpulkan hasilnya kepada guru

Berikan komentar pada unggahan blog atau media sosial hasil karya temanmu. Apabila tugasnya dikumpulkan kepada Guru, kalian akan menerima komentar dari bapak/ibu guru.

LATIHAN

Setelah Ananda melaksanakan aktivitas-aktivitas di atas, kerjakan latihan di bawah ini.

Jelaskan latar belakang gerakan reformasi di Indonesia !
Mengapa mahasiswa melakukan penuntutuan penghapusan dwi fungsi ABRI? Bagaimana hasil tuntutan tersebut pada masa reformasi?
Pada masa reformasi terjadi pemilihan umum yang diikuti oleh banyak partai politik. Hal ini berbeda dengan kondisi pada masa Orde Baru. Mengapa hal tersebut dapat terjadi? Jelaskan alasanya!
Pada masa Reformasi terdapat kebijakan otonomi daerah. Jelaskan keuntungan pelaksanaan otonomi daerah pada masa reformasi!
Masalah kemiskinan masih menjadi pekerjaan besar bangsa Indonesia pada masa reformasi. Jumlah kemiskinan di Indonesia masih di atas 10%. Bagaimana upaya pemerintah dalam menekan jumlah kemiskinan di Indonesia pada masa reformasi?

RANGKUMAN

Pada tahun 1997 Bangsa Indonesia dilanda Krisis Moneter, kondisi ekonomi Indonesia terus memburuk seiring dengan krisis keuangan yang melanda Asia. Krisis yang bermula dari kemrosotan nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing secara tajam menjadi penyebab utama runtuhnya kekuasaan Orde Baru. Keadaan terus memburuk. KKN semakin merajalela, sementara kemiskinan rakyat terus meningkat. Terjadinya ketimpangan sosial yang sangat mencolok menyebabkan munculnya kerusuhan sosial. Pergerakan mahasiswa telah memotori lahirnya Orde Reformasi di Indonesia.
Masa Reformasi (1998-Sekarang) merupakan suatu gerakan yang menghendaki adanya perubahan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara ke arah yang lebih baik secara konstitusional. Reformasi di Indonesia adalah masa setelah berakhirnya pemerintahan Orde Baru. Masa reformasi dimulai pada tanggal 21 Mei 1988 saat Presiden Soeharto mengundurkan diri dan digantikan oleh Wakil Presiden B.J. Habibie. Masa reformasi terus berlanjut hingga saat ini.

REFLEKSI

Setelah Ananda telah mempelajari Pelajaran 2 dengan mandiri, diharapkan Ananda mampu menganalisis Perkembangan kehidupan bangsa pada masa demokrasi terpimpin. Isilah lembar refleksi sebagai penilaian diri dibawah ini, sebagai umpan balik pembelajaran yang telah Ananda lakukan dengan memberikan tanda Check List (  ) diantara skala 1 sd 4, dan berikan penjelasan.
Angka 1 Bila : Sangat Tidak Setuju
Angka 2 Bila : Tidak Setuju
Angka 3 Bila : Setuju
Angka 4 Bila : Sangat Setuju

No	Uraian	1	2	3	4	Penjelasan
1	Saya telah mempelajari modul dengan penuh kesadaran dan kejujuran
2	Saya telah mampu memahami materi dalam modul dan mengerjakan kativitas dengan sungguh-sungguh
3	Saya telah melakukan observasi dari berbagai sumber belajar, saya memahami kehidupan masa orde baru dan reformasi
4	Belajar mandiri, dengan aktivitas mencari dari berbagai sumber belajar adalah menyenangkan
5	Saya melakukan diskusi dengan teman kelompok, pada saat melakukan tugas berkelompok

Sumber: Buku Modul PJJ Kelas 7 Semester Genap

IPS Terpadu SMP

Halaman