Perkembangan Ekonomi pada Masa Demokrasi Terpimpin (1959–1965)

Perkembangan Ekonomi pada Masa Demokrasi Terpimpin (1959–1965) Pada masa Demokrasi Terpimpin di Indonesia, kebijakan ekonomi dipengaruhi oleh keadaan politik yang tidak stabil. Berikut adalah poin-poin penting mengenai perkembangan ekonomi pada masa tersebut:

1. Konteks Sejarah:
Masa Demokrasi Terpimpin dimulai pada tahun 1959 setelah Presiden Soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959, yang membubarkan Konstituante dan memberlakukan kembali UUD 1945. Sistem politik pada masa ini sangat terpusat, dengan kontrol kuat dari pemerintah pusat.
2. Kebijakan Ekonomi:
1. Nasionalisasi Perusahaan Asing: Banyak perusahaan Belanda dinasionalisasi, termasuk perkebunan dan tambang, untuk mengurangi dominasi asing.
2. Sistem Ekonomi Terpimpin: Pemerintah mengendalikan hampir seluruh kegiatan ekonomi, termasuk distribusi barang dan pengelolaan sektor strategis.
3. Rencana Pembangunan: Diluncurkannya Rencana Pembangunan Semesta Berencana (1961–1969), yang bertujuan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, meskipun banyak yang tidak tercapai.
Program ini mencakup berbagai target pembangunan di berbagai sektor. Berikut adalah beberapa target utamanya:
1. Bidang Ekonomi
• Meningkatkan produksi pangan dan sandang: Fokus pada ketahanan pangan dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat.
• Pembangunan industri dasar: Mendorong industrialisasi untuk mengurangi ketergantungan pada impor.
• Penguatan infrastruktur ekonomi: Membangun sarana transportasi, irigasi, dan fasilitas lainnya untuk mendukung perekonomian.
2. Bidang Politik dan Pemerintahan
• Stabilitas nasional: Memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa.
• Penghapusan kolonialisme dan imperialisme: Mewujudkan cita-cita politik anti-imperialis sebagai bagian dari perjuangan bangsa Indonesia.
3. Bidang Sosial dan Kebudayaan
• Pemberantasan buta huruf: Memberantas buta huruf dan meningkatkan akses masyarakat terhadap pendidikan.
• Pengembangan kebudayaan nasional: Melestarikan nilai-nilai budaya Indonesia dalam pembangunan.
4. Bidang Pertahanan dan Keamanan
• Modernisasi angkatan bersenjata: Memperkuat kemampuan militer untuk menjaga kedaulatan negara.
• Perjuangan pembebasan Irian Barat: Mengupayakan kembalinya Irian Barat sebagai bagian dari wilayah Indonesia.
5. Bidang Kesejahteraan Sosial
• Peningkatan kesehatan masyarakat: Penyediaan fasilitas kesehatan dan program pemberantasan penyakit.
• Pengentasan kemiskinan: Mengurangi tingkat kemiskinan melalui pembangunan ekonomi dan sosial.
6. Tantangan Pelaksanaan
Namun, program ini menghadapi banyak hambatan, seperti:
• Krisis ekonomi: Inflasi tinggi dan kurangnya dana pembangunan.
• Konflik politik: Ketegangan politik dalam negeri yang menghambat pelaksanaan program.
• Ketergantungan pada bantuan luar negeri: Program membutuhkan sumber daya yang sulit terpenuhi secara mandiri.
Rencana ini tidak sepenuhnya terealisasi karena situasi politik dan ekonomi Indonesia yang tidak stabil, termasuk peristiwa G30S tahun 1965, yang mengubah arah pemerintahan dan pembangunan nasional.
4. Pembentukan Dewan Perancang Ekonomi Nasional (Depernas): Dibentuk pada tahun 1959 untuk merancang pembangunan ekonomi nasional jangka panjang. Depernas meluncurkan Rencana Pembangunan Semesta Berencana (1961–1969) yang bertujuan meningkatkan perekonomian Indonesia, meskipun banyak target yang tidak tercapai karena lemahnya pengelolaan.
3. Langkah Kebijakan Penting:
1. Devaluasi Mata Uang Rupiah (1963) Untuk mengendalikan inflasi dan menstabilkan ekonomi, pemerintah melakukan devaluasi mata uang. Langkah ini menurunkan nilai rupiah terhadap dolar AS, yaitu dari Rp1000 menjadi Rp100 per 1 dolar. Namun, kebijakan ini gagal karena kepercayaan masyarakat terhadap ekonomi melemah, dan inflasi tetap tinggi.
2. Deklarasi Ekonomi (Dekon) Pada tahun 1963, Presiden Soekarno mengeluarkan Deklarasi Ekonomi sebagai panduan untuk mewujudkan ekonomi nasional yang berdikari, bersih dari imperialisme, dan mengutamakan kesejahteraan rakyat. Namun, pelaksanaannya terbatas akibat kondisi politik dan ekonomi yang tidak stabil.
4. Masalah Ekonomi:
1. Inflasi Tinggi Tingkat inflasi melonjak hingga lebih dari 600% pada tahun 1965 akibat pencetakan uang yang berlebihan.
2. Krisis Pangan dan Barang Pokok Kekurangan pangan terjadi karena produksi dalam negeri tidak mencukupi dan distribusi tidak efisien.
3. Defisit Anggaran Pemerintah mengalami kesulitan keuangan akibat pengeluaran besar untuk proyek-proyek besar dan kegiatan politik.
5. Faktor Pendukung dan Penghambat:
1. Pendukung Semangat nasionalisme dan upaya melepaskan ketergantungan dari negara asing.
2. Penghambat Kurangnya manajemen yang baik, korupsi, dan ketegangan politik domestik serta internasional.
6. Dampak Ekonomi:
Kondisi ekonomi memburuk, menyebabkan ketidakpuasan masyarakat. Ketidakstabilan ekonomi berkontribusi pada munculnya krisis politik yang akhirnya mengakhiri masa Demokrasi Terpimpin pada tahun 1965.

Ringkasan
ini dapat dijadikan bahan diskusi di kelas atau untuk pemahaman lebih lanjut. Jika butuh penjelasan lebih detail, saya siap membantu!.