Konferensi Meja Bundar (KMB)

Perundingan Konferensi Meja Bundar (KMB) merupakan salah satu momen penting dalam sejarah Indonesia. KMB berlangsung pada tanggal 23 Agustus hingga 2 November 1949 di Den Haag, Belanda. Konferensi ini menjadi puncak dari proses diplomasi yang panjang antara Indonesia dan Belanda, bertujuan untuk menyelesaikan konflik setelah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945. Berikut adalah penjelasan lengkap tentang perundingan KMB:

1. Latar Belakang
1. Agresi Militer Belanda: Setelah Proklamasi Kemerdekaan, Belanda berusaha merebut kembali Indonesia melalui dua agresi militer (1947 dan 1948). Namun, tekanan internasional, terutama dari PBB, memaksa Belanda untuk melakukan perundingan.
2. Perjanjian Renville dan Roem-Royen: Sebelum KMB, telah dilakukan beberapa perundingan seperti Perjanjian Linggarjati (1946), Perjanjian Renville (1948), dan Perjanjian Roem-Royen (1949). Hasil Roem-Royen menjadi dasar pelaksanaan KMB.
3. Tekanan Internasional: Negara-negara besar, seperti Amerika Serikat dan Inggris, mendorong Belanda untuk mengakui kemerdekaan Indonesia karena konflik ini dianggap merugikan stabilitas kawasan dan ekonomi.
2. Peserta KMB
1. Delegasi IndonesiaDipimpin oleh Mohammad Hatta (Wakil Presiden RI). Anggota delegasi termasuk Sultan Hamid II, Dr. Subandrio, dan lainnya.
2. Delegasi Belanda: Dipimpin oleh Willem Drees (Perdana Menteri Belanda) dan Menteri Koloni, J.H. van Maarseveen.
3. Delegasi BFO (Bijeenkomst voor Federaal Overleg): Delegasi ini mewakili negara-negara federal buatan Belanda di Indonesia, seperti Negara Indonesia Timur dan Negara Pasundan. Dipimpin oleh Sultan Hamid II.
4. Delegasi UNCI (United Nations Commission for Indonesia): Sebagai mediator internasional. Dipimpin oleh Chritchley.
3. Isi dan Hasil Perundingan KMB
1. Pengakuan Kedaulatan: Belanda setuju menyerahkan kedaulatan kepada Republik Indonesia Serikat (RIS) selambat-lambatnya tanggal 27 Desember 1949, kecuali wilayah Papua Barat.
2. Pembentukan RIS: Indonesia akan berbentuk federasi dengan 16 negara bagian, termasuk Republik Indonesia yang berpusat di Yogyakarta.
3. Status Papua Barat: Penentuan status wilayah Papua Barat ditunda dan akan dibahas setahun setelah pengakuan kedaulatan. Hal ini menjadi sengketa berkepanjangan di masa depan.
4. Utang Hindia Belanda: Indonesia sepakat menanggung utang pemerintah Hindia Belanda sebesar 4,3 miliar gulden.
5. Hubungan Ekonomi dan Militer: Indonesia dan Belanda tetap memiliki hubungan ekonomi dan militer dalam bentuk Uni Indonesia-Belanda.
4. Dampak KMB
1. Positif
• Pengakuan internasional terhadap kedaulatan Indonesia.
• Konflik militer dengan Belanda resmi berakhir.
• Indonesia menjadi anggota penuh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 1950.
2. Negatif
• Sistem federal RIS kurang diterima oleh rakyat Indonesia sehingga terjadi gejolak politik di beberapa daerah.
• Masalah utang Hindia Belanda menjadi beban ekonomi awal Indonesia.
• Penundaan status Papua Barat menjadi isu yang memicu konfrontasi di kemudian hari.

Kesimpulan
Perundingan KMB adalah tonggak penting dalam sejarah perjuangan diplomasi Indonesia, yang menandai pengakuan kedaulatan oleh Belanda setelah perjuangan panjang melawan kolonialisme. Namun, hasilnya juga meninggalkan tantangan politik, ekonomi, dan sosial yang harus dihadapi oleh Indonesia di masa awal kemerdekaan.