Perkembangan Ekonomi Pada Masa Demokrasi Parlementer

Masa Demokrasi Parlementer di Indonesia berlangsung dari tahun 1950 hingga 1959. Periode ini ditandai oleh sistem pemerintahan parlementer, di mana kekuasaan eksekutif dijalankan oleh kabinet yang bertanggung jawab kepada parlemen. Meskipun memiliki dinamika politik yang intens, periode ini juga membawa dampak signifikan pada sektor ekonomi Indonesia. Berikut adalah uraian lengkap mengenai perkembangan ekonomi pada masa tersebut:

1. Kondisi Ekonomi Awal
1. Kerusakan Infrastruktur: Setelah perang kemerdekaan, banyak infrastruktur ekonomi, seperti jalur transportasi, pelabuhan, dan fasilitas produksi, rusak berat.
2. Warisan Ekonomi Kolonial: Struktur ekonomi masih bergantung pada ekspor hasil bumi, seperti karet, kopi, dan gula, dengan sistem perkebunan besar yang dikelola oleh perusahaan asing.
3. Inflasi Tinggi: Salah satu masalah utama adalah inflasi tinggi akibat defisit anggaran pemerintah dan ketidakstabilan ekonomi selama perang.
2. Kebijakan Ekonomi
Pemerintah pada masa ini menerapkan berbagai kebijakan untuk menstabilkan dan mengembangkan ekonomi, meskipun hasilnya bervariasi:
1. Program Kasimo Plan (1950)
   • Tujuan: Mengembangkan sektor pertanian untuk mencapai swasembada pangan.
   • Langkah: Meningkatkan produksi padi, membuka lahan pertanian baru, dan mendistribusikan pupuk.
   • Hasil: Tidak terlalu berhasil karena kurangnya dukungan infrastruktur dan teknologi.
2. Rencana Urgensi Pembangunan Ekonomi (RUPEN)
• Tujuan: Membangun infrastruktur ekonomi dalam jangka pendek.
• Fokus: Rekonstruksi jalan, pelabuhan, dan fasilitas industri.
• Hasil: Terhambat oleh keterbatasan dana dan ketidakstabilan politik.
3. Rencana Lima Tahun (1956)
• Tujuan: Membuat program pembangunan jangka panjang.
• Hasil: Tidak sepenuhnya terlaksana akibat pergantian kabinet yang sering terjadi.
3. Peran Negara dalam Ekonomi
1. Nasionalisasi Perusahaan Asing: Pada tahun 1957, pemerintah menasionalisasi perusahaan-perusahaan Belanda sebagai respons terhadap konflik politik dalam negeri, termasuk masalah Irian Barat. Langkah ini meningkatkan peran negara dalam sektor ekonomi strategis.
2. Pembentukan BUMN: Pemerintah mulai mendirikan dan mengelola perusahaan negara untuk mengelola sumber daya alam dan sektor strategis.
4. Sektor Ekspor dan Impor
Ekonomi masih sangat bergantung pada ekspor komoditas primer seperti karet, kopi, dan minyak bumi. Ketergantungan pada impor barang modal dan konsumsi membuat neraca pembayaran sering mengalami defisit.
5. Hambatan dan Tantangan
1. Ketidakstabilan Politik: Pergantian kabinet yang sering (sekitar 7 kali dalam 9 tahun) menghambat pelaksanaan kebijakan ekonomi yang berkesinambungan.
2. Korupsi dan Inefisiensi: Banyak kebijakan ekonomi tidak efektif akibat birokrasi yang lemah dan korupsi.
3. Ketimpangan Pembangunan: Fokus pembangunan masih terpusat di Jawa, sementara wilayah luar Jawa kurang mendapatkan perhatian.
6. Dampak Kebijakan Ekonomi
1. Kondisi Sosial Ekonomi: Meskipun ada upaya memperbaiki ekonomi, masyarakat luas masih menghadapi kesulitan ekonomi, seperti rendahnya daya beli dan tingginya pengangguran.
2. Tumbuhnya Sektor Swasta Nasional: Ada peningkatan peran pengusaha nasional, meskipun skala usahanya masih kecil.

Kesimpulan
Perkembangan ekonomi pada masa Demokrasi Parlementer menghadapi tantangan besar akibat ketidakstabilan politik, keterbatasan sumber daya, dan warisan kolonial yang masih kuat. Meskipun ada beberapa kebijakan yang berupaya memperbaiki kondisi ekonomi, hasilnya tidak signifikan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Ketidakstabilan politik pada akhirnya menjadi salah satu alasan dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959, yang mengakhiri sistem Demokrasi Parlementer dan memulai era Demokrasi Terpimpin.