Tema : 3 TANTANGAN PEMBANGUNAN INDONESIA

DAFTAR ISI Pembangunan Indonesia dari Masa ke Masa Bagaimana Pembangunan Indonesia pada Masa Orde Lama Bagaimana Pembangunan Indonesia pada Masa Baru Bagaimana Pembangunan Indonesia pada Masa Reformasi Tolok Ukur Kemajuan Pembangunan Pertumbuhan Ekonomi? Kualitas Hidup Potensi dan Tantangan Indonesia Menjadi Negara Maju Bagaimana Kekayaan Alam Indonesia Bagaimana Pengembangan Industri Strategis di Indonesia Bagaimana Karakteristik Negara Maju dan Upaya Indonesia Menjadi Negara Maju di Dunia

Gambaran Tema Pada tema ini kalian akan mempelajari pengaruh proses pembangunan terhadap kehidupan masyarakat di Indonesia. Topik pertama yang akan dibahas adalah "Pembangunan di Indonesia dari Masa ke Masa" yang akan mengajak kalian melihat proses pembangunan dari masa pemerintahan Orde Lama, Orde Baru, hingga Orde Reformasi. Selanjutnya kalian akan membahas topik mengenai "Tolok Ukur Pembangunan" sebagai indikator bagi keberhasilan pembangunan di sebuah negara. Di bagian berikutnya, kalian akan mempelajari "Potensi dan Tantangan Indonesia untuk Menjadi Negara Maju di dunia". Oleh karenanya, di akhir tema kalian akan diajak untuk melakukan aksi kampanye mengenai upaya dan harapan pembangunan Indonesia menuju negara maju. Capaian Pembelajaran Di akhir kelas IX, peserta didik memahami perubahan sosial yang sedang terjadi di era kontemporer. Ia menganalisis perkembangan ekonomi di era digital. Ia memahami tantangan pembangunan dan potensi Indonesia menjadi negara maju. Ia memahami peran diri sebagai bagian dari masyarakat dunia di tengah isu-isu global yang sedang terjadi dan ikut memberikan kontribusi yang positif terhadapnya. Peserta didik melakukan penelitian sederhana untuk menemukan jawaban dari masalah-masalah sosial dan kaitannya dengan ekonomi serta lingkungan. Ia menyimpulkan hasil temuan penelitian. Ia mempresentasikan dan mendiskusikan hasil temuannya. Peserta didik membuat karya atau melakukan aksi sosial yang relevan di lingkungan sekitar dalam perspektif global. Ia melakukan refleksi dari setiap proses yang sudah dilakukan. Tujuan dan Indikator Capaian Pembelajaran Setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta didik diharapkan mampu: Menjelaskan upaya pembangunan dan dampaknya terhadap kehidupan masyarakat. Mendeskripsikan upaya pembangunan yang sudah dilakukan di Indonesia sejak periode awal kemerdekaan hingga saat ini. Menganalisis tolok ukur pembangunan. Menganalisis tantangan pembangunan dan potensi Indonesia menjadi negara maju. Mengevaluasi proses pembangunan yang dilakukan di lingkungan setempat. Merancang kampanye dukungan terhadap pembangunan Indonesia untuk menjadi negara maju. Pertanyaan Kunci Bagaimana proses pembangunan yang berlangsung di Indonesia? Bagaimana cara mengukur keberhasilan dari sebuah pembangunan? Apa kontribusi yang dapat kita lakukan untuk pembangunan Indonesia?

Indonesia Maju 2045. Kamulah Generasi Emas Indonesia!

Gambar 3.1 Sumber: Kementerian PUPR (2019)

Tahukah kalian jika di tahun 2045 Indonesia diprediksikan akan menjadi salah satu negara maju di dunia? Prediksi tersebut tersusun dalam Visi Indonesia 2045 yang dirancang oleh pemerintah. Pada tahun tersebut, Indonesia sebagai negara merdeka akan genap berusia 100 tahun. Usia 100 tahun yang sering disebut sebagai usia emas ini kemudian dianggap dapat menjadi momentum istimewa bagi pencapaian sebuah kemajuan.
Pada tahun 2045, Indonesia diperkirakan sudah berhasil menuntaskan pondasi pembangunan infrastuktur dan sumber daya manusia. Sementara di saat yang sama, Indonesia akan mengalami bonus demografi ketika 70% dari jumlah penduduk akan berada di usia produktif. Penduduk usia produktif tersebutlah yang akan mengantar Indonesia menghadapi berbagai tantangan sebagai salah satu negara dengan kekuatan ekonomi terbesar di dunia untuk menjadi negara maju.
Siapakah penduduk usia produktif Indonesia di tahun 2045? Kamulah salah satunya. Oleh karenanya, masa depan Indonesia ada di tanganmu!

Kata Kunci:
Pembangunan, kebijakan pemerintah, infrastruktur, pertumbuhan ekonomi, Indeks Pembangunan Manusia, Industri Strategis Nasional

1. Pembangunan Indoenesia dari Masa ke Masa
Semenjak meraih kemerdekaan, Indonesia telah melakukan berbagai upaya pembangunan hingga saat ini. Salah satu hasil pembangunan tampak dari proyek-proyek pembangunan kereta api, jalan, bandara, bendungan, pembangkit tenaga listrik, dan lain sebagainya. Namun, tahukah kalian jika pembangunan sebetulnya tidak hanya berupa pembangunan di bidang fisik? Pembangunan di bidang fisik atau yang lebih dikenal dengan pembangunan infrastruktur adalah salah satu bidang dari berbagai bidang pembangunan yang dilakukan di sebuah negara. Bagaimana pembahasan lebih jauhnya mengenai pembangunan di Indonesia dan keterkaitannya dengan peran kita sebagai bagian dari penduduknya? Mari kita mempelajarinya bersama di tema ini.

Apa Itu Pembangunan

Pembangunan adalah sebuah usaha terencana untuk mendorong perkembangan kualitas kehidupan masyarakat dalam berbagai bidang. Pembangunan di lingkup negara disebut dengan Pembangunan Nasional. Kebijakan pembangunan nasional dirancang oleh pemerintah dan dilaksanakan oleh seluruh masyarakat untuk bisa mencapai tujuan nasional sebagaimana yang diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu:
• Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.
• Memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
• Ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.
Sebagai bagian dari perubahan sosial, pembangunan adalah sebuah proses berkelanjutan yang termasuk ke dalam kategori perubahan yang direncanakan, oleh karenanya pembangunan di sebuah negara berlangsung dalam jangka waktu yang panjang melintasi berbagai periode pemerintahan. Bagaimana pembangunan di Indonesia berlangsung di setiap orde pemerintahan dari masa kemerdekaan hingga saat ini? Simak pemaparan berikut.

Gambar 3.2 Pembangunan Indonesia dari masa kolonial, Orde Lama, Orde baru, dan era Reformasi Sumber: tropenmuseum/CC-BY-SA 3.0(1890); pizzodisevo 1937/Wikimedia Commons/ CCBY- SA 2.0 (1960); KITLV/Fridus Steijlen (1986); Dokumentasi Kementerian PUPR (2019)



1. Bagaimana Pembangunan di Indonesia pada Masa Orde Lama?
1. Profil Pemerintah

Masa Orde Lama dimulai sejak Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 hingga peralihan ke pemerintahan Orde Baru di tahun sekitar tahun 1966. Pada masa itu kondisi keamanan negara masih belum stabil, baik karena konflik internal (terjadinya pemberontakanpemberontakan dan persinggungan ideologi politik) maupun konflik eksternal (terjadinya peperangan melawan Belanda yang belum mengakui kemerdekaan Indonesia hingga tahun 1949). Di samping itu, sistem perekonomian di Indonesia juga masih mewarisi struktur masa kolonial di mana jaringan lembaga ekonomi nasional belum memiliki kekuatan yang optimal. Oleh karenanya, penataan di bidang sistem politik dan ekonomi menjadi dua bidang pembangunan yang diupayakan pada masa ini.

Soekarno, Presiden RI Ke-1 Sumber: Public Domain/N.V. Wirontono/ Wikimedia Commons (1959)

Pengayaan Apa yang menyebabkan terjadinya peralihan dari pemerintahan Orde Lama kepada Orde Baru pada sekitar tahun 1966?




Gambar 3.4 Suasana di salah satu sudut Jakarta pada era Orde Lama Sumber: pizzodisevo 1937/Flickr/CC-BY-SA 2.0 (1960)


Pemerintah berupaya menata sistem perpolitikan negara dan meningkatkan kesadaran politik masyarakat. Pada masa Orde Lama, hal tersebut terlihat dari adanya berbagai perubahan terkait sistem kenegaraan seperti perubahan bentuk negara dan sistem pemerintahan. Pada masa Orde Lama, negara Indonesia menganut sistem demokrasi parlementer di mana selain memiliki presiden, Indonesia juga memiliki perdana menteri. Presiden berperan sebagai kepala negara sementara perdana menteri berperan sebagai kepala pemerintahan. Pada sistem pemerintahan Indonesia saat itu, perdana menteri adalah kepala kabinet yang membawahi para menteri sekaligus bertanggung jawab terhadap presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), sehingga nama kabinet seringkali dinamakan sesuai dengan nama perdana menteri yang memimpin kabinet tersebut.
Selama masa pemerintahan Orde Lama, presiden dijabat oleh Sukarno dengan wakil presiden Mohammad Hatta (sampai tahun 1956). Sementara terdapat 10 perdana menteri yang pernah menjabat di era ini.

Pengayaan Mohammad Hatta menjadi Wakil Presiden Indonesia sampai 1956. Ia resmi mengundurkan diri pada tanggal 1 Desember 1956. Apa yang menyebabkan hal tersebut?




Daftar Perdana Menteri/Kabinet pada Masa Orde Lama


Jika kita cermati masa jabatan di setiap periode perdana menteri dari Sutan Sjahrir hingga Djoeanda Kartawidjaja, kita dapat melihat bahwa pada masa tersebut telah terjadi pergantian kepemimpinan yang begitu cepat. Hal tersebut diakibatkan karena pada masa itu kondisi politik Indonesia masih berlangsung dengan kurang kondusif. Persinggungan kepentingan di antara berbagai ideologi politik kerap terjadi sehingga pemerintahan yang sedang berjalan tidak bisa bertahan dalam jangka waktu yang semestinya. Namun, di tengah kondisi tersebut Indonesia tetap berhasil mengadakan upaya pembangunan politik di dalam negeri dengan sukses melaksanakan Pemilihan Umum (Pemilu) pertama. Di samping itu Indonesia juga berhasil mengadakan pembangunan politik di luar negeri dengan melaksanakan konferensi besar untuk menyatukan kekuatan politik negara berkembang yang bernama Konferensi Asia- Afrika. Hebatnya, kedua acara besar tersebut dapat diadakan di tahun yang sama, yakni pada tahun 1955.
Kondisi politik di Indonesia kemudian mengalami perubahan setelah dikeluarkannya dekrit presiden pada tahun 1959 yang mengubah sistem pemerintahan dari demokrasi parlementer/liberal menjadi demokrasi terpimpin. Sejak saat itu peran pemimpin kabinet diambil alih oleh Sukarno yang merangkap jabatan sebagai presiden dan perdana menteri.


Pengayaan Apa saja isi dari Dekrit Presiden tahun 1959 yang menjadi dasar dari perubahan tatanan negara tersebut?


Pada masa demokrasi terpimpin (1959-1966), Presiden Sukarno berhasil menyatukan berbagai unsur kekuatan politik di Indonesia dan membentuk kabinet baru yang bernama kabinet Gotong Royong. Berbagai kebijakan politik dilakukan selama masa ini di antaranya dengan mempopulerkan kampanye Nasakom yang mempersatuan tiga ideologi politik besar, yakni Nasionalis, Agamis, dan Komunis. Namun sayangnya persatuan tersebut tidak bisa bertahan lama karena di akhir masa kepemimpinannya Indonesia mengalami berbagai krisis yang memicu konflik besar hingga beralihnya kekuasaan pada pemerintahan Orde Baru.



Wawasan
UUD RIS 1949 dan UUDS 1950
Selain mengalami perubahan sistem pemerintahan, pada masa Orde Lama Indonesia juga pernah mengalami perubahan bentuk negara dari kesatuan menjadi serikat atau federasi. Dampaknya, konstitusi negara atau Undang-Undang Dasarnya pun ikut mengalami perubahan. Apakah kalian tahu, selain Undang-Undang Dasar 1945, Indonesia pernah memiliki undang-undang yang lain? Undang-undang tersebut di antaranya adalah Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Serikat 1949 (UUD RIS 1949) dan Undang-Undang Dasar Sementara 1950 (UUDS 1950).



2. Proses Pembangunan
Tonggak awal pembangunan Orde Lama dimulai dengan pembentukan Badan Perancang Ekonomi pada 19 Januari 1947 atas inisiatif Menteri Kemakmuran, Dr. A.K. Gani. Badan ini bertugas menyusun rencana pembangunan ekonomi untuk jangka waktu 2-3 tahun selama 10 tahun ke depan. Kerja Badan Perancang Ekonomi kemudian diperkuat dengan pemebentukan Panitia Pemikir Siasat Ekonomi pada 12 April 1947 yang diketuai oleh Mohammad Hatta. Panitia ini bertugas untuk mengumpulkan data dan mempelajari strategi pembangunan yang bisa menjadi saran bagi pemerintah dalam merencanakan pembangunan ekonomi di tengah upaya mempertahankan kemerdekaan.
Panitia Pemikir Siasat Ekonomi kemudian menghasilkan dokumen perencanaan pertama dalam sejarah pembangunan di Indonesia yang bernama "Dasar-dasar Pokok daripada Plan Mengatur Ekonomi Indonesia." Dalam perkembangannya, Panitia Pemikir Siasat Ekonomi tidak bisa bertugas optimal karena situasi politik yang tidak menentu. Meski demikian, pembangunan ekonomi negara dapat dilanjutkan oleh tiga kelembagaan, yaitu: 1. Kepanitiaan pada Kementerian Perdagangan dan Industri; 2. Dewan Perancang Negara dan Biro Perancang Negara; dan 3. Dewan Perancang Nasional (Depernas). Pada tahun 1963, Presiden Sukarno menata kembali ketiga lembaga ini dengan membentuk Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). Hingga saat ini. Bappenas merupakan lembaga negara yang berperan penting dalam upaya perencanaan pembangunan di Indonesia.
Selama proses pembangunan pada masa ini, pemerintah telah melaksanakan berbagai program dan kebijakan ekonomi, mulai dari perdagangan internasional, pengembangan pengusaha dalam negeri, hingga berbagai kebijakan fiskal atau keuangan negara. (Kalian bisa melihat kembali informasi mengenai hal ini di Tema 04 Kelas VIII).
Dalam bidang infrastruktur, pemerintahan Orde Lama telah membangun berbagai sarana dan prasarana untuk menunjang kehidupan masyarakat. Di bidang transportasi, pemerintah membangun dan merenovasi jalan, jembatan, terminal, stasiun, serta bandara. Di bidang komunikasi, pemerintah membangun dan meluaskan jaringan telekomunikasi radio dan pos. Pemerintah juga membangun gedung-gedung perkantoran untuk menunjang bidang perekenominan; sekolah dan universitas untuk bidang pendidikan; dan Puskemas serta Rumah Sakit untuk bidang kesehatan. Di samping itu, pembangunan di berbagai bidang lainnya juga berlangsung dari mulai pembangunan perumahan di bidang kesejahteraan hingga pembangunan Badan Tenaga Nuklir di bidang teknologi. Berikut beberapa contoh pembanguan infrastuktur pada masa Orde lama.

Gambar 3.5 Bandara Juanda Sumber: Gunawan Kertapranata/Wikimedia Commons/CC-BY-SA 3.0 (2008)	Bandar Udara Djuanda yang berada di Sidoarjo, Jawa Timur dibangun pada masa pemerintahan Orde Lama sebagai bandara militer untuk mendukung mobilitas dalam kampanye pembebasan Irian Barat. Pembangunan bandara ini mengalami proses yang panjang baik dari segi pembangunan fisik maupun pembiayaannya. Selama prosesnya, Ir. Djuanda sebagai wakil perdana menteri Indonesia pada saat itu memiliki jasa yang besar bagi pembangunan bandara ini sehingga saat peresmiannya pada tanggal 12 Agustus 1964, bandara ini diberi nama Pangkalan Udara Angkatan Laut (Lanudal) Djuanda, yang kemudian dikenal sebagai Bandara Djuanda.
Gambar 3.6 Jembatan Ampera Sumber: Gunawan Kertapranata/ Wikimedia Commons/CC-BY-SA 3.0 (2011)	Pembangunan Jembatan Ampera yang melintasi Sungai Musi, Sumatra Selatan diinisiasi oleh pemerintah daerah setempat yang kemudian mendapatkan dukungan dari pemerintahan pusat. Jembatan ini mulai dibangun pada tahun 1962 dan diresmikan pada tahun 1965. Pada saat peresmiannya, jembatan ini diberi nama Jembatan Bung Karno untuk mengenang jasa Sukarno dalam proses pembangunannya. Namun pada masa pemerintahan Orde Baru, nama jembatan ini diubah seperti yang dikenal hingga saat ini, yakni Jembatan Ampera.
Gambar 3.7 Bendungan Jatiluhur Sumber: Hullie/Wikimedia Commons/ CC-BY-SA 3.0 (2002)	Bendungan Jatiluhur terletak di Jawa Barat dan dibangun pada tahun 1957 hingga 1967. Bendungan yang menahan sungai Citarum ini memiliki tinggi 96 meter dan panjang 1,22 dengan kapasitas menampung air hingga belasan miliar meter kubik. Merupakan bendungan besar pertama yang dimiliki oleh Indonesia untuk keperluan irigasi dan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA)

Lembar Aktivitas 1A			Riset Kelompok
	Gotong Royong
Gambar 3.8 Perangko Perayaan Ganefo di Indonesia Sumber: Kantor Pos Indonesia/Wikimedia Commons/CC-BY-SA 3.0 (1963
Pembangunan pada masa Sukarno tidak bisa dilepaskan dari Politik Mercusuar yang dijalankan oleh Presiden Sukarno seiring dimulainya periode Demokrasi Terpimpin pada tahun 1959. Politik Mercusuar adalah politik luar negeri yang fokus pada keterlibatan dalam percaturan politik dunia untuk menjalankan agenda tertentu. Presiden Sukarno menggunakan Politik Mercusuar untuk menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia adalah negara besar yang mampu memimpin negara-negara berkembang untuk menghadapi kekuatan negara industri maju. Politik Mercusuar Sukarno kemudian mendorong dilakukannya pembangunan besar-besaran dalam bidang infrastruktur untuk mendukung berbagai agenda tersebut. Carilah informasi mengenai proyek pembangunan infrastruktur apa saja yang dilakukan dalam rangka menjalankan Politik Mercusuar Presiden Sukarno, lalu pilih dan tuliskan 2 proyek pembangunan beserta keterangan tujuan dibangunnya infrastruktur tersebut.



2. Bagaimana Pembangunan di Indonesia pada Masa Orde Baru?
1. Profil Pemerintah

Gambar 3.9 Soeharto, Presiden Kedua Republik Indonesia Sumber: Public Domain/Wikimedia Commons (1973)

Indonesia memasuki masa pemerintahan Orde Baru sejak dimulainya era peralihan kepemimpinan dari Presiden Sukarno kepada Presiden Soeharto dalam kurun waktu tahun 1966 hingga 1968. Tahun 1966 adalah tahun diberikannya Surat Perintah Sebelas Maret (Supersemar) dari Presiden Sukarno kepada Soeharto sebagai panglima militer untuk mengamankan kondisi negara yang saat itu sedang mengalami krisis politik dan ekonomi. Peristiwa pemberian Supersemar tersebut menandai sudah melemahnya kekuasaan Sukarno di satu sisi dan semakin menguatnya kekuatan Soeharto di sisi lain hingga akhirnya pada tahun 1968, Soeharto resmi diangkat menjadi presiden oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS).

Hal pertama yang dilakukan oleh pemerintahan Orde Baru adalah mengupayakan kestabilan di bidang politik dan ekonomi. Pada masa ini pemerintah lebih membatasi aktivitas politik masyarakat seperti kebebasan menyampaikan pendapat atau mengadakan kegiatan-kegiatan politik yang dianggap tidak sejalan dengan kepentingan pemerintah. Hal tersebut dilakukan untuk dapat menjaga kestabilan politik sehingga pemerintah bisa leluasa mengembangkan bidang perekonomian untuk melanjutkan pembangunan nasional.



Pengayaan Mengapa stabilitas politik penting bagi upaya pembangunan di sebuah negara?




Daftar Wakil Presiden Pada Masa Orde Baru




Pengayaan Apa yang menyebabkan Soeharto selalu terpilih kembali menjadi presiden dalam setiap Pemilu yang diadakan selama masa Orde Baru?


Pemerintahan Orde Baru berakhir setelah terjadinya reformasi politik pada tahun 1998 yang dipicu oleh krisis ekonomi. Terjadinya krisis tersebut menjadi momentum bagi golongan prodemokrasi untuk menuntut perubahan sistem politik yang lebih demokratis. Karena menghadapi arus tuntutan perubahan yang demikian besar, Presiden Soeharto akhirnya mengundurkan diri pada tanggal 21 Mei 1998. Peristiwa pengunduran diri tersebut kemudian dianggap sebagai berakhirnya masa pemerintahan Orde Baru.
2. Proses Pembangunan
Pemerintahan Orde Baru pada masa awal berdirinya mewarisi kondisi keterpurukan ekonomi dari pemerintahan sebelumnya. Keterpurukan tersebut berbentuk inflasi yang parah sehingga kondisi masyarakat cukup memprihatinkan. Daya beli masyarakat melemah sementara barangbarang kebutuhan pokok semakin langka di pasaran. Akhirnya langkah pertama yang dilakukan oleh pemerintah adalah dengan membuat program pemulihan ekonomi sebelum rencana pembangunan jangka panjang dimulai.



Wawasan
Franciscus Xaverius Seda
	Franciscus Xaverius Seda atau Frans Seda lahir di Flores pada 4 Oktober 1926 dan meninggal di Jakarta pada 31 Desember 2009. Sebagai Menteri Keuangan Indonesia pada tahun 1966-1968, ia adalah salah satu tokoh kunci dalam upaya Indonesia menghadapi krisis ekonomi pada masa awal pemerintahan Orde Baru.


Pemerintah Indonesia saat itu melakukan berbagai strategi pemulihan seperti menerapkan model penyeimbangan anggaran negara dan meminta bantuan kepada lembaga keuangan internasional. Upaya pemerintah tersebut membuahkan hasil dengan terus menurunnya tingkat inflasi dari angka lebih dari 600% menuju angka kurang dari 100% pada tahun 1968. Setelah berhasil menciptakan kestabilan di bidang politik dan ekonomi, pemerintahan Orde Baru mulai melakukan serangkaian program pembangunan yang dikenal sebagai program Pembangunan Jangka Panjang (PJP) yang akan berlangsung selama 25 tahun. PJP Tahap 1 direncanakan pada tahun 1969 hingga 1994, sementara tahap 2 direncanakan pada tahun 1994 hingga 2019. Setiap PJP dibagi ke dalam 5 periode pembangunan yang disebut sebagai Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita). Repelita adalah satuan program pembangunan yang diselenggarakan dalam waktu lima tahun secara berkesinambungan. Repelita untuk PJP Tahap 1 adalah sebagai berikut:
• Pelita I (1969–1974) bertujuan memenuhi kebutuhan dasar dan infrastruktur dengan penekanan pada bidang pertanian.
• Pelita II (1974–1979) bertujuan meningkatkan pembangunan di pulaupulau selain Jawa, Bali, dan Madura.
• Pelita III (1979–1984) bertujuan mengembangkan bidang industri padat karya untuk meningkatkan ekspor.
• Pelita IV (1984–1989) bertujuan menciptakan lapangan kerja baru dan industri.
• Pelita V (1989–1994) bertujuan mengembangkan bidang transportasi, komunikasi dan pendidikan.
Pemerintah Orde Baru mewacanakan Trilogi Pembangunan sebagai landasan penentuan kebijakan politik, ekonomi, dan sosial dalam melaksanakan pembangunan negara. Trilogi pembangunan tersebut adalah terwujudnya stabilitas politik dan keamanan, pembangunan di segala aspek kehidupan, dan pemerataan pembangunan beserta hasil hasilnya. Selama PJP Tahap 1 berlangsung, beberapa program unggulan yang dilakukan oleh pemerintah di antaranya adalah:
• Keluarga Berencana(KB)
Jumlah populasi berpengaruh besar terhadap usaha untuk menyejahterakan penduduk. Jumlah populasi yang lebih besar dibandingkan tersedianya lapangan pekerjaan akan melahirkan banyak pengangguran. Sementara di saat yang sama jumlah populasi yang besar juga membutuhkan sumber daya pangan yang besar. Oleh karena itu pemerintah berusaha menekan angka pertumbuhan penduduk melalui program Keluarga Berencana di mana setiap keluarga diarahkan untuk tidak memiliki banyak anak dan lebih mementingkan kesehatan dan kualitas hidup yang lebih baik. Program ini berhasil menurunkan tingkat pertumbuhan populasi menjadi di bawah 2% sehingga mampu menekan laju pertumbuhan penduduk dengan signifikan.

Pengayaan Mengapa program pembatasan kelahiran memiliki peran yang penting terhadap pembangunan?



• Transmigrasi
Transmigrasi adalah program pemindahan penduduk dari suatu daerah padat ke daerah lain dalam rangka pemerataan jumlah penduduk dan peningkatan produktivitas perekonomian. Transmigrasi menawarkan perbaikan ekonomi bagi masyarakat dengan sumber penghidupan yang terbatas. Dalam praktiknya, transmigrasi banyak memindahkan penduduk dari Pulau Jawa ke pulau lain seperti Sumatra, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Program transmigrasi sebenarnya sudah dimulai sejak era pemerintahan kolonial Belanda, tetapi intensitasnya naik signifikan pada masa Orde Baru sejak menjadi prioritas pembangunan. Setidaknya jutaan orang tercatat menjadi transmigran pada era pembangunan Orde Baru.
• Industri Pertanian
Usaha pemerintah untuk meningkatkan produksi pangan dan mendorong perekonomian dilakukan dengan cara meningkatkan produksi di sektor pertanian. Dua strategi yang dikenal luas pada program ini disebut dengan Ekstensifikasi dan Intensifikasi. Ekstensifikasi terkait dengan usaha memperluas area pertanian dengan membuka lahan-lahan baru (Strategi ini berjalan seiring dengan program transmigrasi), sementara Intensifikasi terkait dengan usaha mengoptimalkan mekanisme pertanian dengan menggunakan teknologi tepat guna. Dibarengi dengan penelitian di bidang pengembangan bibit unggul dan penggunaan mesin-mesin pertanian modern, program ini berhasil meningkatkan produksi hasil pertanian hingga puncaknya di pertengahan tahun 1980-an Indonesia berhasil mencapai swasembada beras atau kemampuan memenuhi kebutuhan beras secara mandiri sehingga tidak perlu mengimpor dari negara lain.

Gambar 3.10 Membajak sawah dengan traktor, salah satu mekanisasi pertanian di masa Orde Baru. Sumber: Kolibri5/Pixabay (2016)





Wawasan
Swasembada Beras Orde Baru
Dikutip dari situs https://kebudayaan.kemdikbud.go.id/, pada masa awal Orde Baru, Indonesia menjadi negara pengimpor beras terbesar di dunia karena jumlah produksi beras yang masih jauh mencukupi kebutuhan nasional. Oleh karenanya, pemerintah memprioritaskan sektor pertanian dan mengeluarkan berbagai kebijakan yang mendukung revolusi pangan hingga pada tahun 1984, produksi beras nasional mencapai sekitar 24 juta ton di mana angka tersebut bahkan melebihi kebutuhan beras nasional. Sayangnya swasembada beras kemudian tidak bertahan lama ketika memasuki tahun 1990-an Indonesia mulai kembali mengimpor beras bahkan jumlahnya terus meningkat sepanjang tahun. Berbagai pihak menilai hal ini disebabkan karena peningkatan hasil padi pada program swasembada beras tidak mempertimbangkan faktor pelestarian alam yang mendukung pembangunan keberlanjutan.
Gambar 3.11 Presiden Soeharto dan swasembada beras Sumber: Soeharto.co (1990)




Pengayaan Proyek swasembada beras mendapatkan banyak kritik dari pemerhati lingkungan karena dianggap merusak kelestarian alam. Mengapa hal tersebut bisa terjadi? Hal ini menarik untuk didiskusikan.



• Pendidikan Dasar
Program pemerintah di bidang pendidikan diusahakan dengan membangun sebanyak mungkin fasilitas sekolah dan merancang berbagai kampanye untuk memperluas akses masyarakat terhadap pendidikan. Beberapa kebijakan terkait hal ini di antaranya adalah program pembangunan gedung sekolah dasar secara meluas melalui Instruksi Presiden yang dimulai tahun 1973, Pemberantasan Buta Huruf yang dimulai tahun 1978, serta Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar yang dimulai tahun 1984 dan berkembang hingga Wajib Belajar 9 tahun pada 1994.



Wawasan
Mengenang Kembali SD Inpres Dan Sekolah Pamong
SD Inpres dan Sekolah Pamong merupakan bagian dari kebijakan pendidikan pada masa pemerintahan Orde Baru untuk memperluas akses pendidikan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Melalui serangkaian kebijakan Instruksi Presiden (Inpres) yang dimulai pada tahun 1973, Presiden Soeharto meminta Departemen Pendidikan dan Kebudayaan untuk membangun sekolah dasar secara besar-besaran di seluruh Indonesia menggunakan dana dari APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara). Oleh karenanya, sekolah-sekolah tersebut kemudian dikenal sebagai SD Inpres. Pelaksanaan tahap pertama program SD Inpres adalah pembangunan 6.000 gedung SD yang masing-masing memiliki tiga ruang kelas. Pelaksanaan pengajaran di SD Inpres dimulai pada tahun 1975, hingga pada akhir tahun ajaran 1980 untuk pertama kalinya SD Inpres meluluskan siswanya. Seperti halnya SD Inpres, Sekolah PAMONG (Pendidikan Anak oleh Masyarakat, Orangtua, dan Guru) juga sudah lahir atas kebijakan pemerintah. Sekolah Pamong merupakan sarana pendidikan yang disediakan bagi anak-anak tidak mampu yang telah putus sekolah. Namun, Sekolah Pamong tidak memiliki gedung. Kegiatan belajarnya diadakan di Sanggar Kegiatan Belajar yang dilaksanakan di tempat tertentu seperti balai desa atau rumah penduduk. Dua kebijakan ini kemudian dapat memberikan dampak yang signifikan pada penurunan tingkat buta huruf di Indonesia. Menurut data pemerintah, jumlah penduduk dengan melek huruf sebanyak 60% pada tahun 1970- an dapat meningkat menjadi lebih dari 90% pada tahun 1990-an.
Sumber: https://itjen.kemdikbud.go.id/public/post/detail/mengenangkembali- sd-inpres-dan-sekolah-pamong

Setelah PJP Tahap 1 berakhir, pemerintah Orde Baru secara optimis melanjutkan PJP Tahap 2 untuk kurun waktu tahun 1994 hingga 2019. PJP Tahap 2 dimulai dengan Pelita VI (1994-1998) yang bertujuan mendorong pembangunan dari segi industri dan pengembangan sumber daya manusia. Pada saat itu, Indonesia direncanakan akan menjadi negara maju di tahun 2019. Namun, usaha tersebut tidak bisa diwujudkan secara optimal karena bangunan ekonomi Indonesia yang ternyata rapuh menghadapi krisis ekonomi yang melanda Asia pada tahun 1997.
Krisis ekonomi Asia bermula di Thailand dan menyebar ke negaranegara di Asia Tenggara dan Asia Timur. Di Indonesia, krisis ini sulit ditangani dan berkembang semakin parah di tahun 1998. Krisis ekonomi yang kemudian memicu kerusuhan politik ini akhirnya mengakhiri era pemerintahan Orde Baru dan rencana pembangunannya sehingga PJP Tahap 2 terhenti dan Repelita VII tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan perencanaan.


Lembar Aktivitas 1B			Riset Kelompok
	Gotong Royong
Gambar 3.12 Pesawat N250 buatan Indonesia Sumber: Eka Viation/Wikimedia Commons/CC-BY-SA 3.0 (2012)
Memasuki Pembangunan Jangka Panjang Tahap 2, pemerintah telah mendorong banyak industri strategis yang menjadi simbol bagi kemajuan negara Indonesia. Salah satu proyek unggulan tersebut adalah pengembangan pesawat terbang nasional yang dikelola oleh Industri Pesawat Terbang Nusantara (IPTN). Sejak didirikan pada tahun 1976, IPTN telah melakukan berbagai upaya pengembangan hingga akhirnya berhasil merancang pesawat nasional bernama N250 yang terbang perdana pada 10 Agustus 1995 di Bandara Husein Sastranegara Bandung. Setelah sukses menerbangkan pesawat N250, IPTN kemudian mengembangkan pesawat jet dengan kapasitas yang jauh lebih besar bernama pesawat N2130. (Pesawat IPTN N2130 tersebut diprediksi akan menandingi pesawat Boeing 737 dan Airbus A320). Sayangnya, baik proyek pesawat N250 maupun N2130 kemudian harus terhenti seiring dengan terjadinya krisis ekonomi yang meruntuhkan pemerintahan Orde Baru. Proyek tersebut kemudian tidak pernah sempat dilanjutkan hingga pada tanggal 21 Agustus 2020 pesawat N250 resmi dimuseumkan. Carilah informasi lebih jauh mengenai hal ini dengan menjawab pertanyaan panduan berikut: Bagaimana profil pesawat N250 dan N2130 yang berhasil dibuat oleh IPTN? Bagaimana kelanjutan perjalanan dari perusahaan IPTN setelah krisis moneter tahun 1998? Hanya ada beberapa negara saja yang mampu membuat pesawat secara mandiri di mana Indonesia adalah salah satu di antaranya. Menurutmu, mengapa Indonesia bisa melakukan hal tersebut? Ke depan, apakah menurutmu Indonesia bisa melanjutkan proyek pengembangan pesawat yang sudah berhenti tersebut?



3. Bagaimana Pembangunan di Indonesia pada Masa Reformasi?
Kondisi masyarakat di akhir masa Orde Lama terulang kembali di akhir masa Orde Baru. Indonesia dilanda krisis ekonomi yang berdampak pada terjadinya inflasi yang menyulitkan keadaan hidup masyarakat. Kondisi tersebut memicu peristiwa-peristiwa kerusuhan yang terjadi di beberapa kota di Indonesia. Di pusat kota Jakarta, peristiwa kerusuhan memuncak dan mengakibatkan jatuhnya banyak korban jiwa. Di tengah kondisi tersebut, mahasiswa dari berbagai daerah yang menuntut reformasi kemudian berhasil menduduki gedung DPR-MPR. Melihat situasi yang semakin tidak terkendali, Presiden Soeharto kemudian menyatakan diri mundur dari jabatannya sebagai presiden. Peristiwa tersebut kemudian menandai lahirnya masa baru dalam sejarah pemerintahan di Indonesia, yakni Orde Reformasi.
1. Profil Pemerintah
Pemerintahan Orde Reformasi berlangsung secara lebih demokratis dari periode pemerintahan sebelumnya. Masyarakat bebas mendirikan partai dan mengikuti Pemilu dengan lebih efektif. Pada masa ini juga kekebasan pers kembali dibuka sehingga setiap masyarakat bisa beropini dengan bebas. Kebebasan tersebut dimulai dari era pemerintahan B.J. Habibie yang secara otomatis terpilih menjadi presiden saat menjabat sebagai wakil presiden Soeharto. Sesuai dengan mandat Undang-Undang, wakil presiden berhak menggantikan posisi presiden setelah presiden yang sah mengundurkan diri. Presiden B.J. Habibie kemudian memimpin era peralihan dari pemerintahan Orde Baru menuju Orde Reformasi.
2. Proses Pembangunan
Pemerintahan B. J. Habibie yang hanya berlangsung selama kurang lebih satu tahun fokus pada penataan kembali kondisi ketidakstabilan negara, baik dari segi ekonomi maupun politik. Kebijakan ekonomi yang dilakukan adalah merekonstruksi perekonomian nasional dengan membentuk Badan Penyehatan Perbankan Nasional hingga dapat menaikkan kembali nilai tukar rupiah terhadap dollar AS yang sebelumnya anjlok. Sementara kebijakan di bidang politik di antaranya melakukan pencabutan terhadap pembatasan pers, merestui jajak pendapat untuk wilayah Timor Timur, hingga berhasil mengadakan Pemilu pertama di masa Reformasi pada tanggal 7 Juni 1999. Habibie kemudian berhenti menjabat sebagai presiden saat MPR mengadakan Sidang Istimewa dan memilih Abdurrahman Wahid sebagai presiden pada tanggal 20 Oktober 1999.

Daftar Presiden dan Wakil Presiden Indonesia pada Masa Reformasi (Hingga tahun 2020)





Wawasan
Peran B. J. Habibie dalam Pembangunan
Peran B. J. Habibie dalam pembangunan sudah dimulai sejak tahun 1970- an pada saat beliau memimpin beberapa industri strategis di Indonesia hingga kemudian menjabat sebagai Menteri Riset dan Teknologi. Selama masa tugasnya, kontribusi B.J. Habibie bagi pembangunan Indonesia dalam bidang pengembangan teknologi sangat besar sehingga ia dijuluki sebagai Bapak Teknologi Indonesia.

Abdurrahman Wahid atau dikenal dengan nama Gusdur melanjutkan penataan perekonomian dengan mengendalikan inflasi, menjaga kurs mata uang rupiah, dan merombak kinerja pemerintahan di berbagai departemen untuk menguatkan kembali sendi-sendi perekonomian masyarakat. Gusdur yang dihadapkan pada permasalahan perpecahan negara kemudian fokus membangun persatuan dan toleransi di Indonesia. Karena kegigihannya untuk mempersatukan Indonesia dalam keragaman, banyak pihak yang menyebutnya sebagai Bapak Toleransi Indonesia.
Seperti juga Habibie, masa pemerintahan Gusdur berlangsung tidak lebih dari 2 tahun akibat dari belum stabilnya konsolidasi politik di Indonesia setelah peristiwa reformasi. Namun, pada masa pemerintahannya, Bappenas sebagai lembaga perancang pembangunan berhasil menyusun Program Pembangunan Nasional (Propenas) dalam jangka waktu 5 tahun. Propenas kemudian dirinci ke dalam Rencana Pembangunan Tahunan (Repeta). Propenas tidak hanya fokus pada kebijakan ekonomi, namun mencakup pembangunan 9 bidang strategis negara, yakni: Hukum, Ekonomi, Politik, Agama, Pendidikan, Sosial dan Budaya, Pembangunan Daerah, Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup, serta Pertahanan dan Keamanan. Terdapat 5 agenda kebijakan yang menjadi prioritas dalam Propenas, yaitu:
• Mempertahankan kesatuan dan persatuan serta meningkatkan kehidupan demokrasi.
• Mewujudkan supremasi hukum dan pemerintahan yang bersih.
• Mempercepat pemulihan ekonomi dan memperkuat landasan pembangunan ekonomi berkelanjutan.
• Membangun kesejahteraan rakyat dan ketahanan budaya.
• Meningkatkan kapasitas daerah dan memberdayakan masyarakat.
Masa pemerintahan Gusdur berlangsung hingga diadakannya Sidang Istimewa MPR pada tahun 2001 yang memutuskan pemberhentian Abdurrahman Wahid sebagai presiden dan menggantinya dengan Megawati Sukarnoputri terhitung mulai tanggal 23 Juli 2001. Megawati melanjutkan upaya penataan di bidang politik dan ekonomi yang sudah dilakukan di era sebelumnya. Di bidang politik, Megawati berhasil membangun konsolidasi demokrasi hingga sukses mengadakan Pemilu pertama di Indonesia di mana masyarakat bisa memilih presiden secara langsung sebagai perwujudan hasil amandemen UUD 45. Di bidang ekonomi, Megawati melakukan beberapa kebijakan untuk mendorong perekonomian. Dua kebijakan yang dikenal pada masa ini adalah privatisasi BUMN dan pengalokasian utang luar negeri untuk efektivitas pembangunan.
Momen penting pembangunan pada masa Megawati terjadi saat dibuatnya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah. Di dalam undang-undang ini dijelaskan jika Perencanaan Pembangunan Nasional dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) untuk periode 20 tahun dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) untuk periode 5 tahun.



Wawasan
Privatisasi Pembangunan
Kebijakan privatisasi BUMN merupakan kebijakan untuk menjual atau melepaskan saham kepemilikan perusahaan pemerintah ke tangan swasta. Kebijakan ini dilakukan oleh Presiden Megawati dengan tujuan mendorong efisiensi pengelolaan, melindungi perusahaan negara dari intervensi kekuatan-kekuatan politik, dan mengurangi beban negara di tengah sistem ekonomi pasar bebas. Pada akhirnya kebijakan ini berhasil mengangkat pertumbuhan ekonomi Indonesia di angka 4,1%. Namun, kebijakan ini juga memicu beragam kontroversi karena banyak perusahaan negara yang dijual kemudian dibeli dan dimiliki oleh perusahaan asing.

Masa pemerintahan Megawati berlangsung sampai 2004, saat Susilo Bambang Yudhoyono terpilih menjadi presiden keenam Indonesia sekaligus menjadi presiden pertama yang dipilih secara langsung oleh rakyat melalui Pemilu. Susilo Bambang Yudhoyono, atau juga dikenal dengan nama SBY, mulai menjabat sebagai presiden pada tanggal 20 Oktober 2004. Kondisi politik yang mulai stabil sejak bergulirnya Reformasi mampu dimanfaatkan pemerintahan SBY untuk melakukan berbagai terobosan pembangunan. Pada masa ini pemerintah berhasil membuat sebuah dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang yang berlangsung dari tahun 2005 hingga tahun 2025. Sebagai pendukung penerapan rencana pembangunan, pada tahun 2011 SBY membuat kebijakan Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) untuk dapat mempercepat realisasi perluasan pembangunan ekonomi dan pemerataan kemakmuran masyarakat.
Pemerintahan SBY berlangsung selama dua periode Pemilu hingga berakhir pada 20 Oktober 2014. Selama masa tersebut, Indonesia mengalami proses pembangunan yang cukup signifikan. Beberapa contoh prestasi pemerintahan SBY yang bisa dicatat adalah revitalisasi industri pertahanan atau industri strategis, keaktifan di kerjasama ekonomi internasional seperti APEC dan G20, penurunan angka pengangguran dan kemiskinan, pembentukan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), dan pembangunan berbagai infrastruktur daerah.




Wawasan
Daftar Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Indonesia
RPJM Nasional I Tahun 2004–2009, dikenal sebagai Indonesia Sehat, era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. RPJM Nasional II Tahun 2010–2014, dikenal sebagai Indonesia Smart, era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. RPJM Nasional III Tahun 2015–2019, dikenal sebagai Nawacita, era Presiden Joko Widodo. RPJM Nasional IV Tahun 2020–2024, dikenal sebagai Nawacita Jilid 2, era Presiden Joko Widodo.


Setelah SBY menjabat selama 2 periode, pada Pemilu 2014 Joko Widodo berhasil memenangkan Pemilu dan secara resmi menggantikan SBY. Presiden Joko Widodo atau juga dikenal dengan nama Jokowi mulai menjabat sebagai presiden pada tanggal 20 Oktober 2014. Pembangunan jangka panjang yang sudah dimulai di era pemerintahan SBY semakin menemukan momentumnya untuk berkembang secara signifikan di era pemerintahan Jokowi. Stabilitas politik yang semakin terjaga juga semakin memantapkan langkah pemerintah untuk bisa memacu pembangunan. Sasaran utama pembangunan pada masa pemerintahan Jokowi adalah pembangunan infrastruktur dan sumber daya manusia dengan melakukan reformasi birokrasi atau perombakan tata kelola pemerintahan.



Wawasan
Nawacita
Dalam skema pembangunan pemerintahan Jokowi dikenal istilah Nawacita (Nawa: 9, Cita: Harapan atau tujuan). Nawacita adalah program yang diusung Jokowi bersama wakilnya, Jusuf Kalla, dalam kontestasi Pemilu 2014 yang kemudian menjadi rujukan pembangunan selama menjabat menjadi presiden hingga dua periode kepemimpinan.

Pembangunan yang paling dapat diamati pada masa pemerintahan Jokowi adalah pembangunan infrastruktur negara. Pemerintah terus menaikkan anggaran pembangunan infrastruktur untuk membiayai pembangunan jalan, rel kereta api, bendungan, gedung fasilitas publik, bandara, terminal, pelabuhan, jalur komunikasi, pembangkit listrik, dan berbagai prasarana lainnya. Pembangunan-pembangunan yang dilakukan di seluruh daerah Indonesia tersebut ditujukan untuk mengoptimalkan konektivitas antarwilayah, meningkatkan produktivitas, dan mengefisienkan distribusi yang diharapkan dapat mendorong kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Gambar 3.13 Anggaran infrastruktur Pemerintah 10 tahun terakhir Sumber: Kemendikbud/mrizalabdi (2020)


Pembangunan infrastruktur pada masa pemerintahan Jokowi tergambar dalam Proyek Strategis Nasional (PSN). Menurut Perpres Nomor 3 Tahun 2016, PSN adalah proyek yang dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau Badan Usaha yang memiliki sifat strategis untuk peningkatan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah. Pemetaan PSN tergambar dalam infografis berikut:

Gambar 3.14 Infografis Proyek Strategis Nasional Sumber: kppip.go.id


Berdasarkan data Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), dalam kurun waktu empat tahun pada masa awal kepemimpinan Jokowi, pemerintah telah membangun jalan nasional sepanjang 3.432 km dan jalan tol sepanjang 941 km. Pembangunan terus berlanjut di periode kedua pemerintahan. Pada 17 Januari 2020, Presiden Jokowi telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM Nasional) 2020-2024 dengan sasaran utama "Indonesia Berpenghasilan Menengah-Tinggi yang Sejahtera, Adil, dan Berkesinambungan".

Lembar Aktivitas 1C			Riset Kelompok
	Gotong Royong
Pada tahun 2020, sudah terdapat ratusan proyek pembangunan infrastruktur yang tercatat dalam Proyek Strategis Nasional (PSN), baik yang sudah dilaksanakan, sedang dalam proses pengerjaan, atau tidak jadi dilaksanakan. Rencana pembangunan ini akan terus berlangsung hingga RPJM yang sedang berjalan selesai pada tahun 2025. Carilah informasi mengenai proyek pembangunan dari PSN yang sudah selesai dilakukan. Pilih dua proyek yang menurutmu menarik, kemudian tuliskan informasi mengenai profil pembangunan proyek tersebut (lokasi, biaya, latar belakang pembangunan, serta manfaat yang diharapkan dari pembangunannya).




Lembar Aktivitas 2			Diskusi Jigsaw
	Mandiri		Gotong Royong		Kreatif
Lakukanlah diskusi kelompok dengan format jigsaw dengan mengikuti langkah-langkah berikut: Langkah 1. Pembentukan Kelompok Inti (10 menit) Bagilah seluruh kelas ke dalam beberapa kelompok yang terdiri dari 3 hingga 5 orang. Kelompok ini bernama kelompok inti. Setiap kelompok inti akan membahas topik mengenai "Pembangunan di Indonesia dari Masa ke Masa". Kemudian persilakan setiap orang dari kelompok inti untuk memilih salah satu subtopik di antara tiga subtopik berikut: Pembangunan Pada Masa Orde Lama Pembangunan Pada Masa Orde Baru Pembangunan Pada Masa Reformasi Langkah 2. Diskusi Kelompok Ahli (40 menit) Buatlah kelompok baru yang terdiri dari orang-orang yang memiliki topik yang sama sehingga dalam satu kelas terdapat tiga kelompok besar (Kelompok Orde lama, Orde Baru, dan Reformasi). Kelompok ini bernama kelompok ahli. Diskusikanlah hal-hal berikut dalam kelompok ahli: Profil Pemerintahan Proses pembangunan yang dilakukan pada masa pemerintahan tersebut Hal-hal menarik dari setiap orde pemerintahan (Orde lama: Ganefo, Orde Baru: Industri pesawat terbang, Reformasi: Proyek Strategis Nasional) Langkah 3. Pembahasan Kelompok Inti (30 menit) Setelah berdiskusi di kelompok ahli, kembalilah ke kelompok inti masing-masing untuk membagikan pengetahuan yang sudah diperoleh di kelompok ahli. Setiap orang mencatat informasi penting yang ia dapatkan. Akhiri diskusi dengan refleksi apakah setiap orang sudah mencoba menjalankan kegiatan diskusi ini dengan baik atau belum dan apa saja yang kira-kira perlu dilakukan agar diskusi selanjutnya bisa berjalan dengan lebih optimal. Langkah 4. Evaluasi Mandiri (30 menit) Setiap orang di kelas membuat sebuah ulasan mandiri mengenai topik "Pembangunan di Indonesia dari Masa ke Masa" dalam sebuah kertas dengan panduan seperti berikut: Media: Kertas. Disarankan menggunakan kertas kosong berukuran A4 atau A3. Jika tidak ada, bisa menggunakan dua halaman buku yang disatukan. Isi: Profil pemerintahan orde lama, orde baru, dan orde reformasi. Gambaran proses pembangunan yang dilakukan pada masa orde lama, orde baru, dan orde reformasi. satu hal menarik dari proses pembangunan yang dilakukan di Indonesia Bentuk penyajian: Menggunakan salah satu atau gabungan di antara pilihan berikut: Tabel, mindmap, bagan, linimasa, kumpulan kotak teks, dan sebagainya.




2. Tolok Ukur Kemajuan Pembangunan
Setiap negara di dunia saling mengupayakan pembangunan yang efektif di negaranya masing-masing. Di tengah proses pembangunan yang sedang dilakukan tersebut, muncul sebuah pertanyaan yang cukup penting, yakni “Bagaimana cara mengukur keberhasilan dari sebuah pembangunan?” Untuk dapat menjawab pertanyaan tersebut, kita dapat melihat dua indikator yang paling banyak digunakan sebagai tolok ukur pembangunan oleh negara-negara di dunia. Pada awalnya negara-negara di dunia secara umum menggunakan indikator kemajuan ekonomi untuk mengukur sebuah pembangunan. Dalam prosesnya indikator kemajuan ekonomi tersebut dianggap belum mencerminkan pembangunan secara utuh karena hanya fokus pada bidang ekonomi saja. Oleh karenanya kemudian muncul indikator baru yang memasukkan bidang sosial atau kualitas kehidupan manusia yang disebut dengan Human Development Index (Indeks Pembangunan Manusia). Mari kita pelajari kedua bentuk indikator tersebut.
1. Pertumbuhan Ekonomi
Pembangunan dapat dikatakan berhasil apabila tingkat produktivitas ekonomi masyarakatnya cukup tinggi. Tingkat produktivitas yang dimaksud adalah jumlah nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh seluruh masyarakat di suatu negara dalam jangka waktu tertentu. Sederhananya, jumlah produktivitas ditentukan oleh seberapa besar masyarakat melakukan transaksi ekonomi, baik dalam bentuk jual beli barang maupun jasa.
Jumlah produktivias seluruh penduduk yang tinggal di suatu negara disebut dengan Produk Domestik Bruto (PDB) atau Gross Domestic Product (GDP), sementara jika ditambah dengan penduduknya yang bekerja di luar negeri disebut dengan Produk Nasional Bruto (PNB) atau Gross National Product (GNP). Pertumbuhan ekonomi di suatu negara kemudian dihitung dari tingkat perkembangan GDP setiap tahun dengan cara membuat persentase dari selisih angka pertumbuhannya.

Gambar 3.15 Pertumbuhan Perekonomian Indonesia 2008-2018 Sumber: Kemendikbud/mrizalabdi (2020)




Pengayaan Bagaimana cara mengukur persentase pertumbuhan ekonomi tersebut dari tahun ke tahun? Pengayaan


Selain digunakan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi, GDP juga dapat digunakan untuk mengukur kekayaan rata-rata dari sebuah negara. Kekayaan rata-rata atau pendapatan per kapita dihitung dari jumlah GDP dibagi jumlah penduduk di suatu negara.



Wawasan
PDB Indonesia
Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia pada tahun 2019 mencapai Rp15.833,9 triliun dengan pendapatan perkapita/per orang mencapai Rp59,1 juta per orang.




Pengayaan Jika dihitung berdasarkan nilai GDP, Indonesia berada pada peringkat atas (ke 7) di dunia, sementara jika dihitung dari pendapatan per kapita, Indonesia berada pada peringkat bawah di dunia (ke 103 dari 187 negara menurut Bank dunia). Mengapa hal tersebut bisa terjadi?


Pertumbuhan ekonomi yang dihitung berdasarkan peningkatan GDP menjadi acuan umum dalam menilai kemajuan pembangunan sebuah negara. Namun, indikator tersebut belum menunjukkan apakah pertumbuhan yang terjadi sudah dirasakan masyarakatnya secara merata atau tidak. Oleh karenanya, pemerataan pendapatan menjadi hal yang penting dilakukan seiring usaha untuk terus meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Berangkat dari hal tersebut, pemerintah melakukan redistribusi pendapatan atau menyalurkan kembali pendapatan dari masyarakat berpenghasilan tinggi kepada masyarakat berpenghasilan rendah. Redistribusi ini umum dilakukan dalam bentuk pemungutan pajak. Redistribusi merupakan suatu upaya pemerintah untuk memberikan jaminan sosial kepada masyarakat, sehingga akan tercipta pemerataan pendapatan untuk setiap golongan masyarakat dengan terhapusnya kemiskinan dan kesenjangan ekonomi.
Program Pemerintah terkait Redistribusi Pendapatan Nasional
1. Pajak
Pajak adalah sejumlah uang yang harus dibayarkan oleh masyarakat yang akan negara gunakan untuk melakukan berbagai upaya pembangunan.
2. Subsidi
Subsidi diberikan kepada masyarakat yang dianggap tidak mampu. Dana yang digunakan adalah dari pendapatan negara baik yang berasal dari pajak, maupun non pajak. Harapannya dengan diberikannya subsidi, dapat turut meringankan biaya hidup sehari-hari masyarakat.

Gambar 3.16 Premium merupakan salah satu bahan bakar minyak bersubsidi Sumber: Akhmad Fauzi/panoramio/CC-BY-3.0 (2012)



3. Asuransi
Dana asuransi negara didapat dari angsuran yang dibayarkan oleh peserta lain dalam skema asuransi kesehatan dan ketenagakerjaan yang dikelola oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)
4. Kredit Lunak
Masyarakat kecil yang ingin mengembangkan usaha bisa mendapatkan tambahan modal yang dipinjamkan oleh pemerintah. Pinjaman yang disebut kredit lunak tersebut kemudian bisa dibayar secara berangsur dengan bunga cicilan yang ringan.
2. Kualitas Kehidupan
Indikator pertumbuhan ekonomi yang sering digunakan sebagai tolok ukur pembangunan oleh lembaga keuangan dunia seperti Bank Dunia dan IMF (International Monetary Fund) kemudian dilengkapi dengan indikator kualitas kehidupan yang memasukkan dimensi sosial. Indikator tersebut dinamakan dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau Human Development Indeks (HDI). IPM menjadi tolok ukur pembangunan yang digunakan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui lembaga UNDP (United Nations Development Programme). UNDP merilis dokumen Laporan Pembangunan Manusia setiap tahun.



Wawasan
Ranking IPM Indonesia
Gambar	Menurut Laporan Pembangunan Manusia tahun 2019 yang dirilis oleh UNDP, IPM Indonesia berada di urutan ke-111 dari 189 negara. Dokumen lengkapnya dapat diakses di tautan berikut: http://hdr.undp.org/sites/default/files/hdr2019.pdf atau pindailah QR code di samping.


IPM mengacu pada tiga komponen, yakni tingkat harapan hidup pada saat kelahiran, tingkat pencapaian pendidikan untuk SD, SMP, dan SMA, serta tingkat pendapatan per kapita.

Gambar 3.17 Infografis Indeks Pembangunan Manusia Sumber: Kemendikbud/mrizalabdi (2020)


Tingkat harapan hidup saat kelahiran mencerminkan kualitas kesehatan rata-rata di masyarakat, rata-rata lama bersekolah mencerminkan tingkat partisipasi pendidikan, sementara pendapatan per kapita mencerminkan kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup.

Pengayaan Bagaimana kondisi masyarakat di lingkungan tempat tinggalmu dilihat dari kualitas kesehatan, pendidikan, dan standar hidupnya?




Wawasan
Indek Mutu Hidup
Untuk mengukur kualitas kehidupan, ada juga indikator yang disebut dengan Indeks Mutu Hidup atau Physical Quality Life Index (IPQL). IPQL melihat kualitas kehidupan dari angka kematian bayi, angka harapan hidup setelah umur satu tahun, dan angka melek huruf serta kemampuan literasi.




Lembar Aktivitas 3			Diskusi Fishbowl
	Mandiri		Bernalar Kritis
Setelah membaca uraian dalam topik “Tolok Ukur Pembangunan”, lakukanlah diskusi kelompok dengan format fishbowl dengan mengikuti langkah-langkah berikut: Langkah 1. Mengatur Formasi (10 menit) Atur penataan tempat duduk di kelas menjadi seperti berikut: Gambar Terdapat dua lingkaran tempat duduk: Lingkaran dalam dan lingkaran luar. Lingkaran dalam berjumlah empat kursi, sementara lingkaran luar berjumlah sisa murid lainnya yang ada di kelas. Lengkapi lingkaran luar dengan meja atau dengan papan dada atau clipboard untuk menulis. Setelahnya, tentukan siapa saja orang yang pertama kali akan berada di lingkaran dalam. Langkah 2. Pembahasan Instruksi (10 menit) Ada tiga peran yang terdapat dalam diskusi ini: Pelaksana diskusi, pengamat, dan moderator. Pelaksana diskusi diperankan oleh murid yang duduk di lingkaran dalam, pengamat diperankan oleh murid yang duduk di lingkaran luar, sementara moderator diperankan oleh guru. Tugas yang dilakukan oleh masing-masing peran sebagai berikut: Pelaksana diskusi: Memberikan pendapat Pengamat: Mengamati diskusi dan mencatatnya Moderator: Memandu diskusi dan memberikan pertanyaan pancingan Selama diskusi berjalan, pelaksana diskusi yang sudah memberikan pendapat bisa bertukar tempat dengan pengamat. Pelaksana diskusi atau pengamat bisa memilih secara bebas dengan siapa dia akan menukar tempatnya. Langkah 3. Diskusi Periode Pertama (20 menit) Moderator menyampaikan pertanyaan untuk dijawab oleh pelaksana diskusi. Pelaksana diskusi bisa memberikan pendapatnya, baik dengan menjawab pertanyaan moderator maupun dengan menanggapi jawaban temannya yang lain. Pertanyaannya adalah sebagai berikut: "Di dalam tolok ukur pembangunan disebutkan jika indikator pembangunan bukan dilihat dari jumlah pembangunan fisik, tapi dari peningkatan kehidupan manusianya. Mengapa demikian?" Langkah 4. Diskusi Periode Kedua (30 menit) Moderator memilih siapa saja pengamat yang belum pernah bertukar tempat selama periode pertama untuk berperan menjadi pelaksana diskusi. Lalu moderator menyampaikan pertanyaan yang kedua sebagai berikut: "Bagaimana pendapatmu mengenai komunitas-komunitas masyarakat adat di daerah terpencil yang tidak melakukan pembangunan seperti yang dilakukan masyarakat umum, tapi mereka bisa hidup dengan sejahtera?" Langkah 5. Refleksi (10 menit) Diskusi selesai, tuliskanlah sebuah refleksi dalam catatanmu dengan panduan pertanyaan berikut: Apa pendapat dari diriku sendiri atau dari teman lain yang menurutku paling menarik dari pembahasan diskusi ini? (Jelaskan) Apakah aku sudah mencoba aktif berdiskusi? Apa yang perlu aku lakukan agar diskusi selanjutnya bisa berjalan lebih optimal?




Lembar Aktivitas 4			Observasi
	Mandiri		Bernalar Kritis		Gotong Royong
Panduan Aktivitas Studi Kasus: Pembangunan Fisik dan Manusia Pembangunan merupakan usaha bersama yang dilakukan pemerintah dan masyarakat. Di level negara, peran pemerintah lebih terlihat karena terkait dengan perencanaan dan kebijakan yang diterapkan. Namun, sadarkah kalian jika di level wilayah, terutama pemukiman, peran masyarakat jauh lebih terlihat karena masyarakat adalah pelaksana pembangunan di lapangan. Oleh karenanya melalui kegiatan observasi ini kita akan mengamati proses pembangunan di wilayah tempat tinggal kita sendiri dari segi pembangunan fisik dan manusianya. Untuk lebih jelasnya silakan ikuti empat langkah berikut: Langkah 1. Amati (Kelompok) Amati lingkungan sekitar lalu perhatikan pembangunan fisik dan manusia seperti apa yang sudah pernah dilakukan, baik oleh pemerintah atau atas inisiatif masyarakat sendiri. Contoh pembangunan fisik: Pembangunan jalan, jembatan, perumahan, gedung, dan sebagainya. Contoh pembangunan manusia: Program pemberdayaan ekonomi/kesejahteraan serta program peningkatan kualitas kesehatan dan pendidikan masyarakat. (Melihat data tingkat pendidikan masyarakat, jenis pekerjaan, jumlah pengangguran, dan sebagainya) Carilah dua orang responden atau narasumber untuk melengkapi pengamatanmu. Responden pertama harus berasal dari perangkat desa atau kelurahan sebagai perwakilan dari pemerintah, sementara responden kedua harus berasal dari seorang penduduk sebagai perwakilan dari masyarakat. Untuk responden pertama, kalian bisa menemuinya di kantor desa atau kelurahan setempat, sementara untuk responden kedua kalian bisa menemuinya di saat melakukan observasi sepulang dari kantor desa atau kelurahan tersebut. Tanyakan kepada responden pertama yang berasal dari perwakilan pemerintah: Apa saja pembangunan yang sudah dilakukan oleh pemerintah di wilayah kita, baik dari segi pembangunan fisik maupun manusianya? Bagaimana proses pembangunan tersebut berlangsung? Bagaimana pendapat Bapak/Ibu mengenai pembangunan yang sudah dilakukan di wilayah kita? Apakah proses pembangunannya sudah dilakukan secara optimal? Tanyakan kepada responden kedua yang berasal dari perwakilan masyarakat: Apa saja pembangunan yang sudah dilakukan oleh masyarakat di wilayah kita, baik dari segi pembangunan fisik maupun manusianya? Bagaimana proses pembangunan tersebut berlangsung? Bagaimana pendapat Bapak/Ibu mengenai pembangunan yang sudah dilakukan di wilayah kita? Apakah proses pembangunannya sudah dilakukan secara optimal? Langkah 2. Catat (Mandiri) Selama proses mencari informasi, catat hal-hal yang kalian temukan di kertas atau buku catatan. Langkah 3. Diskusi (Kelas) Bagikan hasil pengamatanmu dengan guru dan teman-teman di kelas untuk saling berbagi informasi yang didapatkan. Lalu diskusikan pertanyaan berikut: Apa peran yang dapat kita lakukan sebagai bagian dari masyarakat untuk membantu pembangunan di daerah kita sendiri? Langkah 4. Laporkan (Mandiri) Tuliskan hasil observasimu dalam sebuah laporan dengan format sebagai berikut: Laporan Observasi Individu Nama : Kelas : Tempat Observasi : Tanggal :
HASIL WAWANCARA PERANGKAT DESA/KELURAHAN Pernyataan Panduan Keterangan Jawaban Apa saja pembangunan yang sudah dilakukan oleh pemerintah di wilayah kita, baik dari segi pembangunan fisik maupun manusianya? Bagaimana proses pembangunan tersebut berlangsung? Bagaimana pendapat Bapak/Ibu mengenai pembangunan yang sudah dilakukan di wilayah kita? Apakah proses pembangunannya sudah dilakukan secara optimal? Apakah kehadiran lembaga keuangan tersebut bermanfaat bagi masyarakat? Bagaimana komentar masyarakat terhadapnya? HASIL WAWANCARA MASYARAKAT Pernyataan Panduan Keterangan Jawaban Apa peran yang dapat kita lakukan sebagai bagian dari masyarakat untuk membantu pembangunan di daerah kita sendiri? REFLEKSI Pernyataan Panduan Keterangan Jawaban Apakah aku sudah melakukan tahapan kegiatan ini dengan optimal? Apa yang belum berjalan dengan baik? Apa yang akan aku perbaiki di aktivitas observasi berikutnya?



3. Potensi dan Tantangan Indonesia Menjadi Negara Maju
1. Bagaimana Kekayaan Alam Indonesia
Indonesia memiliki kekayaan alam yang sangat melimpah, baik dari segi keanekaragaman hayati, sumber daya energi, mineral, bahan baku industri, hingga potensi pariwisata yang seluruhnya tersebar dari Sabang hingga Merauke. Sejauh mana pengetahuan kalian mengenai hal tersebut? Untuk menggenapinya, kalian bisa membuka kembali topik pembahasan mengenai kekayaan alam di Indonesia di kelas sebelumnya dan menambahnya dengan pemaparan dalam beberapa paragraf berikut.
Menurut Kementerian Kelautan dan Perikanan/KKP (2020), Indonesia memiliki kurang lebih 17.499 pulau dengan luas total wilayah sekitar 7,81 juta km2. Dari total tersebut, 3,25 juta km2 adalah lautan dan 2,55 juta km2 masuk ke dalam Zona Ekonomi Eksklusif (Wilayah yang dapat diakui kekayaan alamnya). Di lautan tersebut setidaknya terdapat 8.500 spesies ikan (25% dari spesies yang ada di dunia), 555 spesies rumput laut, dan 950 spesies biota terumbu karang. Sementara menurut Sutoyo dalam Jurnal Buana Sains (2010), Indonesia memiliki kawasan hutan hujan tropis terbesar di Asia Pasifik yang diperkirakan berjumlah 1.148.400 km2 yang mengandung 10% dari spesies tanaman berbunga dunia, 12% spesies mamalia dunia, 16% spesies reptil dan amfibi dunia, dan 17% spesies burung dunia. Kekayaan tersebut membuat Indonesia masuk ke dalam kategori negara Mega-Biodiversity atau salah satu negara dengan keanekaragaman hayati terbesar di dunia.

Pengayaan Informasi lebih lanjut mengenai keanekaragaman hayati di Indonesia yang diterbitkan oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) bisa dilihat di tautan berikut: http:// penerbit.lipi.go.id/data/naskah1432194926.pdf atau pindailah QR code di samping.


Dalam bidang pengembangan energi terbarukan (renewable energy) atau energi alternatif yang dinilai ramah lingkungan, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi/BPPT (2007) menyampaikan jika Indonesia memiliki beragam jenis potensi energi terbarukan seperti energi panas bumi atau geotermal dengan potensi sebesar 19.658 megawatt, energi air sebesar 74.976 megawatt, energi biodiesel (potensi produksi 43 juta ton), energi laut sebesar 2-3 terrawatt, dan energi surya sebesar 4,5 kilowatt/ meter persegi.
Sementara menurut Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral/ESDM (2019), Indonesia juga memiliki potensi sumber daya pertambangan yang sangat besar. Sebagai salah satu negara produsen batubara terbesar di dunia (cadangan sebesar 147,6 miliar ton), Indonesia juga memiliki total sumber daya bauksit sebesar 3,3 miliar ton, besi 12,07 miliar ton, emas 11,4 miliar ton, nikel 9,31 miliar ton, perak 6,44 miliar ton, dan tembaga sebanyak 12,46 miliar ton, dan timah 3,87 miliar ton.
Beralih ke bidang pariwisata, keanekaragaman alam dan budaya Indonesia yang dimiliki oleh Indonesia membuatnya juga memiliki potensi pariwisata yang sangat kaya. Potensi pariwisata adalah segala sesuatu yang menjadi daya tarik suatu wilayah sehingga orang-orang berkeinginan untuk dapat mengunjungi wilayah tersebut. Potensi pariwisata bisa dibagi menjadi wisata alam dan wisata budaya. Wisata alam terkait dengan daya tarik keindahan alam berupa laut, pantai, lembah, pegunungan, dan sebagainya. Sementara wisata budaya terkait dengan daya tarik keindahan unsur-unsur budaya masyarakat yang dapat diamati secara langsung di desa adat atau melalui pertunjukan seni. Dalam hal pembangunan, banyaknya wisatawan yang berkunjung ke suatu wilayah akan mendorong aktivitas ekonomi yang dapat mengembangkan dan memajukan daerah tersebut.
Pembahasan kekayaan alam Indonesia di atas hanya merupakan sebagian gambaran dari sekian banyak kekayaan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia, baik yang sudah maupun yang belum diketahui. Berbagai kekayaan alam tersebut sebagian sudah terolah dengan baik, sementara sebagian lainnya masih belum terolah. Pertanyaan besarnya kemudian adalah, apakah sebuah negara yang memiliki kekayaan alam sudah pasti akan menjadi negara maju?



Wawasan
Kekayaan Nusantara dalam Catatan Sejarah
Kekayaan alam Indonesia sudah dikenal luas sejak masa sebelum masehi. Pada zaman dahulu, dalam literatur atau kesusasteraan bangsa India dikenal nama Suwarnadwipa dan Jawadwipa yang merujuk kepada pulau di wilayah Nusantara (Sumatra dan Jawa), dalam sumber tersebut disebutkan bahwa kedua wilayah tersebut memiliki kekayaan alam berupa emas, perak, dan padi-padian. Fakta ini diperkuat oleh catatan Ptolemy, seorang ilmuwan dari kekaisaran Romawi pada abad ke-2 Masehi. Dalam bukunya yang berjudul Geographia, ia menyebutkan adanya sebuah pulau yang bernama Jabadiu yang kaya akan emas dan perak.
Gambar 3.18 Peta Jawa awal abad 18 M Sumber: publicdomain/periplus adventure guide (1997)
Selanjutnya dalam serangkaian kronik atau catatan peristiwa yang ditulis oleh para pelaut Tingkok dari awal abad masehi hingga ratusan tahun kemudian, mereka secara konsisten menyebutkan bahwa sebagai mitra perdagangan, pulau-pulau di Nusantara adalah wilayah yang makmur karena memiliki sumber daya alam yang melimpah. Pada abad ke-16, kekayaan alam Indonesia menarik para pelaut Eropa untuk dapat menguasainya hingga terjadinya kolonialisme. Sementara pada masa modern, kehadiran negara-negara lain dilakukan dalam bentuk penanaman investasi untuk ikut mengeksploitasi berbagai kekayaan tambang di Indonesia.
Sumber: Kapur, Kamlesh .2010. History of Ancient India. New Delhi: Sterling Publisher Thomson, J. Oliver .2013. History of Ancient Geography. Cambridge University Press. Lombard, Denys .1990. The Javanese Crossroads: Essay of global history.




Lembar Aktivitas 5			Debat
	Bernalar Kritis
Debat Umum Pro dan Kontra Kekayaan Alam Indonesia Langkah 1. Persiapan (30’) Bagilah kelas menjadi dua kelompok besar. Aturlah posisi tempat duduk yang membagi kelas menjadi dua kelompok yang saling berhadapan (Jika debat dilakukan secara daring, buat penanda untuk kelompok pro dan kontra). Kemudian lakukan undian untuk menentukan siapa yang akan menjadi kelompok pro dan kontra. Topik yang akan diperdebatkan: "Kekayaan Alam Indonesia, Berkah bagi Kemajuan Indonesia". Kelompok pro harus mengumpulkan berbagai data dan informasi untuk membuat argumen yang mendukung pernyatan tersebut, sementara kelompok kontra harus mengumpulkan berbagai data dan informasi untuk membuat argumen yang menyanggah pernyataan tersebut. Langkah 2. Pelaksanaan (30’) Lakukanlah aktivitas debat di kelas dalam tiga periode. Guru akan berperan sebagai fasilitator yang memastikan setiap orang dapat menyampaikan pendapatnya. Langkah 3. Evaluasi & Refleksi (10’) Catatlah kesimpulan mengenai topik debat yang sudah dilakukan dan perbaikan yang akan diusahakan di aktivitas berikutnya agar bisa lebih optimal



2. Bagaimana Pengembangan Industri Strategis di Indonesia
Sebagai upaya untuk mengoptimalkan sumber daya alam dan sumber daya manusia, pemerintah telah melakukan berbagai cara di antaranya adalah mengembangkan industri strategis nasional. Apakah kalian pernah mendengar istilah tersebut dari berita-berita di berbagai media?
Industri strategis adalah jenis industri yang bisa menghasilkan barang atau jasa dengan nilai tambah yang tinggi. Pada mulanya industri strategis di Indonesia berkaitan dengan pengembangan industri pertahanan dan keamanan seperti pembuatan senjata dan alat perang. Namun, seiring berjalannya waktu, industri strategis melebar ke dalam berbagai bidang usaha yang berbasis kemajuan teknologi. Perkembangan industri strategis ini diharapkan dapat melahirkan banyak perusahaan yang mampu mendorong pembangunan dan membantu Indonesia menjadi negara maju.



Pengayaan Samsung adalah contoh perusahaan dari salah satu industri strategis milik Korea Selatan yang berhasil membantu negaranya menjadi negara maju. Coba sebutkan perusahaan-perusahaan besar luar negeri lainnya yang sudah berhasil mendunia dan dikenal luas di Indonesia!




Wawasan
Menurut UU 3 no. 2014 tentang Perindustrian, industri strategis adalah industri yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak, meningkatkan atau menghasilkan nilai tambah sumber daya alam strategis, atau mempunyai kaitan dengan kepentingan pertahanan serta keamanan negara dalam rangka pemenuhan tugas pemerintah negara.


Sejarah perkembangan industri strategis di Indonesia dimulai dengan perkembangan industrialisasi modern pada masa Orde Baru saat pemerintah membentuk Tim Pelaksana Pengembangan Industri Strategis (TPPIS) pada tahun 1983. TPPIS melakukan pengkajian yang mendalam hingga menghasilkan ide untuk membentuk Badan Pengelola Industri Strategis (BPIS) pada tahun 1989. BPIS kemudian menjadi lembaga non pemerintah yang bertugas untuk membina, mengelola dan mengembangkan sepuluh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Industri Strategis, di antaranya adalah:

	PT. IPTN (Industri Pesawat Terbang Nusantara) sebagai pusat industri pesawat terbang atau kedirgantaraan. Sekarang berubah nama menjadi PT. DI (Dirgantara Indonesia)
	PT. PAL (Penataran Angkatan Laut) sebagai pusat industri kapal laut atau kemaritiman.
	PT. INKA (Industri Kereta Api) sebagai pusat industri kereta api.
	PT. INTI (Industri Telekomunikasi Indonesia) sebagai pusat industri telekomunikasi.
	PT. PINDAD (Perindustrian TNI Angkatan Darat) sebagai pusat industri senjata dan alat perang.
	PT. Dahana sebagai pusat industri bahan peledak.
	PT. Krakatau Steel sebagai pusat industri baja.
	PT. Barata Indonesia sebagai pusat industri alat berat.
	PT. Boma Bisma Indra sebagai pusat industri permesinan/diesel.
	PT. LEN (Lembaga Elektronika Nasional) sebagai pusat industri elektronika.


Sepuluh industri strategis tersebut kemudian berkembang dalam menjalankan berbagai program pembangunan industri negara. Momen puncak perkembangan industri strategis adalah ketika IPTN berhasil menerbangkan produk pesawat pertamanya pada tanggal 10 Agustus 1995. Peristiwa tersebut menjadi momen yang bersejarah bagi kemajuan penguasaan teknologi di Indonesia. Oleh karenanya hingga saat ini tanggal 10 Agustus dikenal sebagai Hari Kebangkitan Teknologi Nasional.
Perkembangan industri strategis kemudian mengalami kemunduran seiring dengan terjadinya badai krisis ekonomi pada tahun 1998. Krisis ekonomi yang berujung pada kesulitan keuangan negara tersebut mengakibatkan tersendatnya pembiayaan untuk BUMN Industri Strategis sehingga program-programnya secara otomatis terhenti. Berbagai cara telah diupayakan untuk dapat memulihkan kembali kinerja industri strategis hingga akhirnya mulai dapat bergeliat kembali di tahun 2000- an dengan melibatkan banyak perusahaan swasta. Sejak saat itu industri strategis di Indonesia kembali mengalami periode perkembangan sampai hari ini.



Lembar Aktivitas 6

Presentasi

	Gotong Royong		Kreatif
Langkah 1. Pembentukan kelompok dan penentuan topik (10 menit) Buatlah kelompok berjumlah 4-5 orang untuk mencari informasi lebih lanjut mengenai profil salah satu perusahaan berbasis teknologi yang saat ini dimiliki oleh Indonesia, baik perusahaan negara maupun swasta. Langkah 2. Penyusunan Bahan Presentasi (30 menit) Setelah menentukan topik yang akan diolah, buatlah bahan presentasi yang menjelaskan hal-hal berikut: Nama Perusahaan. Sejarah berdirinya perusahaan tersebut. Produk-produk canggih yang dihasilkan. Kontribusinya terhadap pembangunan di Indonesia. Langkah 3. Pelaksanaan Presentasi (30 menit) Kelompok presenter mempresentasikan hasil temuan di kelompoknya secara bergiliran, sementara seluruh audien mencatat informasi penting dan melakukan tanya jawab dengan kelompok presenter tersebut. Langkah 4. Refleksi (10 menit) Setiap murid mencatat kesimpulan dan refleksi atas apa yang sudah dipelajari. Kalian bisa mencatat harapan untuk kemajuan industri strategis di Indonesia.



3. Bagaimana Karakteristik Negara Maju dan Upaya Indonesia Menjadi Negara Maju di Dunia?
Setelah mempelajari serangkaian pembahasan pada topik-topik sebelumnya, apakah kalian bisa menjelaskan apa yang dimaksud dengan negara maju? Sederhananya, negara maju adalah negara yang sudah mengalami kemajuan yang pesat dalam pembangunannya sehingga berhasil memiliki standar kualitas hidup yang baik dalam berbagai bidang. Negara maju memiliki tingkat kesejahteraan, kesehatan, dan pendidikan yang tinggi sehingga mampu mengelola sumber daya negaranya secara optimal. Dari segi penampilan fisik, negara maju memiliki penataan lingkungan (tata kota dan pemukiman) yang sudah terintegrasi dengan rapi dan terstruktur. Contoh negara maju adalah seperti Singapura, Korea Selatan, Jepang, Rusia, Amerika, Inggris, Perancis, Jerman, dan sebagainya.
Sementara negara berkembang adalah negara yang masih melakukan berbagai upaya pembangunan untuk menuju standar kemajuan yang sudah dicapai oleh negara maju. Oleh karenanya tingkat kesejahteraan, kesehatan, dan pendidikan di negara berkembang secara umum masih rendah atau belum merata. Dari segi penampilan fisik, negara berkembang dicirikan dengan penataan lingkungan yang belum tertata dengan baik. Contoh negara berkembang adalah seperti Filipina, India, Mesir, Argentina, dan sebagainya.
Lebih jelasnya karakteristik negara maju bisa dilihat dari berbagai sisi, di antaranya tingkat kesejahteraan penduduk, kualitas sumber daya manusia, perkembangan industri dan perdagangan, serta penguasaan teknologi. Berikut penjelasannya.
1. Tingkat Kesejahteraan

   Masyarakat di negara maju memiliki pendapatan per kapita yang tinggi. Pendapatan per kapita adalah pendapatan rata-rata dari setiap orang yang bekerja di negara tersebut. Karena pendapatan per kapitanya tinggi, masyarakat di negara maju memiliki daya beli yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Di sisi lain, tingkat pengangguran dan kemiskinan juga sangat rendah. Untuk sebagian kecil masyarakat miskin tersebut, negara juga memberikan jaminan sosial agar mereka tetap bisa memenuhi kebutuhan dasarnya.

2. Kualitas Sumber Daya Manusia

Negara maju memiliki kualitas pendidikan yang baik dan mampu membuat masyarakatnya mendapatkan fasilitas sekolah secara merata. Tingginya kualitas dan partisipasi pendidikan dapat mendorong tingkat literasi masyarakat, membantu terciptanya tenaga kerja berkualitas, dan mendorong terciptanya partisipasi publik yang optimal. Partisipasi publik adalah keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan dalam berbagai bidang. Tingginya partisipasi publik di sebuah negara mencerminkan tingginya tingkat kemandirian masyarakat di negara tersebut.

3. Perkembangan Industri dan Perdagangan

Negara maju memiliki tingkat perkembangan industri yang tinggi sehingga dapat mendorong banyak nilai tambah dalam perdagangan internasional yang dilakukannya. Industrialisasi yang optimal di satu sisi dapat mendorong kemajuan dalam mengelola sistem kehidupan, sementara di sisi lain dapat mendorong kekuatan ekonomi karena nilai ekspor yang jauh lebih tinggi dibandingkan nilai impor. Selisih nilai dalam usaha ekspor- impor ini kemudian menjadi kekayaan negara yang dapat didistribusikan untuk menciptakan kemakmuran.

4. Penguasaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Negara maju memiliki penguasaan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek) yang dikembangkan di perguruan tinggi, lembaga riset negara, maupun perusahaan komersil. Penguasaan teknologi tersebut kemudian diaplikasikan dalam mengelola negara dan menata kehidupan masyarakat, misalnya dalam bidang transportasi dan komunikasi. Dibarengi dengan tingginya tingkat kesejahteraan dan pendidikan, masyarakat umum di negara maju memiliki tingkat literasi teknologi yang juga tinggi. Sebagai pengguna, mereka dapat secara bijak memanfaatkan teknologi dalam kesehariannya.

Kita sudah membahas mengenai karakteristik negara maju, lalu bagaimana dengan negara berkembang? Seperti yang sudah disampaikan di awal, negara berkembang adalah negara yang masih melakukan berbagai upaya pembangunan untuk menuju standar kemajuan yang sudah dicapai oleh negara maju. Oleh karenanya pembangunan di negara berkembang memiliki tingkat yang berbeda-beda. Jika melihat dari karakteristik yang sudah kita bahas (kesejahteraan, kualitas SDM, penguasaan Iptek, dan perkembangan industri), sebagian negara berkembang masih memiliki indikator yang rendah di hampir semua aspek karakteristik tersebut, sementara sebagian yang lain sudah mencapainya di beberapa aspek namun masih belum menyeluruh.
Indonesia sebagai negara yang sedang megupayakan pembangunan di berbagai bidang saat ini dapat dikategorikan sebagai negara berkembang yang sedang melangkah menjadi negara maju. Indonesia sendiri memiliki visi untuk menjadi negara maju pada tahun 2045. Dikutip dari situs indonesiabaik.id, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pada tahun 2019 mengingatkan ada enam prasyarat yang harus dicapai sebagai menjadi fondasi bagi Indonesia untuk menjadi negara maju sesuai dengan Visi Indonesia 2045. Enam hal tersebut adalah:
1. Pembangunan infrastruktur yang layak untuk mendukung mobilitas dan mendukung pembangunan.
2. Penguatan sumber daya manusia yang dipenuhi melalui pendidikan riset, program kesehatan, dan perlindungan sosial.
3. Penyediaan teknologi melalui pengayaan inovasi dan teknologi untuk menjawab tantangan industri.
4. Perbaikan birokrasi pemerintah dengan pembenahan kualitas layanan dan efisiensi proses bisnis.
5. Pengelolaan tata ruang wilayah yang baik dan didukung oleh sistem yang integratif.
6. Sumber daya ekonomi dan keuangan yang dipenuhi melalui APBN sehat untuk mendukung kesuksesan target pada 2045.
Indonesia secara optimis dapat mencapai prasyarat tersebut karena memiliki beberapa potensi, di antaranya perkiraan bahwa jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2045 mencapai 319 juta jiwa dengan 70 persennya berada di usia produktif. Di samping itu sebagian besar penduduk akan tinggal di kota untuk mengembangkan sektor jasa dengan total pendapatan per kapita sebesar 23.199 dolar AS. Prediksi-prediksi tersebut kemudian dianggap dapat mengoptimalkan peran Indonesia sebagai salah satu negara dengan ekonomi terbesar di dunia.



Visi Indonesia 2045
Pada tahun 2019, atas arahan dari presiden Jokowi, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional berhasil menyusun Visi Indonesia 2045 yang berisi gambaran mengenai wujud Indonesia pada tahun 2045 dan peta jalan yang mampu dan perlu dicapai pada tahun tersebut. Dalam mewujudkan impian tersebut disusun Visi Indonesia Tahun 2045 dengan empat pilar, yaitu: (1) Pembangunan Manusia serta Penguasaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, (2) Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan, (3) Pemerataan Pembangunan, serta (4) Pemantapan Ketahanan Nasional dan Tata Kelola Kepemerintahan.




Lembar Aktivitas 7			Diskusi Kelompok
	Gotong Royong		Bernalar Kritis
Per tanggal 10 Februari 2020, Indonesia dimasukkan ke dalam kategori negara maju oleh Amerika Serikat. Pernyataan resmi dari pemerintah Amerika Serikat sebagai negara yang mendominasi perekonomian dunia ini menimbulkan perdebatan di berbagai kalangan. Sebagian pihak menilai bahwa hal tersebut merupakan sebuah prestasi bagi Indonesia, sementara pihak yang lain menilainya sebagai sebuah politik perdagangan luar negeri dari Amerika. Buatlah sebuah kelompok diskusi yang terdiri dari 3-4 orang, kemudian diskusikanlah dua poin berikut: Apakah pernyataan Amerika Serikat bahwa Indonesia sudah menjadi negara maju sudah tepat? Kaitkan dengan karakteristik negara maju yang sudah kita bahas! Apa dampak ekonomi yang ditimbulkan setelah Amerika memasukkan Indonesia ke dalam kategori negara maju?




Aktivitas Akhir Tema			Proyek
Tema: Indonesia Maju Pengerjaan Aktivitas: Berkelompok (3-4 orang) Langkah Proyek Bertanya dan Mengidentifikasi Masalah Mengumpulkan dan Mengelola Informasi Merencanakan dan Mengembangkan Ide Solusi Merumuskan Kesimpulan dan Melaksanakan Aksi Langkah 1. Bertanya dan Mengidentifikasi Masalah Buatlah sebuah penelitian sederhana untuk memahami tantangan pembangunan dan potensi Indonesia menjadi negara maju. Penelitian tersebut dilakukan dengan cara mencari data dan informasi dari sumber pustaka seperti artikel dan buku (baik cetak maupun digital). Untuk lebih jelasnya, ikutilah tahap-tahap berikut: Tahap 1: Menentukan topik penelitian. Pilihlah topik spesfifik yang ingin kalian bahas mengenai pembangunan di Indonesia. (Pilihan topiknya adalah: Pendidikan, Kesehatan, Ekonomi, Politik, dan Teknologi) Tahap 2: Membuat Latar Belakang Susunlah sebuah latar belakang penelitian yang menjelaskan mengenai apa yang akan dibahas dan mengapa pembahasan tersebut penting atau perlu dilakukan. Tahap 3: Menyusun Pertanyaan Penelitian Buatlah pertanyaan sebanyak-banyaknya mengenai topik yang akan kalian bahas lalu kelompokkan pertanyaan-pertanyaan tersebut dan rangkum semuanya ke dalam 2-3 pertanyaan kunci untuk dijadikan sebagai pertanyaan penelitian. Langkah 2. Mengumpulkan dan Mengelola Informasi Carilah sumber informasi sebanyak-banyaknya mengenai topik yang sedang kalian bahas. Sumber utama berbentuk sumber tertulis seperti artikel, dokumen, jurnal, buku, dan sebagainya baik cetak maupun digital. Sementara sumber tambahan bisa berbentuk video atau wawancara. Temukan informasi-informasi yang bisa menjawab pertanyaan penelitian yang sudah disusun. Buatlah sebuah laporan hasil penelitian dengan sistematika sebagai berikut: Judul Latar Belakang Pertanyaan Penelitian Pembahasan Daftar Pustaka Langkah 3. Merencanakan dan Mengembangkan Ide Solusi Buatlah sebuah rencana kegiatan untuk dapat membagikan hasil penelitian yang sudah kalian lakukan. Harapannya kegiatan ini bisa meningkatkan kesadaran orang lain terhadap kontribusinya untuk mendukung pembangunan di Indonesia. Diskusikanlah bagaimana bentuk kegiatan yang akan dilakukan bersama teman sekelas dengan menentukan hal-hal berikut: Tujuan kegiatan (Apa tujuan kegiatan yang akan dilakukan?) Sasaran audien (Siapa yang akan menjadi sasaran kegiatan?) Media kampanye (Dalam bentuk apa kampanye dilakukan?) Opsi: Pembuatan poster, selebaran, presentasi, pameran, dsb. Alat dan bahan yang dibutuhkan (Apa saja alat dan bahan yang dibutuhkan untuk kegiatan ini?) Waktu dan langkah pelaksanaan (Bagaimana mengatur waktu dan langkah-langkah untuk melaksanakan kegiatan ini? Kapan eksekusi kegiatan ini akan dilakukan?) Langkah 4. Merumuskan Kesimpulan dan Melaksanakan Aksi Eksekusilah kegiatan yang telah kalian rencanakan. Lakukanlah evaluasi untuk mengukur keberhasilan dari proses kegiatan yang telah dilakukan. Rubrik Pencapaian Gunakalanlah rubrik berikut untuk mengukur pencapaian kalian selama menjalankan proyek.

Kemampuan Bertanya dan Mengidentifikasi Masalah
Permulaan	Dasar	Trampil	Mahir
Belum mampu menentukan topik penelitian, menyusun latar belakang, dan membuat pertanyaan penelitian.	Mampu menentukan topik penelitian dan menyusun latar belakang secara sederhana.	Mampu menentukan topik penelitian, menyusun latar belakang, dan membuat pertanyaan penelitian secara sederhana.	Mampu menentukan topik penelitian, menyusun latar belakang yang rinci, dan membuat pertanyaan penelitian yang efektif.
Kemampuan Mengumpulkan dan Mengelola informasi
Permulaan	Dasar	Trampil	Mahir
Belum mampu membuat pembahasan serta menggunakan sumber pustaka.	Mampu membuat pembahasan secara sederhana.	Mampu membuat pembahasan serta menggunakan sumber pustaka secara sederhana.	Mampu membuat pembahasan dengan uraian yang rinci dan sesuai serta menggunakan sumber pustaka yang beragam.
Kemampuan Merencanakan dan Mengembangkan Ide Solusi
Permulaan	Dasar	Trampil	Mahir
Belum mampu menyusun bahan dan menyiapkan kegiatan kampanye	Mampu menyusun bahan kampanye	Mampu menyusun bahan dan menyiapkan kegiatan kampanye	Mampu menyusun bahan dan menyiapkan 5 poin persiapan kegiatan kampanye secara lengkap
Kemampuan Merumuskan Kesimpulan dan Melaksanakan Aksi
Permulaan	Dasar	Trampil	Mahir
Belum mampu melaksanakan kampanye	Mampu melaksanakan sebagian rencana kampanye	Mampu melaksanakan kampanye secara sederhana	Mampu melaksanakan kampanye dengan menunjukkan usaha seoptimal mungkin