Perkembangan Politik Pada Masa Demokrasi Terpimpin

Masa Demokrasi Terpimpin (1959–1965) adalah periode penting dalam sejarah politik Indonesia yang dimulai setelah dikeluarkannya Dekret Presiden 5 Juli 1959 oleh Presiden Soekarno. Masa ini ditandai dengan dominasi Presiden Soekarno dalam politik nasional dan penerapan sistem politik yang lebih terpusat. Berikut adalah uraian perkembangan politik pada masa tersebut:

1. Latar Belakang
Sistem Demokrasi Parlementer (1950–1959) dianggap tidak stabil karena seringnya pergantian kabinet. Presiden Soekarno menganggap sistem ini tidak sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia, sehingga melalui Dekret Presiden, konstitusi kembali ke UUD 1945.
2. Dekrit Presiden 5 Juli 1959
1. Latar Belakang: Sistem Demokrasi Liberal yang diterapkan sebelumnya mengalami kegagalan karena ketidakstabilan politik dan seringnya pergantian kabinet. Pemilu 1955 yang diharapkan menghasilkan konstitusi baru juga gagal mencapai kesepakatan.
2. Isi Dekrit:
• Pembubaran Konstituante.
• Kembali ke UUD 1945 sebagai konstitusi negara.
• Pembentukan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong (DPR-GR).
3. Dampak: Dekrit ini menjadi dasar lahirnya sistem Demokrasi Terpimpin yang memberikan kekuasaan besar kepada Presiden Soekarno.
3. Ciri Utama Politik Masa Demokrasi Terpimpin
1. Dominasi Presiden: Presiden Soekarno memegang kendali penuh atas pemerintahan, baik sebagai kepala negara maupun kepala pemerintahan.
2. Konsep Nasakom: Soekarno memperkenalkan konsep Nasakom (Nasionalis, Agama, dan Komunis) untuk menyatukan berbagai ideologi di Indonesia, meskipun pada praktiknya menciptakan ketegangan antara kelompok Islam dan Komunis.
3. Militer sebagai Kekuatan Politik: Militer diberi peran besar dalam pemerintahan dengan diterapkannya konsep dwifungsi ABRI.
4. Penghapusan Sistem Partai yang Bebas: Aktivitas partai politik dibatasi, kecuali partai yang dianggap mendukung ideologi negara.
4. Kebijakan Politik
1. Sentralisasi Kekuasaan: Semua keputusan politik dikendalikan langsung oleh presiden, termasuk dalam pembentukan kabinet.
2. Konfrontasi dengan Belanda dan Malaysia:
• Operasi Trikora (1961): Upaya merebut Irian Barat dari Belanda.
• Konfrontasi dengan Malaysia (1963): Penolakan terhadap pembentukan Federasi Malaysia yang dianggap sebagai ancaman neokolonialisme.
3. Pembentukan DPR-GR dan MPRS: DPR dan MPR diisi oleh anggota yang ditunjuk langsung oleh presiden, sehingga mereka cenderung mendukung kebijakan presiden.
5. Penyimpangan terhadap UUD 1945
1. Konsentrasi Kekuasaan: Presiden Soekarno memegang kendali penuh atas pemerintahan, sehingga prinsip pembagian kekuasaan dalam UUD 1945 tidak berjalan.
2. Peran DPR dan MPR: DPR dan MPR menjadi alat legitimasi kebijakan pemerintah tanpa fungsi pengawasan yang efektif.
3. Pembentukan Badan Ekstra Konstitusional:
• Dewan Pertimbangan Agung Sementara (DPAS).
• Front Nasional.
• Dewan Revolusi.
4. Militerisasi: Militer menjadi kekuatan politik penting, mendukung kebijakan presiden tanpa mekanisme kontrol yang jelas.
6. Konflik dan Ketegangan Politik
1. Ketegangan antara PKI dan Militer: PKI semakin kuat dan mendapatkan dukungan dari Presiden Soekarno, tetapi militer, terutama Angkatan Darat, mulai merasa terancam.
2. Pemberontakan Daerah: Masih ada sisa-sisa pemberontakan seperti PRRI/Permesta yang menentang pemerintah pusat.
3. Penurunan Ekonomi: Kebijakan politik yang agresif tidak diimbangi dengan pengelolaan ekonomi yang baik, sehingga memicu inflasi dan krisis ekonomi.
7. Akhir Demokrasi Terpimpin
1. Peristiwa G30S/PKI (1965) menjadi titik balik yang menandai berakhirnya masa Demokrasi Terpimpin.
2. Setelah peristiwa tersebut, Presiden Soekarno kehilangan dukungan politik, terutama dari militer, yang akhirnya menguatkan posisi Jenderal Soeharto.
8. Dampak Masa Demokrasi Terpimpin
1. Sentralisasi kekuasaan memperlemah sistem checks and balances.
2. Ketegangan ideologis antara kelompok politik, agama, dan militer.
3. Melemahnya ekonomi akibat prioritas pada politik internasional dan konfrontasi.

Kesimpulan
Masa Demokrasi Terpimpin merupakan periode di mana kekuasaan Presiden Soekarno sangat dominan, baik dalam politik domestik maupun hubungan internasional. Namun, kebijakan yang otoriter, penyimpangan terhadap konstitusi, dan konflik ideologis internal menciptakan ketidakstabilan yang akhirnya memicu peristiwa G30S/PKI dan berakhirnya era tersebut pada 1965.